Love mata - Today's

Pemerintah Berencana Tertibkan Ormas Bermasalah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menilai saat ini ada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap jadi sorotan publik karena dianggap membuat onar.

Padahal, menurut dia, seharusnya ormas punya tujuan yang sejalan dengan visi membangun Indonesia.

"Kita lihat beberapa ormas justru kebalikan dari itu. Banyak yang membuat permasalahan di negeri ini," ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Untuk itu, pemerintah berencana melakukan penertiban terhadap ormas yang bermasalah.

Menurut Wiranto, penertiban Ini dilakukan agar aktivitas berbagai ormas dapat memberi kontribusi positif terhadap Indonesia.

(Baca: Ormas Anti-Pancasila Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang)

"Kita harapkan berbagai aktivitas ormas itu memberikan kontribusi positif terhadap bagaimana kita mengelola negeri ini dan bagaimana pembangunan nasional dijalankan," ujar Wiranto.

Wiranto menyebut, penertiban itu akan dimulai dengan melakukan pendataan terhadap berbagai ormas yang ada, khususnya yang dianggap bermasalah.

Data tersebut, lanjut Wiranto, akan digunakan untuk memberikan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sehingga, ormas-ormas yang dianggap bermasalah dapat kembali sejalan dengan program pemerintah saat ini.

"Dari sana kita nanti mempelajari ormas-ormas mana yang nanti kita berikan peringatan untuk kembali masuk ke koridor yang sama dengan program-program pemerintah kita dalam membangun berbagai aspek kehidupan di negara kita," ucapWiranto.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan revisi UU Ormas untuk menangani masalah tersebut.

"Ya kita usulkan (RUU Ormas)," kata Wiranto.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, revisi UU Ormas diperlukan agar pemberian sanksi terhadap ormas yang bermasalah lebih mudah.

Soedarmo menuturkan, selama ini pemerintah kesulitan dalam memberikan sanksi kepada ormas yang bermasalah.

(Baca: Kemendagri, Kejagung, dan Polri Bahas Pembubaran Ormas Tidak Pancasilais)

Itu karena tahapan pemberian sanksi dalam UU Ormas dinilai terlalu rumit. "Untuk memberikan sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran kan terlalu berbelit-belit. Enggak praktis," tutur Soedarmo.

Nantinya, kata Soedarmo, UU Ormas hasil revisi bisa mempermudah pemberian sanksi kepada ormas yang bermasalah.

Dengan begitu, potensi kerusuhan yang ditimbulkan ormas tersebut dapat diantisipasi.

"Nanti ada sanksi kalau memang ditemukan ormas-ormas yang mengarah ke situ," kata Soedarmo.

DPR Panggil Risma untuk Dalami Kasus Pasar Turi

Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR memanggil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mendalami kasus kebakaran pembangunan Pasar Turi.

Pemanggilan tersebut guna menindaklanjuti aduan warga ke Komisi III awal 2016 lalu.

Sejumlah hal didalami panja. Salah satunya terkait proses penegakan hukum atas kasus kebakaran Pasar Turi tersebut.

"Komisi III basanya akan rekomendasikan terkait kasus hukumnya. Kalau tidak benar, bisa saja memberi teguran pada Kepolisian karena ini wilayah Kepolisian," ujar Ketua Panja Penegakan Hukum, Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Terkait pemanggilan Risma, Panja ingin mempertanyakan nasib para pedagang. Risma sebagai wali kota pun ditanya mengenai pertanggungjawaban.

"Sejauh ini baik-baik saja enggak ada masalah. Beliau wali kota yang benar. Dengan nurani memimpin. Jelas kok beliau wali kota yang luar biasa. Sudah melakukan yang terbaik," kata Desmond.

Sementara itu, Risma berharap hakim segera memutuskan persidangan kasus Pasar Turi.

Hal tersebut dinilai dapat membantu para pedagang yang selama ini menderita karena tak memiliki tempat untuk berjualan.

"Sudah lama sekali. Hampir 10 tahun," tuturnya. Risma mengaku sedih melihat kondisi para pedagang. Ada yang menjadi gila bahkan bunuh diri.

