Ini Komentar Saksi Ahli soal Aset Sanusi yang Gunakan Nama Orang Lain

Jaksa penuntut umum mempertanyakan kebiasaan terdakwa kasus dugaan pencucian uang, Mohamad Sanusi, yang kerap membeli sejumlah aset dengan mengatasnamakan orang lain. 

Hal itu ditanyakan kepada mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein yang menjadi saksi ahli dalam sidang kasus tersebut, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (21/11/2016). 

Jaksa bertanya apakah kebiasaan membeli aset menggunakan nama orang lain seperti yang dilakukan Sanusi bisa disebut modus untuk menyamarkan asal usul harta. 

"Modus itu banyak, mengatasnamakan orang lain untuk menyamarkan asal usul itu bisa saja. Karena dengan menggunakan nama orang lain, dia akan mempersulit penelusuran asal usul hartanya," ujar Yunus. 

(Baca: Saksi Ahli dalam Sidang Sanusi Sebut Transaksi Mencurigakan Berbeda dengan TPPU)

Yunus juga ditanya tentang pembayaran aset oleh pihak yang berkaitan dengan jabatan Sanusi. Sejumlah aset Sanusi diketahui dibayarkan oleh seorang pengusaha yang berasal dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air. 

Dinas Tata Air merupakan mitra Komisi D DPRD DKI. Adapun Sanusi adalah mantan Ketua Komisi D DPRD DKI.

"Kalau itu masih tindak pidana korupsi sebenarnya," ujar Yunus. 

Kemudian, kuasa hukum Sanusi bertanya mengenai modus-modus pencucian uang yang salah satunya dengan menggunakan nama orang lain untuk pembelian aset. 

"Walaupun modusnya begini, tapi sumber uang sah, apakah pencucian uang?" tanya kuasa hukum. 

"Uang mau dibawa ke mana saja tetap sah. Sepanjang uangnya dari hasil sah, tidak ada cuci uang. Cuci uang terkait yang haram-haram saja," jawab Yunus.

Yunus pun menjelaskan tindak pidana pencucian uang bisa jadi sangat subjektif dan tergantung tujuan orang ketika membelanjakan hartanya. 

Jika tujuannya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta, maka bisa disebut pencucian uang. Pencucian uang juga harus memiliki pidana asal, misalnya korupsi.

Dalam dakwaan, aset-aset Sanusi yang diduga bersumber dari hasil pencucian uang adalah tanah dan bangunan di Jalan Musholla, Kramat Jati, yang dijadikan kantor "Mohamad Sanusi Center", dua unit rusun Thamrin Executive Residence, tanah dan bangunan di Perumahan Vimala Hills Villa and Resort Cluster Alpen, dan satu unit rusun di Jalan MT Haryono.

Kemudian, dua unit apartemen Callia, satu unit apartemen di Residence 8 Senopati, tanah dan bangunan di Perumahan Permata Regency, tanah dan bangunan di Jalan Saidi 1 Cipete Utara, mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013, mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013. 

(Baca: Sejak 2009, Nilai Aset Sanusi Selalu Bertambah)

Beberapa aset tersebut diketahui dibayar oleh Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira. Ternyata, PT Wirabayu Pratama juga merupakan perusahaan rekanan Dinas Tata Air.

Tidak Lapor Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara Dinilai Mau Sembunyikan Hartanya

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein ditanya tentang penyelenggara negara yang tidak mau melapor harta kekayaan kepada KPK.

Yunus ditanya oleh jaksa ketika menjadi saksi ahli dalam kasus pencucian uang atas terdakwa Mohamad Sanusi. Yunus ditanya apakah penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya berarti ingin menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya.

"Kalau dia enggak lapor, ada upaya untuk tidak men-declare asetnya berapa. Karena enggak mau transparan terhadap aset yang dimiliki walau diwajibkan oleh undang-undang," ujar Yunus di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (21/11/2016).

Kemudian, Yunus juga ditanya tentang laporan pajak seseorang yang timpang dengan aset yang dimilikinya. Jaksa bertanya apakah itu berarti harta kekayaan orang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Yunus mengatakan laporan pajak yang tidak sesuai antara penghasilan dan harta sesungguhnya juga belum tentu indikasi korupsi. Kata Yunus, bisa saja ada yang belum dilaporkan dengan benar sehingga tidak diketahui jumlah harta sebenarnya.

Yunus mengatakan hanya terdakwa kasus yang bisa membuktikan asetnya bukan dari hasil korupsi.

"Kalau tidak bisa membuktikan, berarti ada tindak pidana yang menjadi sumber uang itu," ujar Yunus. (Baca: Saksi Ahli dalam Sidang Sanusi Sebut Transaksi Mencurigakan Berbeda dengan TPPU)

Dalam kasus ini, Sanusi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan aset senilai Rp 45 miliar yang berasal dari korupsi.

Selama menjabat sebagai anggota Dewan, Sanusi ternyata belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jabatan Sanusi sebagai anggota Dewan termasuk sebagai penyelenggara negara. Sehingga seharusnya Sanusi melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Jangan Sampai Jalan Perbatasan Kita Kalah dari Malaysia"

Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPRKondisi terkini jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.

