Perampingan SKPD, Plt Gubernur DKI Masih Tunggu Masukan Ahok

 Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku belum menerima respons dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pergantian jabatan di jajaran Pemprov DKI. Sumarsono menyatakan, tidak ada larangan seorang Plt meminta masukan dari gubernur nonaktif.

"Saya belum terima responsnya. Yang penting bagi saya bagian dari etika administrasi pemerintahan seorang Plt tidak dilarang untuk kemudian memperoleh berbagai input tentunya terutama dari gubernur nonaktif," kata Sumarsono di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Menurut Sumarsono, konsultasi ini dilakukan agar ketika usai cuti, Ahok dan Djarot sudah 'nyambung' dengan susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru. 

"Kalaupun enggak ada masukan, saya anggap mungkin sudah setuju dengan apa yang kita lakukan," lanjut Sumarsono.

Sumarsono akan memulai rotasi jabatan tersebut pada 3 Januari 2017. Ia akan mengisi posisi-posisi tersebut dengan pilihan terbaik.

"Menggunakan talent pool kemudian assessment, sehingga posisinya pilihan terbaik. Karena ada 1060 yang harus dihapuskan. Tentu kita mencari pejabat-pejabat yang terbaik. Ada dewan jabatan melakukan itu, ada arahan saya. Tetapi kami mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak khususnya petahana," ucapnya.

Rotasi atau pergantian jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan sebagai bentuk penataan organisasi. "Ini konsekuensi dari penataan organisasi. Bagian dari kebajikaan reformasi birokrasi khususnya untuk perampingan," ujar Sumarsono.

Sebelumnya, Sumarsono telah menyerahkan pemangkasan ribuan SKPD di lingkungan kerja provinsi ke Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur nonaktif DKI Jakarta.