PNS DKI Mengular demi Bermaafan dengan Jokowi-Ahok

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampak menyalami ratusan PNS DKI, di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Seperti tahun lalu, setelah hari raya Idul Fitri, Pemprov DKI Jakarta kembali menyelenggarakan halalbihalal. Pada hari pertama para pegawai negeri sipil (PNS) DKI masuk kerja, mereka mengantre bermaaf-maafan terlebih dahulu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

 

Pantauan Kompas.com, para PNS tampak antusias dan mengantre dengan rapi demi bersalaman dengan Jokowi, Basuki, Sekda, para Deputi Gubernur, serta Asisten Sekda itu. Antrean mengular hingga ke luar Balaikota dan gedung DPRD lama.

Rangkaian panjang antrean itu sudah terlihat sejak pukul 07.30. Hingga pukul 08.30, jumlah PNS yang mengantre terus bertambah.

 

Adapun pejabat pertama yang bersalaman dengan Jokowi dan Basuki adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah.

"Maaf lahir batin ya, Pak," kata Saefullah yang disambut ucapan serupa oleh Jokowi dan Basuki.

"Sama-sama, Pak," kata Jokowi.

 

Pejabat yang turut hadir dalam kesempatan ini, seperti Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, Deputi Gubernur bidang Kependudukan dan Pemukiman DKI Syahrul Effendi, Deputi Gubernur bidang Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Sugiyono, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Taufik Yudi Mulyanto, dan lainnya.

Ahok Berharap Kepala Balai PKB Kedaung Angke “Bernyanyi” Setelah Dipecat

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku belum mengetahui aliran dana dari hasil pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Angke, Jakarta Barat.

Hari Rabu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir, besarnya pungli di balai tersebut juga mengalir ke oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena itu, menurut Ahok, Penanggungjawab Satuan Pelayanan Balai PKB Kedaung Angke, Syafei, harus dipecat. “Biar dia bisa ‘nyanyi’ kan. Pasti setelah dipecat, dia ngomong ‘gila, gue nyetor ke elu, kok gue doang yang dipecat, enggak melindungi gue‘. Ya, jadi mesti begitu taktiknya,” kata Basuki saat berbincang dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (25/7/2014) malam.

Menurut Ahok, jika Syafei dipecat, Kepala Balai PKB tidak akan melarat. Soalnya, kata Ahok, Syafei sudah kaya, uangnya sudah banyak.

Ahok juga yakin, Kepala Balai PKB Kedaung Angke itu tidak pernah berkantor di sana. Sebab, saat Ahok melakukan sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain pada Rabu lalu itu, Ahok menemukan kondisi balai yang tidak terurus. Alat-alat uji KIR tergolong kuno dan manual. Sebanyak 90 persen alat-alat uji KIR itu juga sudah rusak dan tidak laik pakai. Selain penuh debu, banyak sampah berserakan di sana.

“Kalau kamu di kantor terus, melihat WC-nya jorok, apa enggak langsung diperbaiki? Masak betah banget sama WC yang joroknya minta ampun kayak begitu. Artinya apa? Kepala balainya jarang ngantor di situ, jangan-jangan kantornya di hotel lagi,” kata Basuki.

Perputaran uang di Balai PKB Kedaung Angke cukup tinggi. Retribusi resmi di balai itu  seharusnya hanya Rp 87 ribu. Namun pengendara yang ingin melakukan uji KIR dikenakan pungutan hingga mencapai Rp 400.000 per kendaraan. Jika dilihat dari jumlah kendaraan yang dilayani sekitar 500 kendaraan per hari, dengan pungutan Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per kendaraan maka total pungutannya bisa mencapai hingga Rp 200 juta per hari.

Pungli itu untuk meluluskan kendaraan yang tak laik jalan. Sementara 90 persen peralatan uji KIR tidak berfungsi dengan baik. [Kompas.com]

"Pak Ahok Kan kalau di TV atau di YouTube Galak Banget, Aslinya Baik Juga"

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama malam-malam blusukan ke Kanal Banjir Timur, Jumat (11/7/2014). Basuki bertrmu dengan para pedagang kaki lima (PKL) kawasan Cipinang Elok, KBT.

JAKARTA, KOMPAS.com — Malam ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyelesaikan aktivitasnya dengan blusukan menemui para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT) pada Jumat (11/7/2014).

Kehadiran Basuki secara tiba-tiba itu mengagetkan sejumlah PKL dan warga di sana. Mereka langsung mendekat dan berebut bersalaman dengannya. Beberapa saat kemudian, Basuki langsung membuka percakapan dan menyampaikan maksud kedatangannya. Begini percakapan antara Basuki dan para PKL KBT, Cipinang Elok, Jakarta Timur, itu. 

Basuki (B): Bapak dan Ibu saya izinkan berdagang di sini, tapi jangan buang sampah sembarangan ya. Bapak Ibu juga harus mau didata oleh Suku Dinas UKM ya. Jadi, saya tahu Bapak Ibu dagang di mana saja. 

 

PKL: Siap! Hidup Pak Gubernur!

 

B: Kalau ada PKL baru yang datang, bantu kami untuk mengusir mereka ya, Bu. Karena kalau terlalu banyak yang berdagang, jadi pada tumpah ke jalan dan membuat macet. Mereka harus dipindah ke tempat lain.

 

PKL: Pak, kalau ada orang mau pindah dan berdagang di sini, boleh tidak, Pak?

 

B: Tidak boleh, Pak. Nanti semua PKL di sini yang sudah terdaftar di Sudin UKM Jakarta Timur akan mendapat kartu. Kalau mau didata dan dapat kartu autodebet Bank DKI, Bapak dan Ibu-ibu harus punya KTP DKI dulu.