Sebagai salah satu gerbang Indonesia, pembangunan jalan dan akses perbatasan sangatlah penting.

Karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot percepatan konstruksi jalan perbatasan di beberapa titik.

Salah satu jalan perbatasan yang diprioritaskan adalah Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 

"Jadi akses (perbatasan) sangat penting sehingga jangan sampai jalan perbatasan kita kalah dengan negara tetangga. Harus diakui jaringan jalan Malaysia sudah lebih bagus,” ucap Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/11/2016).

Jalan tersebut terdiri dari 12 koridor ruas, yakni Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), dan Sintang-Nanga Badau (43 kilometer).

Kemudian enam koridor ruas lainnya yakni Nanga Badau-Lanjak sepanjang 46 kilometer, Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), dan Nanga Era-Batas Kalimantan Timur dengan panjang 158 kilometer.

Kendati demikian, sebagian besar dari jalan dengan total panjang 856 kilometer tersebut, belum mendapat perkerasan aspal atau masih berupa tanah dan material batu (agregat).

"Perkerasan aspal akan diprioritaskan pada area yang sudah ada pemukiman. Sementara agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatkan lalu lintas hariannya (LHR)," papar Arie.

Pada 2016, Ditjen Bina Marga menargetkan kondisi jalan paralel perbatasan akan berupa aspal sepanjang 289,3 kilometer, agregat 93,66 kilometer, dan jalan tanah sepanjang 278,2 kilometer.

Sementara pada 2017, jalan dengan perkerasan aspal menjadi 306,9 kilometer, agregat 101,92 kilometer, dan jalan tanah 330,18 kilometer.

Penambahan ruas jalan tanah pada 2017 disebabkan dibukanya hutan menjadi bakal jalan baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Arie mengakui lahan hutan yang belum dibuka masih tersisa 188,61 kilometer lagi.

Sebanyak empat ruas belum dibuka lahannya adalah Nanga Era-Batas Kaltim sepanjang 152 kilometer, Seluas-Entikong dengan panjang 20,85 kilometer, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 kilometer, dan Temajuk-Aruk dengan panjang 6,85 kilometer.

“Pada akhir 2017 kami akan kurangi jalan yang belum tembus menjadi 107,31 kilometer atau sisa 20 persen. Bagian lainnya pada 2018 sudah tembus semuanya,” tambah Arie.

Adapun biaya yang dianggarkan pada 2016 sekitar Rp 300 miliar dan sudah terserap 70 persen atau sudah digunakan untuk menembus lahan sepanjang 667,39 kilometer. Sedangkan untuk jalan akses perbatasan sebesar Rp 350 miliar.

Selain status hutan, ada beberapa kendala lain dalam membangun jalan perbatasan ini, yaitu keterbatasan data.

Terlebih, lokasi pembangunan yang terpencil sehingga diperlukan survei dan pengukuran yang detail.

Kendala selanjutnya adalah ketersediaan material yang bisa digunakan sebagaisub-grade pembangunan jalan.

“Tidak semua daerah memiliki material yang bagus, selain itu sulitnya mengangkut material aspal,” tutup Arie

Sylvi Jelaskan Program Rp 1 Miliar Per RW, Warga Bilang "Bagi-bagi ke RT Bu"

Ada kejadian menarik saat calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, blusukan di Jalan Sukabumi Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Saat itu, Sylvi tengah menjelaskan program pemberdayaan komunitas Rp 1 miliar per RW setiap tahun.

(Baca juga: Saat Tim Pemenangan Agus-Sylvi Batasi Pertanyaan Wartawan...)

Tiba-tiba, ada warga yang menceletuk, "Bagi-bagi ke RT Bu," kata warga tersebut.

Sylvi sedikit kaget mendengar pernyataan warga itu. Ia pun langsung menjelaskan bahwa uang Rp 1 miliar per RW itu harus digunakan sesuai dengan porsinya.

Masing-masing komunitas di RW tersebut bisa memberikan usulan dalam bentuk program.

Adapun usulan program itu boleh beragam, salah satu contohnya program perbaikan jalan.

(Baca juga: Ini Alasan FBR Mendukung Pasangan Agus-Sylvi dalam Pilkada DKI)

Sylvi berharap, ada peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran dana Rp 1 miliar per RW.

"Kalau sudah gelagat nilep uang, langsung demo dan laporkan," kata Sylvi.

Kali Ancol Lebih Bersih, Warga Bisa Menjala Ikan Gabus dan Mujair

Kompas.com/David Oliver PurbaKali Ancol berwarna kecoklatan karena hujan deras mengguyur kawasan tersebut, Senin (21/11/2016)

Aliran Kali Ancol bergerak perlahan dari depan pintu masuk sebelah barat Ancol hingga menuju ke arah Tanjung Priok. Warna air kali tersebut coklat. 

Dari penuturan warga sekitar, Heri, Kali Ancol biasanya nampak lebih bersih karena saat ini sudah rutin dibersihkan.

"Biasanya warnanya bening Mas, tiap hari ada petugas yang bersihkan. Ini karena hujan saja makanya warnanya (coklat) kayak gini," ujar Heri kepadaKompas.com, di lokasi, Senin (21/11/2016). 

