Dijadwalkan diperiksa Bareskrim, Ahok absen terima warga besok

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama akan absen dari kebiasaannya menerima pengaduan warga di Rumah Pemenangan Lembang pada Selasa (22/11). Alasannya, mantan Bupati Belitung Timur itu akan memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Untuk besok kayaknya istirahat dulu," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Basuki- Djarot Pantas Nainggolan di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Meski untuk pertama kalinya Ahok akan diperiksa sebagai tersangka, tidak ada persiapan khusus. Dia menegaskan, selama ini Ahok sangat kooperatif dengan pihak kepolisian. Tidak hanya selalu hadir tapi juga menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan.

Ahok akan didampingi tim kuasa hukumnya. Namun belum bisa dipastikan berapa jumlah penasehat hukum yang ikut hadir dalam pemeriksaan.

"Peristiwa itu kan bukan bagian dari kampanye. Jadi nanti penunjukannya terserah Pak Ahok. Mungkin dari tim hukum ini sebagian akan dilibatkan. Pada hakekatnya ada surat kuasa sendiri dari beliau," terangnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), Selasa (22/11) besok. Ahok dijadwalkan akan diperiksa pukul 09.00 WIB di Gedung Utama Mabes Polri.

"Sesuai dengan jadwal besok Basuki Tjahaja Purnama akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka besok pagi di sini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Boy tidak menjelaskan alasan pemeriksaan dilakukan di Gedung Utama Mabes Polri bukan di Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya enggak apa-apa, pemilihan yang dinilai paling tepat di gedung ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Boy juga kembali menjelaskan alasan Polri belum menahan Ahok dalam kasus ini. Sebabnya, sampai sejauh ini penyidik belum menemukan alasan yang urgen untuk menahan Ahok.

"Penyidik belum ada urgensi untuk memutuskan dalam konteks melakukan penahanan karena tetap merujuk pada hukum acara yang ada," kata dia.

KUA-PPAS 2017 DKI Jakarta ditetapkan Rp 70,28 triliun

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakartadan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 70,28 triliun.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, penandatanganan KUA PPAS tahun anggaran 2017 merupakan refleksi kebersamaan antara eksekutif dan legislatif.

"Ini artinya refleksi dari kebersamaan eksekutif dan legislatif. Ini wujudnya hari ini. Inilah yang namanya kesepakatan politik yang sudah dicapai kalau ibarat program, programnya jelas, lokasinya jelas, anggarannya jelas. Baru kemudian proses lelang dilanjutkan. Jadi ini yang saya maksudkan kemarin kenapa ini disetop sementara. Hari ini udah clear," kata Sumarsono di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11).

"Program, lokasi dan anggaran sudah jelas yang selanjutnya dilanjutkan proses lelang," ujarnya.

Sumarsono mengungkapkan bahwa Pemprov bersama dewan juga telah sepakat hal bersifat prioritas karena waktu yang membutuhkan proses perencanaan dan penanganan kerja satu tahun sebelum pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Sky Hospital RSUD Tarakan dapat direalisasikan.

"Sedangkan, seluruh lelang kegiatan lainnya akan start setelah penandatangan MoU KUA PPAS tahun anggaran 2017. Artinya, kami sudah menghormati dan menempatkan posisi dewan sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Setya Novanto, Ahok dan Akbar Tandjung hadiri HUT Kosgoro 1957

 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) - Djarot Saiful Hidayat menghadiri peringatan ulang tahun Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 pimpinan Agung Laksono. Di mana acara tersebut digelar di Gedung Smesco, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (21/11) malam.

Ahok tiba sekitar pukul 19.10 WIB, dirinya mengenakan kemeja batik warna cokelat lengan panjang. Sementara Djarot, telah tiba lebih dahulu dengan mengenakan kemeja kotak-kotak.

Selain Ahok, acara tersebut dihadiri, acara ulang tahun Kosgoro ke 59 tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, politisi senior Golkar Akbar Tandjung, dan Ketua DPD DKI Golkar Fayakhun Andriyadi.

Ahok, Djarot, Setya Novanto, Agung Laksono dan Fayakhun tampil kompak dengan duduk bersebelahan di barisan depan. Mereka juga beberapa kali tampak berbincang satu sama lain. acara ini dihadiri oleh ratusan peserta Kosgoro.

Pemprov DKI kaji pembangunan pasar tradisional di Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjadikan kawasan wisata Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata internasional. Sebagai salah satu upaya memajukan potensi, Pemprov DKI akan segera membangun pasar tradisional.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, saat ini rencana pembangunan pasar di wilayah perairan Kepulauan Seribu sebagai langkah pembangunan sarana dan prasarana.

"Kepulauan Seribu konsep master plane-nya akan menjadi destinasi wisata internasional, otomatis seluruh sarana dan prasarana baik itu dasar maupun fasilitas pendukung tetap secara bertahap akan ditingkatkan. Bukan hanya perkantoran, pelayanan publik seperti kemarin saya ke sana, tapi juga seluruh kapal juga baru. Bertahap, otomatis pasar akan mengikuti," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11).

Untuk lokasi pembangunan pasar, Sumarsono mengungkapkan hal itu masih menjadi kajian untuk mencari tempat yang ideal.