Sebab, mereka pada awalnya adalah pedagang tradisional yang bisnisnya membesar. Para pedagang itu menyimpan barang dagangannya di kios di pasar.

"Kemudian enggak pakai asuransi. Itu terbakar habis lah semua barang-barangnya. Jadi banyak yang enggak kuat kemudian meninggal," tuturnya.

Dari hasil penelusuran, Risma menemukan sejumlah tuntutan pedagang yang tak direalisasikan investor dan pengelola. Investor tak mau mengabulkan tuntutan pedagang karena dianggap tak ada dalam kontrak.

(Baca: Pengelola Pasar Turi Bantah Tudingan Risma soal Wanprestasi)

Namun, lanjut Risma, kontrak dibuat atas dasar kesepakatan antara pedagang dan investor. "Tapi sedikit-sedikit bayar. Nah, pedagang yang kondisinya kayak gitu kok terus-terusan disuruh bayar, wong dulu enggak mampu bayar uang, kan mahal," kata Risma.

Ditanya soal BLT, Djarot Cerita Waktu Kecil Dia Menjual Layangan

Saat kampanye di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016), calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sempat ditanya warga soal bantuan langsung tunai (BLT) yang jadi program andalan kedua lawannya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.

Djarot menjawab bahwa sejumlah programnya bersama pasangannya Basuki Thajaha Purnama atau Ahok lebih bermanfaat ketimbang BLT. Program itu antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan besaran hingga Rp 600 ribu tiap bulan. Anak-anak sekolah juga digratiskan naik Transjakarta.

Djarot juga menyebut operasi pasar dan BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Itu nilainya lebih besar dari BLT, masyarakat jangan dikasih yang instan-instan, nanti mereka mengharapkan meminta-minta, nanti bangsa kita mentalnya rusak. Kita bangun mental bangsa kita pejuang," ujar Djarot kepada warga.

Djarot lantas menceritakan didikan dari orangtuanya soal meminta-minta. Ketika kecil, Djarot mengaku tak pernah meminta atau menerima tunjangan hari raya (THR) dari orang-orang.

"Lebaran nggak boleh saya, tidak mau, saya bilang teman-teman saya, kalau kamu mau dapat duit kamu harus kerja," kata Djarot.

Djarot mengaku semasa kecilnya ia mendapatkan uang dengan membuat layang-layang. Hasil penjualan layang-layang itu lalu digunakan untuk membeli mercon di pasar.

Djarot mengatakan meski sekarang layang-layang tak laku, ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan warga, seperti menjadi pembuang benang di konveksi.

"Daripada minta-minta, malu dong, mending buang benang, lebih halal, barokah. Kalau instan pasti cepat habis, enggih to?" kata Djarot.

Djarot meminta warga tak berharap pada bantuan tunai. Dana tunai rawan korupsi tetapi minim hasil nyata.

Ia juga meminta warga tak khawatir jika benar-benar membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Sebab sebagai gubernur dan wakil gubernur, ada dana operasional yang bisa diberikan buat warga yang membutuhkan uang untuk menebus uang ujian maupun biaya berobat di rumah sakit.

Sebabkan Genangan, Tembok Penahan Air di Pondok Indah Golf Akan Dibongkar

Dinas Tata Air DKI Jakarta bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan membongkar dua spillway atau tembok penahan air dan satu pintu saringan sampah di Kali Grogol yang melintas di dalam kawasan Pondok Indah Golf Course, Cilandak.

Spillway berbentuk mirip polisi tidur dengan panjang sekitar 30 meter itu disebut menjadi penyebab permukiman warga sekitar terendam banjir. Tidak terkecuali dengan pintu saringan sampah yang dibangun tahun 1982 itu.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto, mengatakan, selain tanpa izin BBWSCC, spillway dan pintu saringan menghambat laju air. Terlebih jika curah hujan tinggi dan air Kali Grogol mengalami peningkatan. Menurut Holi, spillway tersebut dibangun agar danau di lapangan golf tetap ada airnya.

"Masyarakat mempermasalahkan spillway ada di tengah-tengah Kali Grogol, ada dua seperti ini. Ada pintu air di sisi kanan kiri tapi lebarnya cuma 80 sentimeter."

