PNS DKI Mengular demi Bermaafan dengan Jokowi-Ahok

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak menyalami ratusan PNS DKI, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Seperti tahun lalu, setelah hari raya Idul Fitri, Pemprov DKI Jakarta kembali menyelenggarakan halalbihalal. Pada hari pertama para pegawai negeri sipil (PNS) DKI masuk kerja, mereka mengantre bermaaf-maafan terlebih dahulu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

 

Pantauan Kompas.com, para PNS tampak antusias dan mengantre dengan rapi demi bersalaman dengan Jokowi, Basuki, Sekda, para Deputi Gubernur, serta Asisten Sekda itu. Antrean mengular hingga ke luar Balaikota dan gedung DPRD lama.

Rangkaian panjang antrean itu sudah terlihat sejak pukul 07.30. Hingga pukul 08.30, jumlah PNS yang mengantre terus bertambah.

 

Adapun pejabat pertama yang bersalaman dengan Jokowi dan Basuki adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah.

"Maaf lahir batin ya, Pak," kata Saefullah yang disambut ucapan serupa oleh Jokowi dan Basuki.

"Sama-sama, Pak," kata Jokowi.

 

Pejabat yang turut hadir dalam kesempatan ini, seperti Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, Deputi Gubernur bidang Kependudukan dan Pemukiman DKI Syahrul Effendi, Deputi Gubernur bidang Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiyono, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Taufik Yudi Mulyanto, dan lainnya.

Ahok Berharap Kepala Balai PKB Kedaung Angke “Bernyanyi” Setelah Dipecat

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku belum mengetahui aliran dana dari hasil pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat.

Hari Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, besarnya pungli di balai tersebut juga mengalir ke oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena itu, menurut Ahok, Penanggungjawab Satuan Pelayanan Balai PKB Kedaung Angke, Syafei, harus dipecat. “Biar dia bisa ‘nyanyi’ kan. Pasti setelah dipecat, dia ngomong ‘gila, gue nyetor ke elu, kok gue doang yang dipecat, enggak melindungi gue‘. Ya, jadi mesti begitu taktiknya,” kata Basuki saat berbincang dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Menurut Ahok, jika Syafei dipecat, Kepala Balai PKB tidak akan melarat. Soalnya, kata Ahok, Syafei sudah kaya, uangnya sudah banyak.

Ahok juga yakin, Kepala Balai PKB Kedaung Angke itu tidak pernah berkantor di sana. Sebab, saat Ahok melakukan sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain pada Rabu lalu itu, Ahok menemukan kondisi balai yang tidak terurus. Alat-alat uji KIR tergolong kuno dan manual. Sebanyak 90 persen alat-alat uji KIR itu juga sudah rusak dan tidak laik pakai. Selain penuh debu, banyak sampah berserakan di sana.

“Kalau kamu di kantor terus, melihat WC-nya jorok, apa enggak langsung diperbaiki? Masak betah banget sama WC yang joroknya minta ampun kayak begitu. Artinya apa? Kepala balainya jarang ngantor di situ, jangan-jangan kantornya di hotel lagi,” kata Basuki.

Perputaran uang di Balai PKB Kedaung Angke cukup tinggi. Retribusi resmi di balai itu  seharusnya hanya Rp 87 ribu. Namun pengendara yang ingin melakukan uji KIR dikenakan pungutan hingga mencapai Rp 400.000 per kendaraan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang dilayani sekitar 500 kendaraan per hari, dengan pungutan Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per kendaraan maka total pungutannya bisa mencapai hingga Rp 200 juta per hari.

Pungli itu untuk meluluskan kendaraan yang tak laik jalan. Sementara 90 persen peralatan uji KIR tidak berfungsi dengan baik. [Kompas.com]