"Untuk lokasi pembangunan pasar masih dikaji. Pulau mana yang mempunyai akses termudah, banyak populasi dan banyak orang bisa menjangkau ini kan tergantung. Kalau di pulau terluar enggak mungkin dong pasar di sana. Jadi mesti pasar harus mudah dijangkau," ungkapnya.

Sumarsono menargetkan pasar tradisional sudah bisa dinikmati warga Kepulauan Seribu mulai tahun depan.

"Saya kira 2017 semuanya sudah selesai, karena ini kan sebenarnya pasarnya bukan pasar besar," pungkasnya.

Djarot ingatkan warga, vaksinasi kanker serviks gratis di RSUD

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pesan khusus saat blusukan dan menemui warga di Taman Harapan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (21/11). Djarot mengingatkan warga untuk mencegah penyakit kanker serviks sejak dini.

"Karena kebetulan banyak ibu-ibu, saya sampaikan di sini pentingnya pencegahan kanker serviks. Jadi ibu-ibu yang punya anak gadis, segera bawa anaknya ke posyandu terdekat, divaksin, gratis," kata Djarot di hadapan warga, Senin (21/11).

Djarot yang mengenakan topi warna merah dengan kemeja kotak-kotak meminta warga tidak khawatir dengan biaya untuk vaksinasi kanker serviks. Sebab, Pemprov DKI menggratiskan biaya vaksinasi kanker serviks. "Kalau bayar itu mahal ibu-ibu. Kami pastikan gratis," ungkapnya.

Djarot juga meminta warga melapor jika ada kesulitan saat ingin memvaksin anaknya. "Tanggal 11 Februari saya baru aktif lagi, nanti akan langsung kami kerjakan semua keluhan warga yang kita tampung saat ini," pungkasnya.

Blusukan kali ini, Djarot dikawal ketat oleh pasukan gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polsek Kramat Jati. Djarot dikawal polisi bersenjata laras panjang dan dilengkapi gas air mata.

"Kita ini mengikuti perintah dari Polda Metro Jaya. Di mana kita akan BKO. Ya kita kan menghindari hal-hal yang tak diinginkan mas," ujar Kapolsek Kramat Jati, Kompol Supoyo 

Petugas kebersihan di markas Ahok dinilai tak bermuatan politis

Petugas suku dinas (sudin) kebersihan DKI Jakartaberseragam kuning tampak melakukan acara bersih-bersih di rumah lembang yang tak lain markas pemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI nomor urut dua, Ahok- Djarot, Senin (21/11). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai hal itu wajar dilakukan. Asalnya bersih-bersih dilakukan di luar markas Ahok-Djarot.

"Dia kan petugas kebersihan. Kalau mau bersihkan silakan, tapi tugasnya di luar jangan di dalam," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11).

Menurut Sumarsono kebersihan di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah, bukan petugas kebersihan Pemprov DKI. "Di dalam rumah itu masing-masing yang punya rumah. Jadi enggak boleh lebay juga. Nanti akan kita beri arahan," ungkapnya.

Sumarsono yakin sudin kebersihan tidak bermaksud atau memiliki muatan politik apapun dengan melakukan bersih-bersih di markas Ahok-Djarot.

"Hanya pengen membersihkan saja. Akan diperingatkan. Harusnya cuma bersihin di luar, jangan di dalam. Tapi saya yakin mereka tidak ada maksud politik," ujarnya.

"Kemarin juga sama, ada jenderal telepon. Pak ini sampahnya numpuk. Saya telepon wali kota jakpus segera untuk proses sampahnya. Ternyata sampahnya di dalam rumah. Jadi warga mulai manja. Sampah dalam rumah pun ditelepon. Sampah dalam rumah tanggung jawab masing-masing," ucapnya.

Kisah Ahok dan Gelar 'Prof'

Stigma pejabat politik rentan korupsi masih melekat. Ingin menghapus stigma itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita rela dibuntuti aktivitasnya oleh para mahasiswa. 

Cerita itu disampaikan Ahok saat menghadiri pelepasan wisuda Universitas Paramadina  di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2015).

"Saya yakin setelah keluar jadi prof ('profesor') juga,  tapi provokator. Saya selalu provokator anak kampus untuk masuk ke politik," ujar Ahok saat memberi sambutannya.

Ahok lalu mulai bercerita. Ketika dahulu menjadi anggota Komisi II DPR, Ahok pernah mendapat mahasiswa magang dari Universitas Paramadina untuk tugas akhir mereka untuk mendokumentasikan kegiatan reses setiap anggota dewan. Sebanyak 5 orang mengikuti setiap detail kegiatan Ahok, termasuk saat kembali ke Belitung Timur.

"Ide sebenarnya dari Bima Arya yang sekarang jadi Wali Kota Bogor. Dia ingin sekali menghapus stigma bahwa pejabat itu jelek sehingga mahasiswa ditugaskan ke kami, DPR RI waktu reses. Lalu tiba-tiba Paramadina minta kirim mahasiswa bikin tugas ikut reses DPRD. Sewaktu saya diminta, saya pikir ini bagus," kata Ahok.