"Bayangin sungai 30 meter dipasang 80 sentimeter kan enggak ideal. Sengaja dibuat polisi tidur buat menjaga danau yang di lapangan golf ada airnya. Mereka nyodet dari Kali Grogol," ungkap Holi, Selasa (29/11).

Dikatakan Holi, kondisi ini merupakan bentuk pelanggaran Perda Ketertiban Umum, di mana tidak boleh ada bangunan apapun di atas kali dan saluran. Lebih lanjut, penertiban terhadap spillway dan pintu saringan sampah Kali Grogol di lokasi ini akan dilakukan pekan depan.

"Tembok-tembok seperti ini yang membuat jalan air dari hulu ketahan, akhirnya meluber ke kampung-kampung. Sedang diproses, ini kewenangannya BBWSCC. Minggu depan dibongkar, kami support tenaga," ujarnya.

Wakapolda: Dana Hibah dari Pemprov DKI Digunakan untuk Operasional

Wakapolda Metro Jaya Brigjen (Pol) Suntana mengatakan, dana hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya digunakan untuk mendanai operasional kepolisian. Sebab, dana dari Polri tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional Polda Metro Jaya.

Adapun dana hibah dari APBD 2016 yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya ialah Rp 41 miliar.

"Ada beberapa kegiatan kepolisian yang memang anggaran dariPolri tidak cukup, lalu kita mengajukan karena menyangkut pelayanan, keterlibatan masyarakat Jakarta sehingga sesuai aturan di Depdagri (Kemendagri) kita boleh mengajukan (hibah) ke Pemda," ujar Suntana di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/11/2016).

Suntana mengatakan, dana tersebut di antaranya digunakan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan kepolisian. Suntana tak merinci barang apa yang dimaksud tersebut.

Ia juga belum mengetahui dari Rp 41 miliar tersebut sudah berapa banyak yang digunakan oleh Polda Metro Jaya selama tahun 2016 ini. Namun, ia memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Ibu Kota.

"Pada prinsipnya, dana hibah bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua digunakan untuk keperluan pelayanan masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib," kata Suntana.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan, TNI/Polri masih berupaya menyerap anggaran hibah dari Pemprov DKI Jakarta pada 2016.

"Anggaran TNI dan polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan (hibah) belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016). (Baca: Pemprov DKI Tak Anggarkan Hibah untuk TNI/Polri pada APBD 2017)

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan hibah bagi mitra utama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, termasuk Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni kelengkapan administrasi berupa laporan pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, kata dia, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Sumarsono menjelaskan, pada APBD 2016, hibah untuk Polda Metro Jaya mencapai Rp 41 miliar dan Kodam Jaya mencapai Rp 21 miliar. Dia menyebut, hibah untuk TNI/Polri dapat diusulkan pada APBD Perubahan 2017.

Anies Kritik Sistem Pengaduan Warga yang Diterapkan Ahok

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, mengkritik sistem pengaduan warga yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnamaalias Ahok.

Menurut Anies, sistem yang kini dijalankan Ahok terlalu menitikberatkan beban masalah kepada satu orang.

Padahal, kata dia, beban masalah seharusnya bisa diselesaikan dengan melibatkan partisipasi semua aparat pemerintah.

"Beban seorang gubernur berat kalau mendorong semua itu dari tangannya sendiri," kata Anies saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Anies menganggap sistem pengaduan yang kini dijalankan Ahok tersebut tak efektif.

Sebab, ia menilai, sering kali laporan pengaduan yang diterima Ahok adalah masalah yang seharusnya bisa segera ditangani oleh jajaran pejabat di bawahnya.

"Lihat saja rumah susun. Rumah susun kalau airnya bermasalah harus lapor ke mana coba? Terus sekolah. Kalau ada sekolah yang rusak mau lapornya ke mana? Nomor kepala sub dinasnya enggak tahu. Sering kali kita melapor terlalu tinggi, padahal masalahnya ada di level bawah," kata Anies.

Selain tak efektif, Anies menilai sistem yang dijalankan Ahok tak bisa mengatasi masalah dengan cepat karena memperpanjang jalur birokrasi.