Heri mengatakan, kali yang bersih kerap dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari ikan. Heri sengaja membawa jala dari rumahnya untuk menangkap ikan di Kali Ancol. 

Tampak dua ekor ikan gabus serta beberapa ikan mujair berhasil didapat Heri. Dua ikan gabus berwarna hitam yang didapat Heri beratnya diperkirakan mencapai 1 kilogram. 

Kompas.com/David Oliver PurbaKali Ancol kerap menjadi tempat menangkap ikan bagi warga sekitar, Senin (21/11/2016)

Senada dengan Heri, Tono, warga Lodan, Jakarta Utara, mengatakan Kali Ancol saat ini jauh lebih bersih dibanding tahun sebelumnya. 

Tono telah tinggal di sekitar kawasan Ancol selama puluhan tahun. Dia mengaku melihat sendiri perubahan drastis kali tersebut. 

Jika sebelumnya kali dipenuhi sampah dan lumpur pekat, kini Kali Ancol lebih bersih dan tak berbau. 

"Beda lah, saya sering lewat di kali ini. Dulu tebal banget kayaknya lumpurnya, sekarang udah bersih," ujar Tono. 

Pemprov DKI Jakarta berupaya membersihkan sungai di Jakarta. Salah satu sungai yang telah bersih yaitu di anak Sungai Ciliwung yang tepat berada di belakang Gedung Lindeteves Trade Centre (LTC) Glodok, Jakarta Barat.

Dijadwalkan diperiksa Bareskrim, Ahok absen terima warga besok

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama akan absen dari kebiasaannya menerima pengaduan warga di Rumah Pemenangan Lembang pada Selasa (22/11). Alasannya, mantan Bupati Belitung Timur itu akan memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Untuk besok kayaknya istirahat dulu," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Basuki- Djarot Pantas Nainggolan di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Meski untuk pertama kalinya Ahok akan diperiksa sebagai tersangka, tidak ada persiapan khusus. Dia menegaskan, selama ini Ahok sangat kooperatif dengan pihak kepolisian. Tidak hanya selalu hadir tapi juga menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan.

Ahok akan didampingi tim kuasa hukumnya. Namun belum bisa dipastikan berapa jumlah penasehat hukum yang ikut hadir dalam pemeriksaan.

"Peristiwa itu kan bukan bagian dari kampanye. Jadi nanti penunjukannya terserah Pak Ahok. Mungkin dari tim hukum ini sebagian akan dilibatkan. Pada hakekatnya ada surat kuasa sendiri dari beliau," terangnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), Selasa (22/11) besok. Ahok dijadwalkan akan diperiksa pukul 09.00 WIB di Gedung Utama Mabes Polri.

"Sesuai dengan jadwal besok Basuki Tjahaja Purnama akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka besok pagi di sini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Boy tidak menjelaskan alasan pemeriksaan dilakukan di Gedung Utama Mabes Polri bukan di Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya enggak apa-apa, pemilihan yang dinilai paling tepat di gedung ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Boy juga kembali menjelaskan alasan Polri belum menahan Ahok dalam kasus ini. Sebabnya, sampai sejauh ini penyidik belum menemukan alasan yang urgen untuk menahan Ahok.

"Penyidik belum ada urgensi untuk memutuskan dalam konteks melakukan penahanan karena tetap merujuk pada hukum acara yang ada," kata dia.

KUA-PPAS 2017 DKI Jakarta ditetapkan Rp 70,28 triliun

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakartadan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 70,28 triliun.

Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, penandatanganan KUA PPAS tahun anggaran 2017 merupakan refleksi kebersamaan antara eksekutif dan legislatif.

"Ini artinya refleksi dari kebersamaan eksekutif dan legislatif. Ini wujudnya hari ini. Inilah yang namanya kesepakatan politik yang sudah dicapai kalau ibarat program, programnya jelas, lokasinya jelas, anggarannya jelas. Baru kemudian proses lelang dilanjutkan. Jadi ini yang saya maksudkan kemarin kenapa ini disetop sementara. Hari ini udah clear," kata Sumarsono di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11).

"Program, lokasi dan anggaran sudah jelas yang selanjutnya dilanjutkan proses lelang," ujarnya.

Sumarsono mengungkapkan bahwa Pemprov bersama dewan juga telah sepakat hal bersifat prioritas karena waktu yang membutuhkan proses perencanaan dan penanganan kerja satu tahun sebelum pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Sky Hospital RSUD Tarakan dapat direalisasikan.

"Sedangkan, seluruh lelang kegiatan lainnya akan start setelah penandatangan MoU KUA PPAS tahun anggaran 2017. Artinya, kami sudah menghormati dan menempatkan posisi dewan sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Setya Novanto, Ahok dan Akbar Tandjung hadiri HUT Kosgoro 1957

 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) - Djarot Saiful Hidayat menghadiri peringatan ulang tahun Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 pimpinan Agung Laksono. Di mana acara tersebut digelar di Gedung Smesco, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (21/11) malam.