Menurut Ahok, ide itu sangat brilian untuk menghapus stigma pejabat yang doyan korupsi. Selama 5 hari, mereka dipersilakan tinggal di kediaman pribadi Ahok agar dapat mengetahui kegiatan sehari-harinya. "Makanya kita mikir ini kesempatan kita hapus stigma pejabat korup. Ikut saya reses ke Belitung 5 hari, ikutin saya ngapain terus dipresentasikan di Paramadina. Dari situ saya mulai ngetoplah di sini karena karya ilmiahnya yang menang mereka," sebut Ahok sambil tertawa.

Kala itu Ahok sempat berkeinginan maju independen di Pilkada Belitung sebagai gubernur. Akan tetapi, dirinya kesulitan mengumpulkan KTP karena modalnya hanya menjual gagasan, bukan memberi uang sogok.

Para mahasiswa yang sudah menyelesaikan magang mengikuti Ahok itu pun meminta dirinya untuk tidak pulang ke Belitung Timur dan menetap di Jakarta. Ahok kemudian membulatkan tekadnya untuk maju dalam Pilgub DKI 2012. "Ini proses kita meyakinkan orang masih banyak politisi yang baik," terangnya.

Hingga kini para mahasiswa magang itu pun masih mengikuti Ahok. Mereka menjadi staf khususnya sejak tahun 2010 lalu. Kepada para wisudawan dan wisudawati, Ahok berpesan agar setelah ini mereka menjadi orang kreatif yang sukses. 

Jokowi-Ahok Kembali Blusukan

Ahok – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan sembako kepada warga Kampung Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (3/9). Dalam pembagian sembako itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut mendampingi.

Sebanyak 1.000 paket sembako berupa beras 5 kilogram dan minyak goreng dibagikan kepada warga. Saat datang, Jokowi dan Basuki disambut oleh warga yang sudah berkumpul di depan Mushola Al-Fuqolah, mereka pun kemudian menyalami warga yang begitu antusias itu.

Jokowi dan Basuki datang bersama. Jokowi juga mengajak Basuki turut serta bersamanya di dalam mobil RI 1. Kebersamaan mereka ini merupakan untuk kedua kalinya bagi Basuki mendampingi Jokowi blusukan sejak ia jadi Gubernur dan Jokowi jadi Presiden.

Sementara sebelumnya saat masih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Basuki pernah blusukan bersama satu kali ketika meninjau Kampung Deret, Jakarta Selatan dan beberapa wilayah lainnya.

Hanya saja pada Minggu (31/8) lalu ketika Jokowi blusukan ke wilayah Jakarta Pusat, Basuki tak tampak mendampingi.

“Iya ini reuni, gubernur dan wakil gubernur,” ujar Jokowi saat ditanya apakah ini reuni atau bukan bersama Basuki blusukan.

Pada kesempatan itu pula, Jokowi dan Basuki mengaku selama perjalanan saat di dalam mobil, sempat berdiskusi banyak hal.

“Kami di mobil bicara banyak hal,” ujar Jokowi.

“Bicara apa Pak? Soal Kampung Pulo, ya?” tanya wartawan.

“Kampung Pulo mah udah basi,” celetuk Basuki kemudian sambil tertawa.

Selain menyalami warga, Jokowi saat itu terlihat membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak di lokasi. Saat Jokowi membagikan buku, Basuki turut mengikuti dan bertanya kepada anak-anak tersebut.

“Udah dapat (buku) belum?” tanyanya.

Usai membagi-bagikan sembako dan menyapa warga di sana, keduanya tidak lama kemudian meninggalkan lokasi pertama. Selanjutnya mereka ke lokasi blusukan kedua, yakni Lapangan Kobra, RW. 09, Jalan Tanah Merdeka, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]

-

Jokowi Ahok Lanjutkan Blusukan ke Lapangan Kobra Koja, Warga Berebut Salaman

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Ahok melanjutkan blusukan ke Lapangan Kobra, Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakut. Antusiasme warga terlihat saat keduanya datang.

Begitu turun dari mobil RI-1, Jokowi-Ahok yang berkemeja batik lengan panjang disambut ratusan warga yang setia menanti.

Jokowi masuk ke dalam gang kecil dan langsung menuju Lapangan Kobra. Mereka yang sudah berkumpul berebut untuk bersalaman dan memotret Jokowi-Ahok.

“Jokowi! Ahok!” teriak warga, Kamis (3/9/2015) petang.

“Pak Jokowi, Pak Ahok selamat datang, terima kasih sudah datang ke Tanah Tinggi,” teriak pembawa acara.

Mendengar ini Jokowi-Ahok tersenyum. Kemudian keduanya membagikan sembako, buku dan kaos kepada warga. [Detikcom]

Basuki Puji Kualitas Lurah Potensial

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memuji kinerja para lurahnya. Menurutnya, hanya sebagian kecil saja yang kinerjanya dianggap kurang maksimal.

Dikatakan Basuki, setelah melakukan wawancara langsung, beberapa diantaranya bahkan mengaku mau melaporkan pejabat yang dinilai kurang baik kinerjanya.

“Lurah semua relatif bagus, ada beberapa yang jelek. Di bawah 10 orang saya kira yang memang nakal,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, hingga saat ini, masih ada beberapa lurah yang kurang merespon Qlue. Padahal, sistem tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika ada masalah.

“Ada juga yang tidak mau ada PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), tidak mau respon Qlue,” ungkapnya.

Basuki mengaku menawarkan jabatan lain kepada lurah yang dianggap memiliki kinerja baik. Sementara bagi lurah yang kurang maksimal akan langsung diganti.