"Yang harus dilakukan untuk mengubah agar birokrasi responsif adalah memperpendek jarak antara masalah dan solusi. Warga datang menceritakan masalah, aparat pemerintah datang membawa solusi. Cuma selama ini kalau kita bayangkan nih antara masalah dan solusi, naik dulu ke atas baru turun lagi ke bawah," ujar Anies.

Karena itu, jika nantinya terpilih sebagai gubernur, Anies menyatakan bahwa ia akan menerapkan sistem yang melibatkan partisipasi semua aparat pemerintah.

Dalam sistem ini, kata Anies, warga nantinya akan dapat mengetahui langsung aparat pemerintah yang menjadi penanggung jawab dari setiap masalah yang ditemukan.

Dengan demikian, warga akan bisa langsung melapor ke aparat yang bersangkutan tanpa perlu menyampaikannya lebih dulu kepada gubernur.

Menurut Anies, sistem ini akan tetap mengedepankan teknologi aplikasi, seperti Qlue, yang kini dijalankan pemerintahan Ahok.

"Semua pejabat publik di Jakarta wajahnya harus diketahui publik, yang bertanggung jawab atas rumah susun siapa, pasang namanya, pasang fotonya, pasang nomor teleponnya. Kalau air macet, teleponnya jelas," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Anies menyatakan, sistem serupa sudah dijalankannya saat masih aktif sebagai Mendikbud. Nama sistem itu adalah Neraca Pendidikan.

"Ini bukan barang baru, ini sudah dikerjakan di banyak tempat, cuma di Jakarta belum dilakukan dengan optimal. Saya sudah mengerjakan itu Kemendikbud. Semua aparat kabupaten namanya ada, nomornya ada. Jadi, kalau ada masalah tinggal ngontak," tutur Anies.

Agus Bilang Tak Paham Kritikan Anies soal Dana Rp 1 Miliar Per RW

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan dia tidak mengerti maksud Anies Baswedan, calon gubernur nomor pemilihan tiga, yang menilai program pemberdayaan masyarakat yang dijanjikan Agus, yaitu dana senilai Rp 1 miliar per RW sebagai bentuk peremehan terhadap rakyat.

"Saya enggak bagi-bagi uang. Itu program, meremehkan dalam arti apa. Saya enggak ngerti maksudnya seperti apa," kata Agus di sela kampanyenya di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/11/2016).

Anies sebelumnya menyebutkan bahwa program pengucuran dana semacam itu meremehkan rakyat.

Namun Agus sembari tertawa mengatakan bahwa Anies mungkin lelah sehingga membuat pernyataan seperti itu. Agus menegaskan, ia bukan membagi-bagi uang dengan programnya itu.

Menurut dia, masyarakat justru senang dengan rencana programnya itu.

"Mereka semuanya senang sekali mendengarkan kabar rencana program itu dan itu saya anggap betul merupakan solusi yang baik untuk memberdayakan komunitas kita," kata Agus.

Agus menyatakan, ia tak punya banyak waktu menanggapi orang yang meremehkan dirinya. Ia akan fokus dengan apa yang ia perjuangkan karena dirinya berjuang untuk memperjuangkan rakyat.

"Saya sekali lagi senang diremehkan karena saya akan lebih lagi semangat untuk membuktikan mereka itu semuanya salah," kata Agus.

Menurut Anies, program Agus terkait pemberian dana Rp 1 miliar per RW per tahun, yang disebut untuk pemberdayaan komunitas, bukanlah cara memajukan warga Jakarta. Anies menilai program itu hanya janji kampanye.

"Seakan-akan warga Jakarta murah bener. Enggak, kami tak mau membeli. Kami ingin menghormati warga Jakarta," kata Anies saat di Rusunawa Bumi Cengkareng Indah (BCI), Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (28/11/2016).

Anies memastikan tak akan menjalankan program bantuan uang seperti Agus karena setiap RW memiliki kebutuhan dan jumlah RT berbeda-beda. "Kalau calon lain bilang Rp 1 Miliar (Per RW). Kalau (Anies-Sandi), ibu butuhnya Rp 1,2 miliar, dibantu Rp 1,2 miliar. Kalau ibu butuhnya Rp 1,5 miliar, kami kasih Rp 1,5 miliar," kata Anies.