Ahok tiba sekitar pukul 19.10 WIB, dirinya mengenakan kemeja batik warna cokelat lengan panjang. Sementara Djarot, telah tiba lebih dahulu dengan mengenakan kemeja kotak-kotak.

Selain Ahok, acara tersebut dihadiri, acara ulang tahun Kosgoro ke 59 tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono, politisi senior Golkar Akbar Tandjung, dan Ketua DPD DKI Golkar Fayakhun Andriyadi.

Ahok, Djarot, Setya Novanto, Agung Laksono dan Fayakhun tampil kompak dengan duduk bersebelahan di barisan depan. Mereka juga beberapa kali tampak berbincang satu sama lain. acara ini dihadiri oleh ratusan peserta Kosgoro.

Pemprov DKI kaji pembangunan pasar tradisional di Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjadikan kawasan wisata Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata internasional. Sebagai salah satu upaya memajukan potensi, Pemprov DKI akan segera membangun pasar tradisional.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, saat ini rencana pembangunan pasar di wilayah perairan Kepulauan Seribu sebagai langkah pembangunan sarana dan prasarana.

"Kepulauan Seribu konsep master plane-nya akan menjadi destinasi wisata internasional, otomatis seluruh sarana dan prasarana baik itu dasar maupun fasilitas pendukung tetap secara bertahap akan ditingkatkan. Bukan hanya perkantoran, pelayanan publik seperti kemarin saya ke sana, tapi juga seluruh kapal juga baru. Bertahap, otomatis pasar akan mengikuti," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11).

Untuk lokasi pembangunan pasar, Sumarsono mengungkapkan hal itu masih menjadi kajian untuk mencari tempat yang ideal.

"Untuk lokasi pembangunan pasar masih dikaji. Pulau mana yang mempunyai akses termudah, banyak populasi dan banyak orang bisa menjangkau ini kan tergantung. Kalau di pulau terluar enggak mungkin dong pasar di sana. Jadi mesti pasar harus mudah dijangkau," ungkapnya.

Sumarsono menargetkan pasar tradisional sudah bisa dinikmati warga Kepulauan Seribu mulai tahun depan.

"Saya kira 2017 semuanya sudah selesai, karena ini kan sebenarnya pasarnya bukan pasar besar," pungkasnya.

Djarot ingatkan warga, vaksinasi kanker serviks gratis di RSUD

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pesan khusus saat blusukan dan menemui warga di Taman Harapan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (21/11). Djarot mengingatkan warga untuk mencegah penyakit kanker serviks sejak dini.

"Karena kebetulan banyak ibu-ibu, saya sampaikan di sini pentingnya pencegahan kanker serviks. Jadi ibu-ibu yang punya anak gadis, segera bawa anaknya ke posyandu terdekat, divaksin, gratis," kata Djarot di hadapan warga, Senin (21/11).

Djarot yang mengenakan topi warna merah dengan kemeja kotak-kotak meminta warga tidak khawatir dengan biaya untuk vaksinasi kanker serviks. Sebab, Pemprov DKI menggratiskan biaya vaksinasi kanker serviks. "Kalau bayar itu mahal ibu-ibu. Kami pastikan gratis," ungkapnya.

Djarot juga meminta warga melapor jika ada kesulitan saat ingin memvaksin anaknya. "Tanggal 11 Februari saya baru aktif lagi, nanti akan langsung kami kerjakan semua keluhan warga yang kita tampung saat ini," pungkasnya.

Blusukan kali ini, Djarot dikawal ketat oleh pasukan gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polsek Kramat Jati. Djarot dikawal polisi bersenjata laras panjang dan dilengkapi gas air mata.

"Kita ini mengikuti perintah dari Polda Metro Jaya. Di mana kita akan BKO. Ya kita kan menghindari hal-hal yang tak diinginkan mas," ujar Kapolsek Kramat Jati, Kompol Supoyo 

Petugas kebersihan di markas Ahok dinilai tak bermuatan politis

Petugas suku dinas (sudin) kebersihan DKI Jakartaberseragam kuning tampak melakukan acara bersih-bersih di rumah lembang yang tak lain markas pemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI nomor urut dua, Ahok- Djarot, Senin (21/11). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai hal itu wajar dilakukan. Asalnya bersih-bersih dilakukan di luar markas Ahok-Djarot.

"Dia kan petugas kebersihan. Kalau mau bersihkan silakan, tapi tugasnya di luar jangan di dalam," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11).

Menurut Sumarsono kebersihan di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah, bukan petugas kebersihan Pemprov DKI. "Di dalam rumah itu masing-masing yang punya rumah. Jadi enggak boleh lebay juga. Nanti akan kita beri arahan," ungkapnya.

Sumarsono yakin sudin kebersihan tidak bermaksud atau memiliki muatan politik apapun dengan melakukan bersih-bersih di markas Ahok-Djarot.

"Hanya pengen membersihkan saja. Akan diperingatkan. Harusnya cuma bersihin di luar, jangan di dalam. Tapi saya yakin mereka tidak ada maksud politik," ujarnya.