B: Jika sudah berdagang bertahun-tahun di sini dan tidak punya KTP DKI, saya buatkan KTP DKI. Dinas Dukcapil nanti bakal mendata. Saya di sini cuma takut sama orang-orang yang ke Jakarta, tapi tidak punya pekerjaan dan buang sampah sembarangan. Itu yang saya tidak mau. 

 

Setelah berinteraksi dengan para PKL, Basuki dengan ramah melayani permintaan pedagang dan warga untuk bersalaman dan berfoto bersama. Mereka tampak senang bertemu dengan pemimpinnya.

Beberapa dari mereka tidak menyangka, Basuki tidak segalak yang mereka pikirkan. "Pak Ahok kan kalau di TV atau di YouTube galak banget. Aslinya baik juga, saya dukung dia jadi gubernur deh," kata Rojak, salah seorang warga Cipinang Elok.

Aksi blusukan Basuki ini berakhir sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun pejabat DKI yang turut mendampinginya ialah Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Benhard Hutajulu. 

C1 Janggal: Prabowo-Hatta 814 Suara, Jokowi-JK 366, Kok Jumlah Suara Sah 380?

www.kpu.go.idScan formuli C1 TPS 47n Kelapa Dua, Tangerang, Banten, menunjukkan kejanggalan. Pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 814 suara, Jokowi-JK 366 suara, tetapi jumlah suara sah 380.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pindaian atau scan formulir C1 yang diunggah di situs kpu.go.id menampilkan data yang tidak valid. Ada sejumlah kejanggalan, di antaranya, beberapa formulir C1 bahkan menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong alias yang tidak terisi.
 
Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada situs KPU dengan linkpilpres2014.kpu.go.id, sejumlah formulir C1 dari beberapa daerah ternyata tidak diisi sesuai dengan prosedur, misalnya hasil pindai formulir C1 TPS 47, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.
 
Dalam pindaian formulir C1 itu, tercantum perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 814 suara. Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 366 suara. Adapun total suara sah sebanyak 380 suara. Formulir tersebut tidak ditandatangani saksi dari pihak pasangan Jokowi-JK.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal memfasilitasi 800 orang pemilih.
 
Kejanggalan lain tampak pada hasil pindai formulir C1 TPS 4 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Formulir C1 TPS tersebut yang ditampilkan di situs KPU tidak mencantumkan perolehan suara masing-masing calon dan total suara sah. Semua kolom pada halaman 4 formulir tersebut kosong. Padahal, formulir sudah ditandatangani anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan Saksi kedua pasangan calon.
 
Formulir lain yang juga janggal adalah C1 TPS 2 Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah total suara yang ditampilkan di formulir tidak sama dengan suara yang diperoleh semua pasangan calon. Pada C1 itu tertera perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta adalah 175 suara, Jokowi-JK sebanyak 155 suara. Semantara itu, total perolehan suara sah sebanyak 290 suara.
 
Seperti formulir C1 lainnya yang menampilkan angka yang janggal, formulir C1 itu juga dibubuhi tanda tangan anggota KPPS dan saksi pasangan calon.

Abraham: KPK Tak Perlu Tunduk pada UU MD3

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan bahwa KPK tidak perlu tunduk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam melaksanakan kewenangannya, kata Abraham, KPK berpegangan pada Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lex specialis atau aturan bersifat khusus. 

"KPK itu enggak perlu tunduk sama MD3. Walaupun MD3 diberlakukan, KPK tetap tunduk UU Tipikor dan UU yang beri kewenangan KPK di UU KPK. Kita enggak perlu risau," ujar Abraham di Jakarta, Jumat (11/7/2014). 

Dengan demikian, menurut dia, KPK bisa memanggil anggota DPR untuk diperiksa tanpa seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Abraham melanjutkan, KPK justru merisaukan penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksan yang dianggapnya bisa terhambat formalitas perizinan jika merujuk UU MD3 yang baru. 

Menurut Abraham, UU MD3 yang direvisi ini memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Produk Undang-undang ini, kata dia, memperlihatkan bahwa DPR kini tidak memiliki keinginan sungguh-sungguh untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

"Karena dia berusaha membuat aturan yang membentengi dirinya sendiri," ujar Abraham. 

Dia pun berpandangan bahwa UU MD3 ini dibuat untuk memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR. Pasal 245 ayat 1 UU MD3 memuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Kepolisian, dan Kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Namun, dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. 

Apabila dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan tak juga keluar surat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, maka pemanggilan keterangan untuk penyidikan baru bisa dilakukan. Mengenai anggota DPR yang tidak berstatus tersangka, menurut Abraham, KPK tetap bisa memeriksanya. KPK juga bisa menjemput paksa anggota DPR yang tiga kali mangkir ketika dipanggil sebagai saksi. 

"Kalau saksi sudah tiga kali enggak hadir, kita bisa angkut paksa datang ke KPK, dijemput untuk diperiksa, habis diperiksa dipulangi," tuturnya.

Dasar Pengaduan "Mandul", Menpera Tak Bisa Pidanakan Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dinilai tidak dapat memidanakan pengembang yang dianggap melanggar ketentuan hunian berimbang. Pelaporan oleh Menpera berdasarkan UU No 1/2011 (UU PKP) dan Permenpera No 7 Tahun 2013 tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran alias mandul.