Anies juga mengkritik calon lain, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dengan menyinggung rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta dan tak berjalannya program penanggulangan banjir.

Anies menuturkan, berdasarkan data yang diperolehnya, serapan anggaran DKI pada 2015 hanya 68 persen. Sementara serapan anggaran 2016 hingga November baru 34 persen.

Permintaan Warga Petukangan Selatan kepada Djarot Mulai dari Waduk hingga Kursi Roda

Nibras Nada NailufarCalon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berdiskusi dengan warga RW 05 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).

Calon wakil gubernur DKI JakartaDjarot Saiful Hidayat berkampanye di RW 05 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Selasa (29/11/2016). Dalam kampanyenya itu, Djarot menyempatkan diri berdiskusi dengan warga dan menerima berbagai permintaan warga mulai dari waduk, hadroh, lapangan futsal, lapangan senam, hingga kursi roda.

"Kami terutama, Pak, masalah Waduk Rawa Lindung yang sudah kami idamkan bertahun-tahun untuk ngatasi banjir," kata Ketua RW 05 Petukangan Selatan, Giyanto.

Mikrofon lalu digilir kepada warga lainnya yang ingin berkeluh kesah ke Djarot. Seorang warga lainnya, Ibu Anis, meminta agar majelis taklim yang kini digawanginya, diberi bantuan hadrohatau peralatan musik.

Dari rumpun PKK, ada pula Endang yang minta dibuatkan lapangan senam, sebab selama ini belum ada lapangan khusus senam.

"Kalau saya Pak, minta bantuan kursi roda buat orangtua saya, sudah tiga tahun sakit," kata seorang warga lainnya.

Kepada warga, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran untuk memberikan layanan terbaik bagi warga. Waduk Rawa Lindung, misalnya, disebut akan diupayakan kelanjutan pembangunannya ketika ia dan pasangannya, Ahok, kembali menjabat.

"Tadi ada masukan, untuk waduk kita dirikan, kami juga mohon bantuan kalau sungai, waduk kita bersih, kami juga dibantu tidak membuang sampah sembarangan," ujar Djarot.

Adapun untuk lapangan senam, dan sarana lainnya seperti untuk RPTRA dan PAUD, Djarot mengusulkan agar lahan milik perorangan dijual ke Pemprov dan bisa dibangun fasilitas untuk warga. (Baca: Charta Politika: Agus-Sylvi 29,5 Persen, Ahok-Djarot 28,9 Persen, Anies-Sandi 26,7 Persen)

Setelah memiliki ruang, kata Djarot, ke depan pihaknya juga akan melengkapi ibu-ibu majelis taklim dengan hadroh yang diminta. Untuk warga yang meminta kursi roda, Djarot mengatakan warga bisa mengajukan ke kelurahan. Djarot juga meminta warga aktif melaporkan jika ada pejabat yang menyulitkan warga, apalagi meminta uang.

"Gaji pegawai kita tinggi, ada APBD (untuk program pelayanan publik). Tolong kami dibantu kalau sudah dilayani dengan baik, Anda enggak usah bayar lagi, Anda ngomong aja," katanya.

Elektabilitas Turun, Bisakah Ahok "Rebound"?

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan ada situasi yang bisa kembali meningkatkan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari posisi saat ini.

Situasi itu bisa sama seperti yang dialami Joko Widodo saat Pilpres 2014. Saat itu posisi Jokowi pada tiga minggu terakhir jelang Pilpres sudah hampir tersalip bahkan berimbang dengan Prabowo.

"Ada faktor yang kemudian, saat itu kami sebut underdog effect," kata Yunarto di kantor Charta Politika, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).

Faktor underdog effect, kata Yunarto, biasanya titik balik dari seseorang yang sudah ketinggalan survei atau tertimpa sebuah masalah. Pemilih akan berubah menjadi militan.

Yunarto mencontohkan underdog effect pemilih Jokowi. Saat itu, pemilih Jokowi mengira akan menang karena selisih survei sebesar 24 persen hingga 28 dari Prabowo. Situasi itu terbentuk lantaran ada isu besar yang menghantam Jokowi mulai dari Partai Komunis Indonesia dan lainnya.