"Kemarin juga sama, ada jenderal telepon. Pak ini sampahnya numpuk. Saya telepon wali kota jakpus segera untuk proses sampahnya. Ternyata sampahnya di dalam rumah. Jadi warga mulai manja. Sampah dalam rumah pun ditelepon. Sampah dalam rumah tanggung jawab masing-masing," ucapnya.

Kisah Ahok dan Gelar 'Prof'

Stigma pejabat politik rentan korupsi masih melekat. Ingin menghapus stigma itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bercerita rela dibuntuti aktivitasnya oleh para mahasiswa. 

Cerita itu disampaikan Ahok saat menghadiri pelepasan wisuda Universitas Paramadina  di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2015).

"Saya yakin setelah keluar jadi prof ('profesor') juga,  tapi provokator. Saya selalu provokator anak kampus untuk masuk ke politik," ujar Ahok saat memberi sambutannya.

Ahok lalu mulai bercerita. Ketika dahulu menjadi anggota Komisi II DPR, Ahok pernah mendapat mahasiswa magang dari Universitas Paramadina untuk tugas akhir mereka untuk mendokumentasikan kegiatan reses setiap anggota dewan. Sebanyak 5 orang mengikuti setiap detail kegiatan Ahok, termasuk saat kembali ke Belitung Timur.

"Ide sebenarnya dari Bima Arya yang sekarang jadi Wali Kota Bogor. Dia ingin sekali menghapus stigma bahwa pejabat itu jelek sehingga mahasiswa ditugaskan ke kami, DPR RI waktu reses. Lalu tiba-tiba Paramadina minta kirim mahasiswa bikin tugas ikut reses DPRD. Sewaktu saya diminta, saya pikir ini bagus," kata Ahok.

Menurut Ahok, ide itu sangat brilian untuk menghapus stigma pejabat yang doyan korupsi. Selama 5 hari, mereka dipersilakan tinggal di kediaman pribadi Ahok agar dapat mengetahui kegiatan sehari-harinya. "Makanya kita mikir ini kesempatan kita hapus stigma pejabat korup. Ikut saya reses ke Belitung 5 hari, ikutin saya ngapain terus dipresentasikan di Paramadina. Dari situ saya mulai ngetoplah di sini karena karya ilmiahnya yang menang mereka," sebut Ahok sambil tertawa.

Kala itu Ahok sempat berkeinginan maju independen di Pilkada Belitung sebagai gubernur. Akan tetapi, dirinya kesulitan mengumpulkan KTP karena modalnya hanya menjual gagasan, bukan memberi uang sogok.

Para mahasiswa yang sudah menyelesaikan magang mengikuti Ahok itu pun meminta dirinya untuk tidak pulang ke Belitung Timur dan menetap di Jakarta. Ahok kemudian membulatkan tekadnya untuk maju dalam Pilgub DKI 2012. "Ini proses kita meyakinkan orang masih banyak politisi yang baik," terangnya.

Hingga kini para mahasiswa magang itu pun masih mengikuti Ahok. Mereka menjadi staf khususnya sejak tahun 2010 lalu. Kepada para wisudawan dan wisudawati, Ahok berpesan agar setelah ini mereka menjadi orang kreatif yang sukses. 

Jokowi-Ahok Kembali Blusukan

Ahok – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan sembako kepada warga Kampung Beting, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (3/9). Dalam pembagian sembako itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut mendampingi.

Sebanyak 1.000 paket sembako berupa beras 5 kilogram dan minyak goreng dibagikan kepada warga. Saat datang, Jokowi dan Basuki disambut oleh warga yang sudah berkumpul di depan Mushola Al-Fuqolah, mereka pun kemudian menyalami warga yang begitu antusias itu.

Jokowi dan Basuki datang bersama. Jokowi juga mengajak Basuki turut serta bersamanya di dalam mobil RI 1. Kebersamaan mereka ini merupakan untuk kedua kalinya bagi Basuki mendampingi Jokowi blusukan sejak ia jadi Gubernur dan Jokowi jadi Presiden.

Sementara sebelumnya saat masih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Basuki pernah blusukan bersama satu kali ketika meninjau Kampung Deret, Jakarta Selatan dan beberapa wilayah lainnya.

Hanya saja pada Minggu (31/8) lalu ketika Jokowi blusukan ke wilayah Jakarta Pusat, Basuki tak tampak mendampingi.

“Iya ini reuni, gubernur dan wakil gubernur,” ujar Jokowi saat ditanya apakah ini reuni atau bukan bersama Basuki blusukan.

Pada kesempatan itu pula, Jokowi dan Basuki mengaku selama perjalanan saat di dalam mobil, sempat berdiskusi banyak hal.

“Kami di mobil bicara banyak hal,” ujar Jokowi.

“Bicara apa Pak? Soal Kampung Pulo, ya?” tanya wartawan.

“Kampung Pulo mah udah basi,” celetuk Basuki kemudian sambil tertawa.

Selain menyalami warga, Jokowi saat itu terlihat membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak di lokasi. Saat Jokowi membagikan buku, Basuki turut mengikuti dan bertanya kepada anak-anak tersebut.

“Udah dapat (buku) belum?” tanyanya.