Ia melanjutkan, ada satu lurah yang meminta untuk ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat menempatkan PNS sesuai dengan potensinya.

“Lurah yang baik kita tawarkan mau tetap jadi pamong, atau tidak? Ada lurah yang bilang, pak saya mau pindah ke BKD pak. Saya mau beresin PNS yang nggak benar,” katanya.

Seperti diketahui, hari ini, rencananya Basuki akan melantik pejabat mulai dari eselon IV, III, dan II. Rencananya, pelantikan akan berlangsung pukul 15.00 nanti. [Beritajakarta]

Gubernur Basuki sedang melakukan interview kepada salah satu PNS

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mewawancarai langsung sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat naik jabatan. Setidaknya sekitar 30 PNS diwawancarai langsung dan umumnya terdiri dari staf dan lurah.

Basuki mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke PNS, seperti kesiapan menjabat dan penguasaan wilayah atau bidangnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, jika ingin naik jabatan. Mereka harus berani mengambil tindakan tegas kepada anak buah yang bermain.

“Saya sederhana saja. Kalau Anda mau naik karirnya, posisinya apa? Mau keluar apa tetap mau dipamong? Terus kamu berani pecat orang nggak kalau dinaikin karirnya? Bawahan mu nggak beres berani pecat nggak? Atasanmu nggak beres berani lapor saya nggak?” ungkap Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Basuki, sebagian besar yang telah diwawancarai berani meminta posisi untuk jabatan tertentu. Dia pun tak segan-segan untuk mencarikan posisi yang tepat bagi PNS yang berani. “Kita sudah seleksi mereka, umumnya berani minta posisi. Kita usir-usir saja yang nggak beres,” ucapnya.

Bahkan, Basuki juga mendorong PNS angkatan 2010 untuk bisa menjabat sebagai pejabat di eselon IV. Menurutnya, banyak dari mereka yang memiliki talenta. “Saya mau dorong nih. Termasuk angkatan yang 2010 pintar-pintar tuh kita akan pasang mereka di eselon IV,” ujarnya.

Wawancara berlangsung tertutup di ruang ‎kerja gubernur dan hanya berlangsung 2-5 menit untuk setiap orangnya. Berapa PNS yang diwawancarai Basuki seperti Lurah Tanjung Duren Selatan, Devi Riana Sumanthi dan Lurah Rawa Bunga, Agustina.

Agustina mengaku dihubungi langsung salah satu staf Basuki untuk datang ke Balai Kota. Pemberitahuan melalui telepon pada Rabu (3/6), pukul 22.00 malam. “Jam 22.00 malam, staf Pak Gubernur telepon, suruh datang katanya untuk wawancara. Enggak tahu soal apa, kita sih datang saja ketika atasan memanggil,” kata Agustina.

Wawancara lurah dan staf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta o‎leh Basuki berlangsung dari hari Selasa (2/9) kemarin. [Beritajakarta]

Ahok – Berkaca dari insiden kebakaran SMPN 49, Kramatjati, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pembenahan. Ia menaruh curiga dan siap membongkar permainan pembangunan gedung sekolah di Jakarta.

“Kita lagi curiga, kita audit pekerjaan dulu-dulu banyak permainan. Rata-rata konslet listrik berarti kabelnya nggak SNI dong,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).

Selain kualitas kabel, korsletnya jaringan listrik diduganya bisa terjadi dari jumlah kabel yang tak sesuai perencanaan. Namun, Ahok tak menampik kesalahan bisa juga terjadi pada manusia.

“Atau memang ini kesalahan manusia misalnya di ruang komputer nyolok-nyolok, disambung-sambung terus ditinggal kan biasa kita kan kalau mau nyambung-nyambung lagi. Padahal kapasitasnya kan terbatas. Kalau nyambung dia panas bisa terbakar. Lagi diselidiki,” sambungnya.

Kebakaran SMPN 49 ini diduga karena korsleting listrik AC di slah satu ruangan. Akibat kecelakaan ini,  ruang perpustakaan, laboratorium komputer dan gudang buku hangus terbakar. [Detikcom]

BTP Lantik Kepala Kanreg V BKN Jakarta dan Ratusan Pejabat Eselon

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik Kepala Kanwil Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta I Nyoman Arsa dan ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (4/9/2015) sore ini.

Adapun pelantikan I Nyoman Arsa sebagai Kepala Kanreg V BKN Jakarta berdasarkan Keputusan BKN Nomor 137/KEP/2015.

Pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1819 Tahun 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ada 15 pejabat eselon II yang dilantik, yakni Andi Baso Mappapoleonro sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar sebagai Asisten Administrasi bidang Keuangan DKI.

Gamal Sinurat sebagai Asisten Administrasi bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, Abdul Khari sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang, Riana Faiza sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Lingkungan Hidup.

Muhamma Yuliadi sebagai Sekretaris Dewan DPRD, Muhammad Zain sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Asril sebagai Sekretaris Kota Jakarta Barat, Junaidi sebagai Sekretaris Korpri, Ahmad Yala sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara.

Yuli Hartono sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Edi Sumantri, sebagai Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI.

Teguh Hendrawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Theodora Carolina sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, dan Zunada Tobing sebagai Direktur Utama RSUD Duren Sawit.