Yunarto menilai, isu tersebut kemudian membuat Jokowimendapat limpahan underdog effect atau efek terzalimi. Efek kalah yang membuat pemilihnya bergerak.

"Ketika lihat situasi itu, survei ada yang bocor, kemudian bergerak. Di situlah kita lihat gerakan konser salam dua jari, artis dan segala macam," kata Yunarto.

Yunarto tak bisa memprediksi apakah Ahok juga akan bernasib serupa Jokowi. Pasalnya, setelah Ahok menjadi tersangka, tak ada yang mengetahui apakah kian terpuruk atau titik "rebound" atau balik.

"Jadi semakin terzalimi misalnya. Apakah hasil survei dari unggul 60, 50, 40 dan imbang pasangan lain, apakah itu bisa membuat pemilihnya menjadi down atau titik balik, saya tidak bisa nilai," kata Yunarto.

Alasan lainnya, menurut Yunarto, baru survei Charta Politik yang mengatakan Ahok tidak dalam posisi "jumawa". Masih perlu survei lain yang bisa memperlihatkan elektabilitas Ahok apakah dalam situasi underdog effect. Kendati demikian, Yunarto tak setuju bilaunderdog effect disebut playing victim. Menurut dia, playing victim adalah kesengajaan.

Dari survei Charta Politika, elektabilitas pasangan Agus-Sylvimemperoleh 29,5 persen. Disusul Basuki Tjahaja Purnama atauAhok-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 28,9 persen dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 26,7 persen. Sementara itu, yang belum menentukan pilihan sebanyak 14,9 persen.

Pengumpulan data dilakukan pada 17-24 November 2016. Survei dengan metode wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 733 responden dari 800 yang direncanakan. Responden tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan.

Margin of error kurang lebih 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan dengan pendanaan sendiri dari Charta Politik.

Pemprov DKI Serahkan Raperda APBD 2017 Sebesar Rp 70,28 Triliun ke DPRD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan Raperda APBD 2017 kepada DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan, total Rancangan APBD (RAPBD) 2017 sama dengan nilai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang telah disepakati bersama eksekutif dengan legislatif.

"Total RAPBD tahun anggaran 2017 mencapai Rp 70,28 triliun atau meningkat 4,65 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2016 sebesar Rp 67,16 triliun," kata Sumarsono, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Pendapatan daerah tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau meningkat 3,21 persen dibanding APBD 2016 sebesar Rp 59 triliun.

Adapun pendapatan daerah itu terdiri dari; pajak daerah sebesar Rp 35,23 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 650 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 453,33 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebesar Rp 5,12 triliun.

Kemudian dana perimbangan sebesar Rp 18,66 triliun, yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp 15,02 triliun dan dana alokasi khusus sebesar Rp 3,64 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 774,40 miliar yang terdiri dari hibah untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp 763,30 miliar dan hibah PT Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp 11,09 miliar.

"Belanja daerah tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 63,47 triliun atau meningkat 5,89 persen dari APBD 2016 sebesar Rp 59,94 triliun," kata Sumarsono. (Baca: Sumarsono: Jangan Merasa APBD Itu Dimiliki Eksekutif Saja...)

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 27,93 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 35,54 triliun. Penerimaan pembiayaan pada RAPBD 2017 sebesar Rp 9,38 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 yang diproyeksikan akan mencapai Rp 5,7 triliun dan pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp 3,68 triliun.

Kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,81 triliun yang akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 6,79 triliun untuk 5 BUMD.

Serta pembayaran utang pokok sebesar Rp 17,19 miliar. KetuaDPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, paripurna pandangan DPRD atas raperda APBD 2017 akan dilaksanakan Rabu (30/11/2016) esok.

"Kemitraan berjalan baik dan punya kesepahaman untuk pembangunan DKI Jakarta," kata Prasetio.

News Megapolitan Ahok Mengaku "Pusing" Tak Dapat Uang Operasional Selama Cuti

Pemasukan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setiap bulannya berubah sejak mengambil cuti kampanye. Sejak cuti, Ahok tidak mendapatkan uang operasional lagi seperti biasanya.

Adapun, uang operasional Ahok adalah 0,01 persen dari pendapat asli daerah (PAD).