Usai membagi-bagikan sembako dan menyapa warga di sana, keduanya tidak lama kemudian meninggalkan lokasi pertama. Selanjutnya mereka ke lokasi blusukan kedua, yakni Lapangan Kobra, RW. 09, Jalan Tanah Merdeka, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]

-

Jokowi Ahok Lanjutkan Blusukan ke Lapangan Kobra Koja, Warga Berebut Salaman

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Ahok melanjutkan blusukan ke Lapangan Kobra, Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakut. Antusiasme warga terlihat saat keduanya datang.

Begitu turun dari mobil RI-1, Jokowi-Ahok yang berkemeja batik lengan panjang disambut ratusan warga yang setia menanti.

Jokowi masuk ke dalam gang kecil dan langsung menuju Lapangan Kobra. Mereka yang sudah berkumpul berebut untuk bersalaman dan memotret Jokowi-Ahok.

“Jokowi! Ahok!” teriak warga, Kamis (3/9/2015) petang.

“Pak Jokowi, Pak Ahok selamat datang, terima kasih sudah datang ke Tanah Tinggi,” teriak pembawa acara.

Mendengar ini Jokowi-Ahok tersenyum. Kemudian keduanya membagikan sembako, buku dan kaos kepada warga. [Detikcom]

Basuki Puji Kualitas Lurah Potensial

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memuji kinerja para lurahnya. Menurutnya, hanya sebagian kecil saja yang kinerjanya dianggap kurang maksimal.

Dikatakan Basuki, setelah melakukan wawancara langsung, beberapa diantaranya bahkan mengaku mau melaporkan pejabat yang dinilai kurang baik kinerjanya.

“Lurah semua relatif bagus, ada beberapa yang jelek. Di bawah 10 orang saya kira yang memang nakal,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, hingga saat ini, masih ada beberapa lurah yang kurang merespon Qlue. Padahal, sistem tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat melaporkan jika ada masalah.

“Ada juga yang tidak mau ada PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), tidak mau respon Qlue,” ungkapnya.

Basuki mengaku menawarkan jabatan lain kepada lurah yang dianggap memiliki kinerja baik. Sementara bagi lurah yang kurang maksimal akan langsung diganti.

Ia melanjutkan, ada satu lurah yang meminta untuk ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat menempatkan PNS sesuai dengan potensinya.

“Lurah yang baik kita tawarkan mau tetap jadi pamong, atau tidak? Ada lurah yang bilang, pak saya mau pindah ke BKD pak. Saya mau beresin PNS yang nggak benar,” katanya.

Seperti diketahui, hari ini, rencananya Basuki akan melantik pejabat mulai dari eselon IV, III, dan II. Rencananya, pelantikan akan berlangsung pukul 15.00 nanti. [Beritajakarta]

Gubernur Basuki sedang melakukan interview kepada salah satu PNS

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mewawancarai langsung sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang berniat naik jabatan. Setidaknya sekitar 30 PNS diwawancarai langsung dan umumnya terdiri dari staf dan lurah.

Basuki mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke PNS, seperti kesiapan menjabat dan penguasaan wilayah atau bidangnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, jika ingin naik jabatan. Mereka harus berani mengambil tindakan tegas kepada anak buah yang bermain.

“Saya sederhana saja. Kalau Anda mau naik karirnya, posisinya apa? Mau keluar apa tetap mau dipamong? Terus kamu berani pecat orang nggak kalau dinaikin karirnya? Bawahan mu nggak beres berani pecat nggak? Atasanmu nggak beres berani lapor saya nggak?” ungkap Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Basuki, sebagian besar yang telah diwawancarai berani meminta posisi untuk jabatan tertentu. Dia pun tak segan-segan untuk mencarikan posisi yang tepat bagi PNS yang berani. “Kita sudah seleksi mereka, umumnya berani minta posisi. Kita usir-usir saja yang nggak beres,” ucapnya.

Bahkan, Basuki juga mendorong PNS angkatan 2010 untuk bisa menjabat sebagai pejabat di eselon IV. Menurutnya, banyak dari mereka yang memiliki talenta. “Saya mau dorong nih. Termasuk angkatan yang 2010 pintar-pintar tuh kita akan pasang mereka di eselon IV,” ujarnya.

Wawancara berlangsung tertutup di ruang ‎kerja gubernur dan hanya berlangsung 2-5 menit untuk setiap orangnya. Berapa PNS yang diwawancarai Basuki seperti Lurah Tanjung Duren Selatan, Devi Riana Sumanthi dan Lurah Rawa Bunga, Agustina.

Agustina mengaku dihubungi langsung salah satu staf Basuki untuk datang ke Balai Kota. Pemberitahuan melalui telepon pada Rabu (3/6), pukul 22.00 malam. “Jam 22.00 malam, staf Pak Gubernur telepon, suruh datang katanya untuk wawancara. Enggak tahu soal apa, kita sih datang saja ketika atasan memanggil,” kata Agustina.

Wawancara lurah dan staf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta o‎leh Basuki berlangsung dari hari Selasa (2/9) kemarin. [Beritajakarta]

Ahok – Berkaca dari insiden kebakaran SMPN 49, Kramatjati, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pembenahan. Ia menaruh curiga dan siap membongkar permainan pembangunan gedung sekolah di Jakarta.