"Pertanyaannya, validkah landasan hukum Menpera melaporkan pelanggaran hunian berimbang ke kejaksaan dan kepolisian itu, bahwa seakan-akan itu perbuatan kriminal," ujar Muhammad Joni, praktisi hukum dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) pada diskusi "Menyoal Kriminalisasi Hunian Berimbang" yang digelar The Hud Institute di Jakarta, Jumat (11/7/2014). 

Joni mengatakan, jika ditelaah dan dikritis secara obyektif, maksud asli (original intent) skema hunian berimbang dalam UU PKP adalah untuk membantu pemerintah dalam menyediakan rumah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi defisit perumahan atau backlog.

Dia menambahkan, bahwa kewajiban konstitusional atas hak bertempat tinggal adalah kewajiban negara yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Di situ tercantum jelas, bahwa negara berkewajiban memenuhi hak bertempat tinggal, yang kemudian dirumuskan menjadi hak bermukim. Hak bermukim mengandung anasir kepentingan publik yang wajib menghadirkan peran, tanggung jawab, wewenang dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

"Kalau mau dilihat lagi, pasal 16, 17, 18 UU PKP memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di atas, yaitu merumahkan rakyat. Jadi jelas, bahwa wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab merumahkan rakyat berada pada Pemerintah dan Pemda, bukan pada swasta atau pengembang. Karena swasta tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh UU PKP seperti halnya Pemerintah dan Pemda," kata Joni. 

Menanggapi pendapat Joni, mantan Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, menyatakan sependapat bahwa secara undang-undang upaya Menpera Djan Faridz menuntut pengembang sangat tidak kuat dan berdasar. Seperti diketahui, Menpera Djan Faridz mengadukan 191 pengembang dari 57 kelompok usaha ke Kepolisian Republik Indonesia, Rabu (18/6/2014) lalu. 

"Kalau secara undang-undang jelas tidak bisa. Yang diatur dalam pidana itu kan tindakan penipuan dan pembohongan konsumen. Nah, kalau kedua hal itu memang diatur dalam UU No 1 tahun 2011," ujar Suharso. 

"Begini, UU itu harus diterjemahkan dulu karena masih terlalu luas cakupannya. Seharusnya Pemerintah menerbitkan PP-nya dulu," tambahnya.

Prabowo: Jokowi-JK Adalah Patriot Bangsa

Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto memuji sosok pesaingnya Joko Widodo (Jokowi) dan cawapres Jusuf Kalla. Saat kampanye di lapangan Made Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (26/6/2014) Prabowo menyebut Jokowi dan JK merupakan patriot bangsa. 

"Saya tidak ragukan Pak Jokowi-JK adalah patriot bangsa, jadi jangan terpancing diadu, jangan anggap mereka lawan," kata Prabowo ketika menyampaikan orasinya. 

Hanya menurut Prabowo, yang membedakan dirinya dengan Jokowi-JK adalah program, pendekatan, gaya, kesungguhan dan keinginan untuk memperbaiki bangsa. Dia pun meminta kepada pendukung Prabowo-Hatta Rajasa untuk tidak menebar bibit-bibit permusuhan. 

"Mengalah itu lebih baik, tapi tidak mengalah untuk mengabdi dan membela kepentingan rakyat," kata Prabowo. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu pun mengingatkan bahwa ada gejala Indonesia akan dimanfaatkan oleh kekuatan asing. 

"Indonesia mau dijadikan sapi perahan, diambil kekayaan kita, rakyat dijadikan tenaga kerja murah," papar Prabowo. Hanya dia mengingatkan masyarakat untuk tidak menyalahkan orang asing, melainkan perlu melakukan introspeksi. 

Prabowo juga mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. "Allah tidak akan mengubah nasib satu umat hingga umat mengubah nasibnya sendiri," kata Prabowo.

Ruhut Berharap Ahok dan Roy Suryo Berdamai: Lagi Pilpres Nggak Usah Ramai!

Jakarta - Perseteruan Menpora Roy Suryo dan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok semakin ramai. Pembongkaran Stadion Lebak Bulus untuk proyek MRT jadi pemicunya. Namun kata nasihat datang dari juru bicara Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul. Kedua pejabat ini mesti saling bertemu dan berbicara.

"Jadi memang Pak Roy Suryo dan Pak Ahok ini orang keras. Saya sebagai juru bicara PD memohon kepada dua tokoh ini, kepala boleh panas tapi hati harus dingin. Kedua tokoh ini teladan dan harus jadi contoh yang baik bagi masyarakat," jelas Ruhut, Kamis (26/6/2014).

Ruhut berharap kedua tokoh ini berpikir untuk masa depan Jakarta dan Indonesia. Tentu ada kepentingan besar ke depan, termasuk soal pembangunan MRT yang diharapkan masyarakat.

"Ini hanya masalah komunikasi, mari kita selesaikan dengan baik. Ini kan juga lagi Pilpres, nggak usah ramai. Mari kita sukseskan Pilpres," terang Ruhut.

Menurut Ruhut juga, jangan persoalan kecil dibesar-besarkan. Ada masyarakat yang melihat pejabat yang saling bicara di publik.

"Damai itu indah," tutup Ruhut.

Ada Baliho 'Soeharto: Pilih Mantuku Yo' di Kampanye Prabowo di Sukoharjo

Jakarta - Tim Prabowo-Hatta menggelar kampanye di Lapangan Made, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada baliho yang menarik perhatian di lokasi kampanye.

Baliho itu berdiri di salah satu sisi Lapangan Made, Kamis (26/8/2014). Tim Prabowo-Hatta yang berkampanye di lokasi ini adalah Hidayat Nur Wahid dan Suhardi.