Sementara untuk jabatan administrator dilantik berdasarkan ?Kepgub Nomor 1801 Tahun 2015 pada 3 September 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator.

Untuk pengawas, dilantik berdasar Kepgub Nomor 1802-1818 tahun 2015 pada 3 September 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pengawas.

“Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Hari ini, saya Gubernur DKI Jakarta dengan resmi melantik saudara Kepala Kanreg V BKN Jakarta, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai beban yang diberikan,” kata Ahok, sapaan Basuki saat melantik. [Kompas.com]

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melantik 327 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (4/9). Pejabat yang dilantik tersebut‎ terdiri dari 15 Pejabat Eselon II, 97 Pejabat Eselon III, 215 Pejabat Eselon IV dan satu Kepala Kantor Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelantikan diawali pengambilan sumpah jabatan dan dikuti penandatangan fakta integritas yang diwakili sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru dilantik.

‎”Pada hari ini, saya Gubernur Provinsi DKI secara resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV‎). Saya percaya Anda-Anda akan melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibebankan,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan, sudah cukup puas dengan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat saat ini. Khususnya dalam hal kesehatan dan‎ pelayanan publik yang dinilai telah jauh lebih baik.

“Maka saya serahkan ke Kepala Dinas Kesehatan, Anda tentukan sendiri mau ganti siapa bawahan Anda yang bekerja tidak benar. Karena pelayanan kesehatan sudah baik,” tuturnya.

Basuki juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar memperbanyak klinik‎ gigi dan dokter, khusus atau spesialis gusi di puskesmas-puskesmas yang ada di kantor-kantor kecamatan. Mengingat, di ibukota masih banyak warga di pemukiman-pemukiman padat penduduk yang kondisi kesehatan giginya buruk.

“Orang -orang di pemukiman yang rumah‎nya padat itu banyak saya lihat giginya rusak. Masalahnya ada di gusi dan giginya turun,” ujarnya.

Menurut Basuki, pelayanan Ketuk Pintu dan Ketuk Pintu Dinas Kesehatan DKI ke pemukiman padat penduduk selama ini telah cukup baik memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga. Bisa dibilang pelayanan publik dan kesehatan di Jakarta sudah 70 persen baik.

“Saya kira warga DKI sekarang puas 70 persen dengan pelayanan kita‎. Ini akan terus kita kejar sampai 90 persen. Ekonomi sedang begitu susah, kesehatan dan pelayanan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, 15 pejabat Eselon II yang menempati posisi atau jabatan baru terdiri dari Andi Baso Mappapoleon sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Mara Oloan Siregar sebagai Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda, Gamal Sumirat sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda.

Kemudian, Abdul Chair sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Deputi Gubernur, Riana Faiza menjadi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Deputi Gubernur, Muhammad Yuliadi sebagai Sekretaris DPRD DKI, Muhammad Zen sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Asril sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Lalu, Juanedi sebagai Sekretaris DP KORPRI, Ahmad Ya’La sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Yuli Hartono sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Edi Sumantri sebagai Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Teguh Hendrawan sebagai Wakil Kepala Dishubtrans, Theodora Carolina Kawinda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Julaga HC Lumban Tobing sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit. [Beritajakarta]

Pejabat Korupsi Harus Dimiskinkan

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan membuat miskin pejabat DKI yang masih nekat berbuat korupsi atau mempermainkan APBD.

Basuki menegaskan, sanksi terhadap pejabat korupsi tidak cukup didemosi atau distafkan dari jabatan, tetapi harus dipenjarakan dan disita harta bendanya yang didapat dari hasil kejahatan korupsi.

“Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi,” kata Basuki saat melantik 375 pejabat eselon II, III dan IV di Balai Kota, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, untuk memenjarakan para pejabat yang korupsi, ia telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Memorandum Of Understanding (MOU). Tujuannya agar pejabat korupsi dapat dipenjara seumur‎ hidup, tanpa diberi remisi dan dimiskinkan dengan menyita seluruh harta benda mereka.

“Itu supaya mereka (para pejabat koruptor) bisa mengerti susahnya masyarakat saat ini,” ungkap Basuki.

‎Dalam kesempatan tersebut, Basuki kembali mengingatkan agarratusan pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan jujur dan melayani masyarakat. Bila tidak demikian, bukan tidak mungkin dalam waktu sebulan ke depan, jabatan mereka akan hilang karena distafkan. [Beritajakarta]

Basuki Dorong PNS Staf Jadi Kasie

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sengaja mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) yang masih berstatus staf untuk mengikuti tes lelang jabatan eselon.

Basuki beralasan, di tingkat kelurahan, ditemukan banyak staf yang berkinerja baik, jujur dan mampu melayani masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan sudah ada yang berani melapor‎kan permainan atasannya.

‎”Makanya saya buka lelang jabatan lagi. Semua staf wajib ikut tes,”‎ kata Basuki, usai melantik 327 Pejabat Eselon II, III dan IV di Balaikota, Jumat (4/9).

Basuki pun telah mengumpulkan laporan dari para staf tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat Eselon II, III dan IV yang‎ telah dilantik.

“Staf sudah laporkan pola permainan para atasannya. Bagaimana cara nyolongnya, beli apa, itu sudah saya kumpulkan,” ungkapnya.