“Kita lagi curiga, kita audit pekerjaan dulu-dulu banyak permainan. Rata-rata konslet listrik berarti kabelnya nggak SNI dong,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).

Selain kualitas kabel, korsletnya jaringan listrik diduganya bisa terjadi dari jumlah kabel yang tak sesuai perencanaan. Namun, Ahok tak menampik kesalahan bisa juga terjadi pada manusia.

“Atau memang ini kesalahan manusia misalnya di ruang komputer nyolok-nyolok, disambung-sambung terus ditinggal kan biasa kita kan kalau mau nyambung-nyambung lagi. Padahal kapasitasnya kan terbatas. Kalau nyambung dia panas bisa terbakar. Lagi diselidiki,” sambungnya.

Kebakaran SMPN 49 ini diduga karena korsleting listrik AC di slah satu ruangan. Akibat kecelakaan ini,  ruang perpustakaan, laboratorium komputer dan gudang buku hangus terbakar. [Detikcom]

BTP Lantik Kepala Kanreg V BKN Jakarta dan Ratusan Pejabat Eselon

Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik Kepala Kanwil Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta I Nyoman Arsa dan ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (4/9/2015) sore ini.

Adapun pelantikan I Nyoman Arsa sebagai Kepala Kanreg V BKN Jakarta berdasarkan Keputusan BKN Nomor 137/KEP/2015.

Pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1819 Tahun 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ada 15 pejabat eselon II yang dilantik, yakni Andi Baso Mappapoleonro sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar sebagai Asisten Administrasi bidang Keuangan DKI.

Gamal Sinurat sebagai Asisten Administrasi bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, Abdul Khari sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang, Riana Faiza sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Lingkungan Hidup.

Muhamma Yuliadi sebagai Sekretaris Dewan DPRD, Muhammad Zain sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Asril sebagai Sekretaris Kota Jakarta Barat, Junaidi sebagai Sekretaris Korpri, Ahmad Yala sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara.

Yuli Hartono sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Edi Sumantri, sebagai Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI.

Teguh Hendrawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Theodora Carolina sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, dan Zunada Tobing sebagai Direktur Utama RSUD Duren Sawit.

Sementara untuk jabatan administrator dilantik berdasarkan ?Kepgub Nomor 1801 Tahun 2015 pada 3 September 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator.

Untuk pengawas, dilantik berdasar Kepgub Nomor 1802-1818 tahun 2015 pada 3 September 2015 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pengawas.

“Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya. Hari ini, saya Gubernur DKI Jakarta dengan resmi melantik saudara Kepala Kanreg V BKN Jakarta, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai beban yang diberikan,” kata Ahok, sapaan Basuki saat melantik. [Kompas.com]

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melantik 327 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat (4/9). Pejabat yang dilantik tersebut‎ terdiri dari 15 Pejabat Eselon II, 97 Pejabat Eselon III, 215 Pejabat Eselon IV dan satu Kepala Kantor Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelantikan diawali pengambilan sumpah jabatan dan dikuti penandatangan fakta integritas yang diwakili sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang baru dilantik.

‎”Pada hari ini, saya Gubernur Provinsi DKI secara resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV‎). Saya percaya Anda-Anda akan melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibebankan,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan, sudah cukup puas dengan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat saat ini. Khususnya dalam hal kesehatan dan‎ pelayanan publik yang dinilai telah jauh lebih baik.

“Maka saya serahkan ke Kepala Dinas Kesehatan, Anda tentukan sendiri mau ganti siapa bawahan Anda yang bekerja tidak benar. Karena pelayanan kesehatan sudah baik,” tuturnya.

Basuki juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar memperbanyak klinik‎ gigi dan dokter, khusus atau spesialis gusi di puskesmas-puskesmas yang ada di kantor-kantor kecamatan. Mengingat, di ibukota masih banyak warga di pemukiman-pemukiman padat penduduk yang kondisi kesehatan giginya buruk.

“Orang -orang di pemukiman yang rumah‎nya padat itu banyak saya lihat giginya rusak. Masalahnya ada di gusi dan giginya turun,” ujarnya.

Menurut Basuki, pelayanan Ketuk Pintu dan Ketuk Pintu Dinas Kesehatan DKI ke pemukiman padat penduduk selama ini telah cukup baik memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga. Bisa dibilang pelayanan publik dan kesehatan di Jakarta sudah 70 persen baik.

“Saya kira warga DKI sekarang puas 70 persen dengan pelayanan kita‎. Ini akan terus kita kejar sampai 90 persen. Ekonomi sedang begitu susah, kesehatan dan pelayanan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, 15 pejabat Eselon II yang menempati posisi atau jabatan baru terdiri dari Andi Baso Mappapoleon sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Mara Oloan Siregar sebagai Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda, Gamal Sumirat sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda.