Baliho tersebut berukuran sekitar 4x2 meter persegi. Warna dasar baliho merah putih seperti bendera Indonesia. Di bagian atas baliho ada foto Soeharto melambai. Sedangkan di bagian bawahnya ada foto Prabowo.

Di bagian atas foto Soeharto terdapat tulisan 'Nuwon Sewu... Kabare Sedulor Podho Sehat Kabeh To. Ayo seng podho rukon yho....' Di antara foto Prabowo dan Soeharto terdapat tulisan 'Sedulur kabeh..sesuk tanggal 9 Juli 2014 ojo kliru milih... miliho nomer 1 (siji) soale iku mantuku yho.. suwun'. Di bagian pojok kiri bawah baliho ada tulisan 'Ika Lemhanas RI Angkatan V 2014 Garuda Sakti'.

Tulisan di pojok kiri baliho itu bisa jadi sebagai penanda pihak yang memasang baliho tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Ika Lemhanas RI Angkatan V.

Aksi 'jualan' Soeharto dijadikan trademark kampanye Golkar selama Pileg 2014. Di Yogyakarta, kampanye jualan Soeharto itu bisa dikatakan sukses dengan berhasil mengantar Titiek Soeharto ke DPR. Apakah Prabowo ikut 'berjualan' Soeharto?

Ahok: Jakarta Sudah Ada MRT Lho

Jakarta -Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan tetap membangun Light Rail Transit (LRT) di Jakarta meski sudah ada proses pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan proyek monorel.

Menurut Ahok, LRT akan sangat berguna jika sudah ada transportasi MRT. Namun konsep 'MRT' sebenarnya sudah adai Jakarta yang lebih dikenal Commuter Line (KRL Jabodetabek).

"Tapi kan Jakarta udah ada 'MRT' lho, yakni KCJ (PT KAI Commuter Jabodetabek). Kita saja konyol. MRT kita ini PT MRT tau nggak. Coba kalau KCJ yang bangun dikasih duit, kereta api, mungkin dari Bogor dia sampai ke Kampung Bandan, bukan cuma sampai Lebak Bulus," katanya dalam seminar bertajuk "Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta" di Hotel Pullman, Jakpus, Kamis (26/6/2014).

Ia mengatakan, konsep Commuter Line bakal diperluas di masa mendatang. Jalur Commuter Line akan dibangun melayang dan diperluas jangkauannya di Jakarta.

"Kereta api desainnya begini, ada loop line-nya 1, desain yang kedua itu yang mengitari sampai Tangerang, Bekasi, Bogor, sampai ke 17 pulau itu loh. Jadi 2," katanya.

Ahok mengaku dia lebih setuju KAI diperkuat untuk membangun jaringan transportasi massal di ibu kota. Saat ini jaringan rel kereta di Jakarta masih banyak dibangun di tanah, padahal lebih baik dibangun melayang (elevated).

"Nah utara selatan ini kan nggak ada. Timur Barat nggak ada. Nah harusnya, kasih saja kereta api bangun. Kayak sekarang loop line ini. Belum ngangkat semua kan. Kenapa nggak boleh dinaikkan kayak gambir semua gitu lho. Ini cuma sebagian," katanya.

(hen/dnl) 

Ahok: Aku Kirim Surat Putus dan Tiangnya Jadi Monumen

Jakarta -Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini transportasi massal berbasis monorel tak akan berkembang di Jakarta. Ahok bahkan akan memutus izin PT Jakarta Monorail (JM) menggarap proyek monorel Jakarta jika dalam beberapa bulan ke depan tak ada progres proyek.

Ahok sempat menolak permintaan PT JM untuk memberikan lahan 200.000 m2 untuk membangun depo dan properti komersil di sekitar Kanal Banjir Barat dan kawasan RTH di Tomang, Jakarta Barat. Properti komersial ini diyakini sebagai cara untuk menambah pemasukan pendapatan PT JM selain dari penumpang.

Ia masih memberikan kesempatan 3 bulan ke depan kepada PT JM, setelah ultimatumnya sejak sebulan lalu. PT JM memang sudah meminta waktu waktu kepada Ahok untuk 3 bulan.

"Silakan. Kalau dia bisa buktikan teorinya dia bisa 3 tingkat 200.000 meter persegi, dan dia bisa tunjukkin uang 3 bulan. Silakan aja," katanya dalam seminar bertajuk "Mencari Model Pembangunan Infrastruktur Transportasi Publik Kota Jakarta" di Hotel Pullman, Jakpus, Kamis (26/6/2014).

Namun Ahok menegaskan jika tak ada perkembangan dari PT JM dalam 3 bulan ke depan maka ia tak segan-segan mencabut izin PT JM untuk menggarap monorel Jakarta.

"Langsung aku kirim surat putus kita. Tidak ada lagi kereta monorel. Yaa jadi tiang monumen," katanya.

(hen/dnl) 

Dukungan Melimpah, Jokowi Teteskan Air Mata

Capres PDI Perjuangan Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi/Antara/Herka Yanis Pangaribowo

Metrotvnews.com, Kuta: Dukungan yang diberikan warga Bali melalui Semeton Jokowi membuat capres PDI Perjuangan Joko Widodo atau Jokowi meneteskan air mata.

Jokowi datang ke Bali dan tiba pukul 19.00 Wita,  tepatnya di Krisna Wisata Kuliner atau Warung Bebek Tepi Sawah, Tuban.  Jokowi yang berada di Bali selama 1,5 Jam itu hanya transit dari Kupang menuju Jakarta. Ia datang untuk melaunching branding Semeton Jokowi.