Menurut Basuki, berdasarkan wawancara langsung dengan para staf yang ikut tes lelang jabatan eselon, banyak juga lurah yang menerima uang hasil jual lapak pedagang kaki lima (PKL) dari oknum RT dan RW di wilayahnya. “Jadi, kita sudah tahu dan pelajari pola permainan oknum PNS,” ucapnya.

Ditambahkan Basuki, para staf yang bekerja jujur dan berani melaporkan kecurangan atasannya akan didorong untuk mendapat jabatan eselon sebagai kepala seksi (Kasie) di kantor-kantor kelurahan, kecamatan hingga dinas.

“Yang bekerja baik, jujur dan punya komitmen, kita mulai mendorong naik menjadi Kasie,” tandasnya. [Beritajakarta]

-

 Alasan Basuki Tunjuk Camat Jadi Pejabat Dishubtrans

Setelah Andri Yansyah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menunjuk camat sebagai pejabat di Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans).

Dalam pelantikan 327 pejabat Eselon II, III dan IV hari ini, Basuki kembali menunjuk Camat Pulogadung, Teguh Hermawan sebagai Wakil Kepala Dishubtrans.

‎”Seperti yang saya bilang. Kan yang paling tahu wilayah itu lurah dan camat. ‎Kita sudah tes, Andri Yansyah jadi Kepala Dishubtrans DKI dari camat,” kata Basuki, usai pelantikan di Balaikota, Jumat (4/9).

‎Dikatakan Basuki, setelah menempatkan Andri Yansyah‎ dari Camat Jatinegara menjadi Kepala Dishubtrans DKI, penindakan kendaraan yang parkir liar dan pengaturan lalu lintas di ibukota terlihat lebih berjalan dari sebelumnya.

‎”Begitu kita tes, jalan. Kalau kita tunjuk orang yang terlalu ngerti Dishubtrans nanti jadi sombong dan kurang bersinergi dengan polisi dalam lalu lintas,” ujarnya.

Menurut Basuki, dengan menempatkan camat sebagai pejabat di Dishubtrans, penanganan persoalan lalu lintas tidak lagi berorientasi pada proyek. Namun diselesaikan dengan turun dan terjun langsung mengatasi persoalan di lapangan.

“Kalau dulu ngotot mau bikin halte sendiri, bus dan trayek mau bikin sendiri, begitu juga dengan CCTV. Sekarang sudah kita bagi, penambahan armada bus kita kasih PT Transjakarta‎, CCTV ke Diskominfomas dan lelang halte ke BPKAD DKI,” ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, bukan tidak mungkin jabatan Sekretaris Dishubtrans nantinya juga dipercayakan kepada para camat.

“Yang penting niatnya. Apa susahnya jadi pejabat. Semua sudah ada, cuma jangan nyolong, terima suap, ikutan aturan saja,” tandasnya. [Beritajakarta]

PNS DKI Mengular demi Bermaafan dengan Jokowi-Ahok

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak menyalami ratusan PNS DKI, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Seperti tahun lalu, setelah hari raya Idul Fitri, Pemprov DKI Jakarta kembali menyelenggarakan halalbihalal. Pada hari pertama para pegawai negeri sipil (PNS) DKI masuk kerja, mereka mengantre bermaaf-maafan terlebih dahulu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

 

Pantauan Kompas.com, para PNS tampak antusias dan mengantre dengan rapi demi bersalaman dengan Jokowi, Basuki, Sekda, para Deputi Gubernur, serta Asisten Sekda itu. Antrean mengular hingga ke luar Balaikota dan gedung DPRD lama.

Rangkaian panjang antrean itu sudah terlihat sejak pukul 07.30. Hingga pukul 08.30, jumlah PNS yang mengantre terus bertambah.

 

Adapun pejabat pertama yang bersalaman dengan Jokowi dan Basuki adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah.

"Maaf lahir batin ya, Pak," kata Saefullah yang disambut ucapan serupa oleh Jokowi dan Basuki.

"Sama-sama, Pak," kata Jokowi.

 

Pejabat yang turut hadir dalam kesempatan ini, seperti Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, Deputi Gubernur bidang Kependudukan dan Pemukiman DKI Syahrul Effendi, Deputi Gubernur bidang Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiyono, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Taufik Yudi Mulyanto, dan lainnya.

Ahok Berharap Kepala Balai PKB Kedaung Angke “Bernyanyi” Setelah Dipecat

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku belum mengetahui aliran dana dari hasil pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat.

Hari Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, besarnya pungli di balai tersebut juga mengalir ke oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena itu, menurut Ahok, Penanggungjawab Satuan Pelayanan Balai PKB Kedaung Angke, Syafei, harus dipecat. “Biar dia bisa ‘nyanyi’ kan. Pasti setelah dipecat, dia ngomong ‘gila, gue nyetor ke elu, kok gue doang yang dipecat, enggak melindungi gue‘. Ya, jadi mesti begitu taktiknya,” kata Basuki saat berbincang dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Menurut Ahok, jika Syafei dipecat, Kepala Balai PKB tidak akan melarat. Soalnya, kata Ahok, Syafei sudah kaya, uangnya sudah banyak.