Kemudian, Abdul Chair sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Deputi Gubernur, Riana Faiza menjadi Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Deputi Gubernur, Muhammad Yuliadi sebagai Sekretaris DPRD DKI, Muhammad Zen sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Asril sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Lalu, Juanedi sebagai Sekretaris DP KORPRI, Ahmad Ya’La sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Yuli Hartono sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Edi Sumantri sebagai Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Teguh Hendrawan sebagai Wakil Kepala Dishubtrans, Theodora Carolina Kawinda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Julaga HC Lumban Tobing sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duren Sawit. [Beritajakarta]

Pejabat Korupsi Harus Dimiskinkan

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan membuat miskin pejabat DKI yang masih nekat berbuat korupsi atau mempermainkan APBD.

Basuki menegaskan, sanksi terhadap pejabat korupsi tidak cukup didemosi atau distafkan dari jabatan, tetapi harus dipenjarakan dan disita harta bendanya yang didapat dari hasil kejahatan korupsi.

“Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi,” kata Basuki saat melantik 375 pejabat eselon II, III dan IV di Balai Kota, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, untuk memenjarakan para pejabat yang korupsi, ia telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Memorandum Of Understanding (MOU). Tujuannya agar pejabat korupsi dapat dipenjara seumur‎ hidup, tanpa diberi remisi dan dimiskinkan dengan menyita seluruh harta benda mereka.

“Itu supaya mereka (para pejabat koruptor) bisa mengerti susahnya masyarakat saat ini,” ungkap Basuki.

‎Dalam kesempatan tersebut, Basuki kembali mengingatkan agarratusan pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan jujur dan melayani masyarakat. Bila tidak demikian, bukan tidak mungkin dalam waktu sebulan ke depan, jabatan mereka akan hilang karena distafkan. [Beritajakarta]

Basuki Dorong PNS Staf Jadi Kasie

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sengaja mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) yang masih berstatus staf untuk mengikuti tes lelang jabatan eselon.

Basuki beralasan, di tingkat kelurahan, ditemukan banyak staf yang berkinerja baik, jujur dan mampu melayani masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan sudah ada yang berani melapor‎kan permainan atasannya.

‎”Makanya saya buka lelang jabatan lagi. Semua staf wajib ikut tes,”‎ kata Basuki, usai melantik 327 Pejabat Eselon II, III dan IV di Balaikota, Jumat (4/9).

Basuki pun telah mengumpulkan laporan dari para staf tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat Eselon II, III dan IV yang‎ telah dilantik.

“Staf sudah laporkan pola permainan para atasannya. Bagaimana cara nyolongnya, beli apa, itu sudah saya kumpulkan,” ungkapnya.

Menurut Basuki, berdasarkan wawancara langsung dengan para staf yang ikut tes lelang jabatan eselon, banyak juga lurah yang menerima uang hasil jual lapak pedagang kaki lima (PKL) dari oknum RT dan RW di wilayahnya. “Jadi, kita sudah tahu dan pelajari pola permainan oknum PNS,” ucapnya.

Ditambahkan Basuki, para staf yang bekerja jujur dan berani melaporkan kecurangan atasannya akan didorong untuk mendapat jabatan eselon sebagai kepala seksi (Kasie) di kantor-kantor kelurahan, kecamatan hingga dinas.

“Yang bekerja baik, jujur dan punya komitmen, kita mulai mendorong naik menjadi Kasie,” tandasnya. [Beritajakarta]

-

 Alasan Basuki Tunjuk Camat Jadi Pejabat Dishubtrans

Setelah Andri Yansyah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menunjuk camat sebagai pejabat di Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans).

Dalam pelantikan 327 pejabat Eselon II, III dan IV hari ini, Basuki kembali menunjuk Camat Pulogadung, Teguh Hermawan sebagai Wakil Kepala Dishubtrans.

‎”Seperti yang saya bilang. Kan yang paling tahu wilayah itu lurah dan camat. ‎Kita sudah tes, Andri Yansyah jadi Kepala Dishubtrans DKI dari camat,” kata Basuki, usai pelantikan di Balaikota, Jumat (4/9).

‎Dikatakan Basuki, setelah menempatkan Andri Yansyah‎ dari Camat Jatinegara menjadi Kepala Dishubtrans DKI, penindakan kendaraan yang parkir liar dan pengaturan lalu lintas di ibukota terlihat lebih berjalan dari sebelumnya.

‎”Begitu kita tes, jalan. Kalau kita tunjuk orang yang terlalu ngerti Dishubtrans nanti jadi sombong dan kurang bersinergi dengan polisi dalam lalu lintas,” ujarnya.

Menurut Basuki, dengan menempatkan camat sebagai pejabat di Dishubtrans, penanganan persoalan lalu lintas tidak lagi berorientasi pada proyek. Namun diselesaikan dengan turun dan terjun langsung mengatasi persoalan di lapangan.

“Kalau dulu ngotot mau bikin halte sendiri, bus dan trayek mau bikin sendiri, begitu juga dengan CCTV. Sekarang sudah kita bagi, penambahan armada bus kita kasih PT Transjakarta‎, CCTV ke Diskominfomas dan lelang halte ke BPKAD DKI,” ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, bukan tidak mungkin jabatan Sekretaris Dishubtrans nantinya juga dipercayakan kepada para camat.

“Yang penting niatnya. Apa susahnya jadi pejabat. Semua sudah ada, cuma jangan nyolong, terima suap, ikutan aturan saja,” tandasnya. [Beritajakarta]