Semeton Jokowi sendiri sudah dideklarasikan pada 2 Februari lalu. Mantan Wali Kota Sola itu  disambut perwakilan Semeton Jokowi dari seluruh kabupaten di Bali.  Di Warung Bebek Tepi Sawah Tuban, Semeton Jokowi  sudah menantinya beberapa jam sebelumnya.

Tampak diantara mereka Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan yang juga Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi alias Boping  dan Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng yang juga Ketua DPRD Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan. Tampak semeton Jokowi meneriakkan yel-yel penyemangat untuk kemenangan Jokowi sebagai calon presiden.

Boping yang menjadi pengarah Semeton Jokowi Bali, setelah kepergian Jokowi  menjelaskan, keberadaan Semeton Jokowi yang akan berjuang untuk kemenangan Jokowi pada Pilpres mendatang.

Jokowi diberi kesempatan untuk berbicara selama kurang lebih lima menit. Saat Jokowi berdiri, tampak dengan jelas ada air mata di bola mata  Jokowi. Calon presiden RI ini rupanya menangis. Sebelum berbicara, tampak Jokowi mengusap air mata. Suasana hening pun terasa.

Selama lima menit berbicara, Jokowi tidak menjelaskan alasannya menangis. Tampaknya tetesan air mata Jokowi itu karena terharu dengan besarnya semangat dan perjuangan Semeton Jokowi untuk memenangkannya pada Pilpres mendatang. Dugaan itu dibenarkan Boping.

"(Jokowi menangis) karena terharu melihat semangat semeton Jokowi. Pasti beliau terharu," ujar Boping.

Dikonfirmasi kepada Jokowi sesaat sebelum memasuki mobil, seperti biasa Jokowi menjawab diplomatis bahkan terkesan mengelak bahwa dirinya menangis. "Nggak, saya nggak nangis. Hanya pilek," kelitnya sambil tertawa.

Saat berbicara dihadapan Semeton Jokowi, Gubernur Jakarta ini  mengingatkan pendukungnya untuk memanfaatkan waktu tersisa beberapa bulan ke depan untuk bekerja maksimal memenangkannya menjadi presiden.

"Waktu kita sangat pendek. Sekitar 70 hari. Mari kita bekerja mendatangi masyarakat dari pintu ke pintu. Door to Door. Tidak ada waktunya lagi untuk berbicara," ujar Jokowi.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang itu mengatakan, tantangan yang dihadapi sekarang bukan tentang dirinya yang maju sebagai calon presiden, namun mengenai perjuangan nasib bangsa dan ratusan juta rakyat Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Ini bukan masalah Jokowi presiden. Ini Masalah bangsa dan 252 juta rakyat Indonesia ke depan. Ini tentang nasib  252 juta rakyat Indonesia lima tahun ke depan," katanya.

Agus Triwibowo

Mbah Moen Siap Anggap Jokowi Jadi Bapak Negara

JOKOWI KUNJUNGI KH MAIMOEN ZUBAIR: Bakal calon presiden (capreS) dari PDIP Joko Widodo (kiri) menyalami pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Karangmangu, Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang juga Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (P

Metrotvnews.com, Rembang: Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar,  Rembang, Jawa Tengah, KH Maimoen Zubair, menerima kehadiran bakal calon dari PDIP Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Tokoh ulama yang kerap disapa Mbah Moen itu, mengakui keberhasilan Jokowi dan PDIP meraih mayoritas suara di Jawa Tengah dalam Pemilu 9 April.

"Saya anggap, siapapun yang nanti memimpin negara ini, sebagai bapak negara, termasuk Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi adalah kader PDIP yang menang di Jawa Tengah," jelasnya seusai menerima rombongan Jokowi di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2014).

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sepertinya menginginkan pemimpin bangsa muncul dari Jawa Tengah. "Dulu, yang ada negara bagian Belanda kan RIS (Republik Indonesia Serikat). Itu yang RI mana? Kan Yogyakarta. Seluruh Jawa Tengah. Pandanglah Jawa Tengah sebagai modal kebangkitan bangsa ini," tandasnya.

Henri Salomo

Tekad Jokowi Menghapus Impor Sapi di Indonesia

Kupang - Kebutuhan daging sapi di Jakarta lebih dari 50 ribu ton pertahun atau sekitar 1.500 ekor sapi perhari. 70 Persen kebutuhan itu dipenuhi dari impor. Fakta ini membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin memutus impor daging sapi agar tidak ketergantungan kepada impor.

Untuk memutus impor sapi yang 'merajai' di Jakarta, Jokowi mengadakan kerjasama dengan beberapa daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan, kualitas daging sapi lokal tidak kalah jauh dengan impor.

"Arahnya ke sana (memutus impor)," kata Jokowi saat berkunjung ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Oeba, Kupang, NTT, Selasa (29/4/2014).

Jokowi mengatakan, salah satu faktor pendorong kerjasama ini yaitu terjadinya kelangkaan daging sapi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Harga daging sapi di Jakarta saat itu menembus angka Rp 130 ribu.

Untuk mengakali itu, lanjut Jokowi, memang impor menjadi salah satu alternatif, karena bisa datang dengan cepat. Namun, jika diteruskan, maka akan memutus produksi sapi di negeri sendiri.

"Orang Jakarta makan sapi banyak sekali. Waktu ada krisis daging, harga daging sampai Rp 130 ribu. Yang ditunjuk-tunjuk itu saya, sama tukang bakso, mie. Merek bilang, bisa bangkurt kalau terus-terusan bginin. Nah, kalau kita mau cepat impor, tapi produksi di dalam negeri bisa masalah. Impor mudah, tapi produksi lokal bisa jadi masalah," terang Jokowi.