Ahok juga yakin, Kepala Balai PKB Kedaung Angke itu tidak pernah berkantor di sana. Sebab, saat Ahok melakukan sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain pada Rabu lalu itu, Ahok menemukan kondisi balai yang tidak terurus. Alat-alat uji KIR tergolong kuno dan manual. Sebanyak 90 persen alat-alat uji KIR itu juga sudah rusak dan tidak laik pakai. Selain penuh debu, banyak sampah berserakan di sana.

“Kalau kamu di kantor terus, melihat WC-nya jorok, apa enggak langsung diperbaiki? Masak betah banget sama WC yang joroknya minta ampun kayak begitu. Artinya apa? Kepala balainya jarang ngantor di situ, jangan-jangan kantornya di hotel lagi,” kata Basuki.

Perputaran uang di Balai PKB Kedaung Angke cukup tinggi. Retribusi resmi di balai itu  seharusnya hanya Rp 87 ribu. Namun pengendara yang ingin melakukan uji KIR dikenakan pungutan hingga mencapai Rp 400.000 per kendaraan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang dilayani sekitar 500 kendaraan per hari, dengan pungutan Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per kendaraan maka total pungutannya bisa mencapai hingga Rp 200 juta per hari.

Pungli itu untuk meluluskan kendaraan yang tak laik jalan. Sementara 90 persen peralatan uji KIR tidak berfungsi dengan baik. [Kompas.com]

"Pak Ahok Kan kalau di TV atau di YouTube Galak Banget, Aslinya Baik Juga"

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama malam-malam blusukan ke Kanal Banjir Timur, Jumat (11/7/2014). Basuki bertrmu dengan para pedagang kaki lima (PKL) kawasan Cipinang Elok, KBT.

JAKARTA, KOMPAS.com — Malam ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyelesaikan aktivitasnya dengan blusukan menemui para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT) pada Jumat (11/7/2014).

Kehadiran Basuki secara tiba-tiba itu mengagetkan sejumlah PKL dan warga di sana. Mereka langsung mendekat dan berebut bersalaman dengannya. Beberapa saat kemudian, Basuki langsung membuka percakapan dan menyampaikan maksud kedatangannya. Begini percakapan antara Basuki dan para PKL KBT, Cipinang Elok, Jakarta Timur, itu. 

Basuki (B): Bapak dan Ibu saya izinkan berdagang di sini, tapi jangan buang sampah sembarangan ya. Bapak Ibu juga harus mau didata oleh Suku Dinas UKM ya. Jadi, saya tahu Bapak Ibu dagang di mana saja. 

 

PKL: Siap! Hidup Pak Gubernur!

 

B: Kalau ada PKL baru yang datang, bantu kami untuk mengusir mereka ya, Bu. Karena kalau terlalu banyak yang berdagang, jadi pada tumpah ke jalan dan membuat macet. Mereka harus dipindah ke tempat lain.

 

PKL: Pak, kalau ada orang mau pindah dan berdagang di sini, boleh tidak, Pak?

 

B: Tidak boleh, Pak. Nanti semua PKL di sini yang sudah terdaftar di Sudin UKM Jakarta Timur akan mendapat kartu. Kalau mau didata dan dapat kartu autodebet Bank DKI, Bapak dan Ibu-ibu harus punya KTP DKI dulu.

B: Jika sudah berdagang bertahun-tahun di sini dan tidak punya KTP DKI, saya buatkan KTP DKI. Dinas Dukcapil nanti bakal mendata. Saya di sini cuma takut sama orang-orang yang ke Jakarta, tapi tidak punya pekerjaan dan buang sampah sembarangan. Itu yang saya tidak mau. 

 

Setelah berinteraksi dengan para PKL, Basuki dengan ramah melayani permintaan pedagang dan warga untuk bersalaman dan berfoto bersama. Mereka tampak senang bertemu dengan pemimpinnya.

Beberapa dari mereka tidak menyangka, Basuki tidak segalak yang mereka pikirkan. "Pak Ahok kan kalau di TV atau di YouTube galak banget. Aslinya baik juga, saya dukung dia jadi gubernur deh," kata Rojak, salah seorang warga Cipinang Elok.

Aksi blusukan Basuki ini berakhir sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun pejabat DKI yang turut mendampinginya ialah Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Benhard Hutajulu. 

C1 Janggal: Prabowo-Hatta 814 Suara, Jokowi-JK 366, Kok Jumlah Suara Sah 380?

www.kpu.go.idScan formuli C1 TPS 47n Kelapa Dua, Tangerang, Banten, menunjukkan kejanggalan. Pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 814 suara, Jokowi-JK 366 suara, tetapi jumlah suara sah 380.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pindaian atau scan formulir C1 yang diunggah di situs kpu.go.id menampilkan data yang tidak valid. Ada sejumlah kejanggalan, di antaranya, beberapa formulir C1 bahkan menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong alias yang tidak terisi.
 
Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada situs KPU dengan linkpilpres2014.kpu.go.id, sejumlah formulir C1 dari beberapa daerah ternyata tidak diisi sesuai dengan prosedur, misalnya hasil pindai formulir C1 TPS 47, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.
 
Dalam pindaian formulir C1 itu, tercantum perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 814 suara. Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 366 suara. Adapun total suara sah sebanyak 380 suara. Formulir tersebut tidak ditandatangani saksi dari pihak pasangan Jokowi-JK.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal memfasilitasi 800 orang pemilih.
 
Kejanggalan lain tampak pada hasil pindai formulir C1 TPS 4 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Formulir C1 TPS tersebut yang ditampilkan di situs KPU tidak mencantumkan perolehan suara masing-masing calon dan total suara sah. Semua kolom pada halaman 4 formulir tersebut kosong. Padahal, formulir sudah ditandatangani anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan Saksi kedua pasangan calon.
 
Formulir lain yang juga janggal adalah C1 TPS 2 Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah total suara yang ditampilkan di formulir tidak sama dengan suara yang diperoleh semua pasangan calon. Pada C1 itu tertera perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta adalah 175 suara, Jokowi-JK sebanyak 155 suara. Semantara itu, total perolehan suara sah sebanyak 290 suara.
 
Seperti formulir C1 lainnya yang menampilkan angka yang janggal, formulir C1 itu juga dibubuhi tanda tangan anggota KPPS dan saksi pasangan calon.

Abraham: KPK Tak Perlu Tunduk pada UU MD3

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan bahwa KPK tidak perlu tunduk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam melaksanakan kewenangannya, kata Abraham, KPK berpegangan pada Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lex specialis atau aturan bersifat khusus. 

"KPK itu enggak perlu tunduk sama MD3. Walaupun MD3 diberlakukan, KPK tetap tunduk UU Tipikor dan UU yang beri kewenangan KPK di UU KPK. Kita enggak perlu risau," ujar Abraham di Jakarta, Jumat (11/7/2014). 

Dengan demikian, menurut dia, KPK bisa memanggil anggota DPR untuk diperiksa tanpa seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Abraham melanjutkan, KPK justru merisaukan penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksan yang dianggapnya bisa terhambat formalitas perizinan jika merujuk UU MD3 yang baru. 

Menurut Abraham, UU MD3 yang direvisi ini memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Produk Undang-undang ini, kata dia, memperlihatkan bahwa DPR kini tidak memiliki keinginan sungguh-sungguh untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

"Karena dia berusaha membuat aturan yang membentengi dirinya sendiri," ujar Abraham. 

Dia pun berpandangan bahwa UU MD3 ini dibuat untuk memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR. Pasal 245 ayat 1 UU MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Kepolisian, dan Kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Namun, dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. 

Apabila dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan tak juga keluar surat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, maka pemanggilan keterangan untuk penyidikan baru bisa dilakukan. Mengenai anggota DPR yang tidak berstatus tersangka, menurut Abraham, KPK tetap bisa memeriksanya. KPK juga bisa menjemput paksa anggota DPR yang tiga kali mangkir ketika dipanggil sebagai saksi. 

"Kalau saksi sudah tiga kali enggak hadir, kita bisa angkut paksa datang ke KPK, dijemput untuk diperiksa, habis diperiksa dipulangi," tuturnya.

Dasar Pengaduan "Mandul", Menpera Tak Bisa Pidanakan Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dinilai tidak dapat memidanakan pengembang yang dianggap melanggar ketentuan hunian berimbang. Pelaporan oleh Menpera berdasarkan UU No 1/2011 (UU PKP) dan Permenpera No 7 Tahun 2013 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran alias mandul.

"Pertanyaannya, validkah landasan hukum Menpera melaporkan pelanggaran hunian berimbang ke kejaksaan dan kepolisian itu, bahwa seakan-akan itu perbuatan kriminal," ujar Muhammad Joni, praktisi hukum dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) pada diskusi "Menyoal Kriminalisasi Hunian Berimbang" yang digelar The Hud Institute di Jakarta, Jumat (11/7/2014). 

Joni mengatakan, jika ditelaah dan dikritis secara obyektif, maksud asli (original intent) skema hunian berimbang dalam UU PKP adalah untuk membantu pemerintah dalam menyediakan rumah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi defisit perumahan atau backlog.

Dia menambahkan, bahwa kewajiban konstitusional atas hak bertempat tinggal adalah kewajiban negara yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Di situ tercantum jelas, bahwa negara berkewajiban memenuhi hak bertempat tinggal, yang kemudian dirumuskan menjadi hak bermukim. Hak bermukim mengandung anasir kepentingan publik yang wajib menghadirkan peran, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

"Kalau mau dilihat lagi, pasal 16, 17, 18 UU PKP memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di atas, yaitu merumahkan rakyat. Jadi jelas, bahwa wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab merumahkan rakyat berada pada Pemerintah dan Pemda, bukan pada swasta atau pengembang. Karena swasta tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh UU PKP seperti halnya Pemerintah dan Pemda," kata Joni. 

Menanggapi pendapat Joni, mantan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, menyatakan sependapat bahwa secara undang-undang upaya Menpera Djan Faridz menuntut pengembang sangat tidak kuat dan berdasar. Seperti diketahui, Menpera Djan Faridz mengadukan 191 pengembang dari 57 kelompok usaha ke Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (18/6/2014) lalu. 

"Kalau secara undang-undang jelas tidak bisa. Yang diatur dalam pidana itu kan tindakan penipuan dan pembohongan konsumen. Nah, kalau kedua hal itu memang diatur dalam UU No 1 tahun 2011," ujar Suharso. 

"Begini, UU itu harus diterjemahkan dulu karena masih terlalu luas cakupannya. Seharusnya Pemerintah menerbitkan PP-nya dulu," tambahnya.