Jokowi juga tidak terlalu mempermasalahkan mahalnya biaya mendatangkan sapi dari daerah lain ke Jakarta dibanding impor dari luar negeri. Menurutnya, masalah infrastruktur perhubungan harus segera diperbaiki, tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat.

"Infrastruktur konektifiti antara pulau ini yang harus dibenahi. Kita usulkan ke pemerintah pusat agar transportasinya murah. Tentu saja di transportasi airnya. Memang kita perlu benahi, manajemen distribusi logistik," kata Jokowi.

Pemprov DKI sendiri telah bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk masalah ketersediaan pangan dan daging di Jakarta. Terakhir dengan NTT, Jokowi menandatangani MOU juga untuk ketersediaan pasokan daging sapi di Jakarta.

MOU dengan Pemprov NTT ditandatangani di Desa Ponain, Amarasi, Kupang, NTT. Di NTT sendiri memiliki stok sekitar 900 ribu ekor sapi.

"Ya harus berani memulai. Memang diawal berat, tapi ke depan lebih mudah. Kedaulatan pangan akan sulit tercapai kalau kita tidak mempertajam sisi produksi kita," kata Jokowi.

Tinjau Sapi di Desa Ponain Kupang, Jokowi 'Diangkat' Jadi Warga Setempat

Kupang - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Ponain di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melihat peternakan sapi milik warga di sana. Saat berkunjung, Jokowi disambut hangat oleh warga dan dipasangkan topi dan kain adat setempat.

Jokowi tiba di kantor lokasi peternakan di Desa Ponain, Amarasi, Kupang, NTT, sekitar pukul 12.30 WITA, Selasa (29/4/2014). Jokowi langsung disambut dengan musik dan tarian selamat datang. Salah seorang tokoh masyarakat setempat kemudian memasangkan ikat kepala Kain Destar dan sarung adat Amarasi.

"Dengan dipasangkannya ikat kepala Destar dan sarung adat Amarasi, maka Bapak Jokowi telah menjadi bagian dari masyarakat amarasi. Ini adalah tanda Pak Jokowi sudah diterima oleh masyarakat sini, sudah jadi bagian dari masyarakat Ponain," kata pembawa acara.

"Filosofinya yaitu, aku adalah kamu, kamu adalah aku," tambahnya.

Usai dipasangkan kain, Jokowi kemudian berkenalan dengan para tokoh masyarakat setempat yang mengenakan pakaian adat. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya meminta agar masyarakat bisa terus meningkatkan jumlah dan kualitas produksi sapi. Dengan adanya MOU, maka telah ada payung hukum untuk pengiriman sapi ke Jakarta.

"Setiap hari di Jakarta makan daging, kita di sini makan daging kalau ada pesta saja. Kita punya sapi, masyarakat di sana butuh daging, ayuk kita kerjasama.
Kita bangun kerjasama ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Rakyat NTT dan DKI akan mendapatkan manfaat," jelas Frans.

"Walaupun Pak Jokowi nanti jadi Presiden, kerjasama ini akan tetap lanjut karena ini kerjasama antara gubernur, antara daerah," tambah Frans.

Sementara itu, Jokowi menyambut baik kerjasama ini sebab kebutuhan daging di Jakarta sangat tinggi hingga mencapai 150 ton per hari atau setara dengan 1.500 ekor sapi.

"Suplai nasional daging sapi itu dari NTT saja. Potensi ada semua di NTT. Kenapa harus nengok sapi atau daging yang impor. Ada apa sih yang impor? Saya sister city nggak usah dengan luar negeri, dengan NTT saja. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut," kata Jokowi.

Gaya Santai Jokowi Tanggapi 'Tukang' Broadcast

Kupang - Gubernur DKI Jakarta Jokowi menanggapi santai isi pesan berantai yang menyudutkan dirinya terkait acara Musrenbangnas bersama seluruh gubernur se-Indonesia. Dia tak mau ambil pusing terkait hal tersebut.

Sejak siang, memang beredar pesan berantai soal ketidakhadiran Jokowi di acara rapat paripurna siang ini di kantor Setneg. Sang gubernur disebut tidak datang dan memilih ke NTT, padahal gubernur NTT ikut rapat.

"Gubernur NTT hadiri Sidang Kabinet Paripurna dan Persiapan Musrenbangnas yang diperluas pada siang ini di kompleks Istana. Gubernur seluruh Indonesia hadir. Sangat menarik , gubernur DKI JOKOWI tdk hadir, alasannya sedang Kunjungan Kerja ke NTT. Kita semua berharap kunjungan kerja ke NTT sukses dan membawa kebaikan bagi warga Jakarta.. Kita doakan... (maaf bc)" demikian isi pesan broadcast yang beredar di masyarakat.

Ditanya soal ini, Jokowi tidak mau ambil pusing. Acara Musrenbang tersebut memang digelar besok. Tadi adalah rapat persiapan. Tak semua gubernur hadir, termasuk gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Musrembangnya besok kok, jam 09.00 WIB, di gedung Bidakara, Pancoran," kata Jokowi saat dikonfirmasi wartawan di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

"Nggak tahu bisa ada broadcast itu. Biasa saja," kata Jokowi.

Meski demikian, dirinya tidak merasa dirugikan dengan beredarnya isu itu, meski disinyalir pesan berantai itu terkait dengan dirinya sebagai bakal calon presiden. "Nggak ada pengaruhlah. Yang kerja ya kerja, yang tukang broadcast, ya tukang broadcast," kata Jokowi.

Pemprov DKI Siapkan Rp 1 T untuk Renovasi Pasar

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan dan membangun kembali Pasar Senen yang terbakar. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta BAsuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memastikan sudah menganggarkan suntikan dana Rp 1 triliun kepada PD Pasar Jaya.

"Kita mau rehab besar-besaran. Kita bikin rusunawa terpadu, jadi di atasnya nanti ada rusun, kita sudah punya desain kok," ungkap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/4). 

Menurut Ahok, desain seperti itu bisa menjadi antisipasi pasar yang rawan kebakaran. Ahok mengatakan ada 47 pasar tradisional yang bangunannya sudah sangat tua dan belum diremajakan. Instalasi listrik dan pemasangan kabel yang asal-asalan di gedung itu bisa saja menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran.

Anggaran tersebut akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PD Pasar Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini. Dengan modal itu, Ahok ingin pembangunan dan peremajaan pasar tersebut dilakukan sendiri oleh Pemprov dan tak lagi diberikan ke pihak swasta.

"Saya kira nanti bisa selesai hampir setengah dari 47 pasar yang rawan itu. Jadi kita enggak mau lagi kerjasama dengan swasta, sehingga PD Pasar Jaya bisa memberikan (kios baru) kepada penjual yang benar-benar butuh dan dibayar secara harian," jelasnya.

Ke depan, Ahok juga meminta adanya ketegasan aparat kepada para penyewa kios. "Harus tegas, jadi pedagang-pedagang nggak boleh nyolok-nyolok listrik buat cas ini, cas itu, terus disambung-sambungin, makanya kita mau ketatin. Kita harus berani penertiban, karena kabel-kabel itu sudah tua juga kan," paparnya.

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Jakarta - Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, guru merupakan salah satu faktor penting perkembangan generasi bangsa. Jokowi meminta agar kualitas dan kesejahteraan guru harus ditingkatkan.

"Bapak mertua saya itu guru. Kalau guru dapat kesejahteraan lebih dan kualitasnya ditingkatkan, 100 persen saya setuju itu harus ditingkatkan lagi," kata Jokowi di Hotel Swiss-Belinn Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi menegaskan hal tersebut saat ditanya wartawan perihal kabar bahwa dirinya menolak apabila guru diberikan tunjangan. Secara tegas Jokowi membantah kabar tersebut.

"Isu negatif seperti itu harus diberikan penjelasan. Isu itu dibuat untuk memberikan sebuah persepsi bahwa Jokowi tidak pro pada guru. Padahal gaji sertifikasi itu baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata Jokowi.

Untuk membantah isu itu, Jokowi mengatakan tunjangan di Jakarta untuk guru saat ini sudah baik. "Dilihat saja tunjangan guru (di Jakarta) dibandingkan daerah lain," jelasnya.

Malah, lanjut Jokowi, akan diberikan tunjangan demografi bagi guru pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan persiapan mulai saat ini.

"Nanti, 2025 akan ada bonus demografi. Kalau tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni bagaimana? Ini yang harus disiapkkan dari saat ini," tutup Jokowi.

Ini Penyebab Ganjar Ngamuk Saat Lihat Pungli di Jembatan Timbang

Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang biasa dikenal sebagai sosok yang humoris, tiba-tiba marah besar. Bahkan dia sampai amplop berisi uang saat sidak di jembatan timbang Subah Batang dan melihat langsung praktik pungli. Apa yang membuat Ganjar naik pitam?

Ditemui usai acara di kantor Bank Jateng, Ganjar menceritakan awalnya ia mendapat aduan masyarakat soal jalan rusak dan salah satu penyebabnya karena tonase truk yang melebihi batas.

"Saya dapat laporan banyak soal jembatan timbang, awalnya dari situ. Kurang lebih dua minggu sebelum saya datang ke sana (Subah) saya bilang ke dinas (Dishubkominfo Jateng), saya bilang 'pak, tertibkan'," kata Ganjar di kantor Bank Jateng, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (29/4/2014).

Untuk membuktikan keseriusan Dishubkominfo Jateng terkait pungli di jembatan timbang, saat pulang dari tugas dinas di Banyumas dan Tegal hari Minggu (27/4) malam lalu, ia sengaja mampir ke jembatan timbang Subah, Batang. Ganjar marah ketika melihat ada kernet truk yang tiba-tiba menaruh uang di meja petugas jembatan timbang.

"Sampling saja, ternyata saya menemukan orang seperti tidak punya dosa seperti 'itu'," ujarnya.

Menurut Ganjar, dirinya berhak marah karena sudah dua minggu sebelumnya diingatkan. Menurutnya jika ia hanya menasihati dengan santun, maka perbaikan tidak akan jalan. Kemarahan tersebut dianggap wajar apalagi ia jelas-jelas menemukan amplop berisi uang di laci meja petugas jembatan timbang Subah.

"Kalau saya tidak marah, saya dengan santun-santun, biasanya ora melaku (tidak jalan)," tandas Ganjar.

Ganjar menganggap praktik pungli yang ia saksikan langsung itu layaknya seorang bandit. Terlihat dari cara meletakkan uang ke meja petugas yang kadang dengan cara dilemparkan menunjukkan hal itu sudah jadi kebiasaan.

"Cara lempar itu kebiasaan banget. Letakkan terus pergi. Jadi apa ya.. ya bandit lah ini," pungkasnya.

“Monorel Dibangun di Area Publik, Jika Mangkrak Bagaimana?”

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa proyek monorel Jakarta tidak menggunakan dana APBD sehingga jika bermasalah tidak akan menimbulkan kerugian pada kas keuangan daerah. Namun, kata dia, proyek tersebut dibangun di atas area publik. Kalau bermasalah, maka akan tetap merugikan kepentingan orang banyak.

“Ini kan urusan dia, duit dia. Ya kalau di halaman dia dan di tanah dia sendiri, saya tidak akan ambil pusing. Tapi ini kan di halaman kita. Kalau mangkrak gimana?” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Basuki juga mengeluhkan PT JM yang meminta kelonggaran build operated transfer (BOT) atau penyerahan pengoperasian layanan monorel, dari awalnya 30 tahun menjadi 50 tahun. Padahal, sesuai perjanjian awal, PT JM harus menyerahkan pengoperasian layanan monorel kepada Pemerintah Provinsi DKI paling lambat 30 tahun setelah pengoperasian.

“Dia minta 50 tahun, peraturan cuma perbolehkan 30 tahun. Itu kan butuh kajian yang banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah membantah jika disebut terburu-buru melanjutkan proyek pembangunan monorel. Ia pun meminta agar mangkraknya pembangunan monorel tidak terlalu dipermasalahkan karena pembangunan monorel tidak menggunakan dana APBD, tetapi murni dana milik PT JM.

“Mau groundbreaking seribu kali juga enggak apa-apa, wong ini bukan duit kita kok. Bukan APBD, kok ribut,” ujarnya di balaikota pada Selasa (25/2/2014). [Kompas.com]

Jokowi Teken MoU dengan Pemprov NTT di Peternakan Sapi

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi bekerja sama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) di bidang peternakan. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di peternakan sapi, Ponain, Amarisi, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (29/4/2014).

“Biasanya penandatanganan MoU dilakukan di kantor gubernur, tapi Pak Jokowi bilang kepada saya, jangan di kantor, sekalian saja di tempat ternak sana,” ujar Frans mengenang pertemuan enam bulan silam dengan Jokowi.

Bertempat di teras sebuah rumah peternakan sederhana di desa yang terletak 60 menit dari Kota Kupang, peresmian kerja sama antara dua pemerintahan tersebut disaksikan ratusan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, muda-mudi, hingga anak-anak.

Tokoh adat setempat sempat memasang kain lilit di kepala dan kain sarung khas di pinggang Jokowi sebagai tanda penerimaan tamu.

Peternakan tersebut cukup rindang, meski cuaca panas karena berada di atas perbukitan. Menurut salah seorang warga, tidak ada persiapan khusus untuk menyambut acara itu. Halaman teras tetap penuh kotoran sapi sehingga berbau. Tempat duduk Jokowi pun hanya kursi plastik.

Dalam sambutan, Frans mengatakan bahwa DKI Jakarta sangat membutuhkan pasokan daging. “Mereka semua di sana makan daging. Kalau kita hanya pesta saja toh. Tapi, Pak Jokowi tidak punya sapi, tapi hanya kita yang punya sapi. Lantas, di sana ada yang membutuhkan, mari sudah, kita kerja sama,” ujar Frans.

Frans yakin kerja sama yang baru dilaksanakan pertama kalinya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di NTT. Frans juga berpesan agar masyarakat NTT, khususnya di Desa Ponain, desa peternak, semakin banyak memelihara sapi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan, enam bulan silam Jakarta dilanda krisis daging sapi. Harga daging melonjak mulai Rp 120.000 hingga Rp 130.000. Sejumlah pihak pun menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

“Tukang bakso itu nunjuk-nunjuk saya. Pak, gimana ini harganya mahal, kita bisa bangkrut. Saya berpikir, tidak bisa begini terus. Kalau mau cepat ya impor, tapi masalahnya kan bukan di situ. Saya lihat potensi sapi di NTT ada. Makanya kita kerja sama ini,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerja sama yang hendak disasarnya adalah menambah pasokan daging sapi ke Jakarta dengan menambah populasi sapi di NTT. Pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta pun direncanakan bukan dalam bentuk sapi utuh lagi, melainkan dalam bentuk daging potong agar lebih efisien. Distribusi itu sesuai rencana akan dipegang penuh Perusahaan Daerah Pasar Jaya.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, dapat berpengaruh positif pada banyak hal. Pertama, memeratakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menjadikan Jakarta kota efisien. Ketiga, menekan impor daging sapi. Keempat, mengembangkan komoditas lokal, dan lain-lain. [Kompas.com]

BTP Tawari Korban Kebakaran Pasar Senen Pindah ke Tanah Abang

Ahok.Org – Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menawari pedagang yang jadi korban kebakaran di Pasar Senen untuk pindah ke Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini banyak pedagang yang bertahan berjualan di sekitar lokasi kebakaran itu.

“Tergantung mereka mau apa tidak, sebagian kan gak suka dan mau tetap di daerah itu. Mereka lebih memilih di pelataran-pelataran blok lain yang ada di Senen,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Ahok mengatakan, Pemprov DKI tak bisa memaksa para pedagang Senen untuk pindah ke Tanah Abang.
“Terserah mereka maunya ke mana. Dia mau dekat situ ya kita perbaiki. Bulan Juli kita sudah mesti mulai pembangunan,” katanya.

Ahok mencoba mendengarkan keinginan pedangang di Pasar Senen. “Mangkanya kadang-kadang kita terlalu demokratis tapi mereka bisa lebih galak. Susah kan, jadi tanya saja maunya apa,” katanya.

Pasar Senen terbakar hebat pada Jumat (25/4) lalu. Puluhan mobil pemdam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar pasar tersebut. Akibat kebakaran ini dua ribuan kios di pasar tersebut hangus terbakar. [Detikcom]