"Tiga bulan cuti, bonyok saya. Ini saja saya sudah keluar Rp 200 juta," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016).

Selama ini, Ahok menggunakan uang operasionalnya untuk berbagai macam keperluan seperti menyumbang saat menghadiri pernikahan warga, mengirim karangan bunga, membantu warga yang kesulitan. Dana itu ada juga yang dibagikan kepada jajaran wali kota.

Ahok mengatakan selama menjadi gubernur dia justru lebih hemat. Sebab banyak keperluannya yang dibiayai oleh pemerintah, misalnya kendaraan dinas dan uang bensi.

Ahok mengatakan, keluarganya sempat melarangnya masuk ke dunia politik. Mereka mengira, pemasukan politisi lebih sedikit daripada pengusaha.

"Banyak yang bilang, saya bakal miskin kalau jadi birokrat. Tapi ternyata tidak, saya ternyata jauh lebih kaya saat jadi gubernur," kata Ahok.

"Yang pasti menjadi gubernur membuat lebih kaya, bukan hanya kaya materi, tapi karena kita bisa kasih bantuan triliunan kepada anak sekolah," tambah Ahok.

Karena penghematan itu, kata Ahok, dia bahkan sampai bisa menabung Rp 1 miliar setiap tahun. Meski pendapatannya berkurang sejak cuti pada akhir Oktober lalu, Ahok mengaku tidak masalah. Menurut dia, rezeki bisa datang dari mana saja.

"Saya enggak pernah khawatir, rezeki datang dari mana saja kok," kata dia.

Eva: Kalau Enggak Salah, Anggota 3 Majelis Taklim Daftar Mau Ketemu Pak Ahok

Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan bahwa ada beberapa anggota majelis taklim di Jakarta yang mendaftar untuk bertemu dengan calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

"(Hari) Kamis nanti, saya membawa majelis taklim dari kampung, ingin ketemu Pak Ahok (sapaan Basuki). Jadi sudah ada permintaan itu sebelumnya. Setelah yang hari Kamis, ada beberapa lagi, kalau enggak salah tiga majelis taklim sudah daftar mau ketemu Pak Ahok di Rumah Lembang," kata Eva saat berbincang dengan Kompas.com di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016) petang.

Ia mengatakan, keinginan peserta majelis taklim untuk bertemu Ahok ini berawal saat Eva menggelar konsolidasi dengan jajaran ranting PDI-P di daerah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Saat berbincang dengan para kiai di sana, mereka menyinggung kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki.

"Mereka itu sampai bilang begini ke saya, 'Bu, saya ini Muslim, dan di ajaran Islam, orang sudah minta maaf itu kita wajib memaafkan. Ini saya enggak ngerti, kenapa tetap diminta dipenjara,' begitu," kata Eva menirukan perkataan kiai tersebut.

"Komentar ini bahkan sama persis antara kiai dan ustaz di satu tempat dengan tempat lain. Mereka juga bilang kalau yang harusdisemangatin dan dikuatin itu Ahok, bukan Djarot," sambung Eva.

Menanggapi permintaan itu, Eva yang turut mengatur soal kunjungan kelompok warga ke Rumah Lembang ini memastikan akan menampung keinginan warga bertemu dengan Basuki.

Permintaan dari majelis taklim seperti ini juga dinilai Eva sebagai contoh bahwa sebenarnya banyak warga Jakarta yang peduli dan simpati terhadap Basuki.

"Mereka kasihan karena Pak Ahok di-bully, sampai begitu. Ternyata di satu sisi, memang benar di-bully itu ada hikmahnya juga," ujar Eva.

Sumarsono Bantah Usulkan Hibah Bamus Betawi pada APBD 2016

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan, hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada APBD 2016 bukan usulan dari dirinya.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama menyepakati usulan hibah untuk Bamus Betawi tersebut.

"(Hibah) Bamus Betawi masuk anggaran 2016 dan itu pula yang kemudian diusulkan dan disetujui gubernur petahana," kata Sumarsono di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Kemudian, hibah Bamus Betawi juga telah diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Eksekutif dan legislatif telah menyepakati hibah tersebut.

"Tidak satu sen pun saya tambahkan atau saya kurangi. Yang saya lakukan adalah ketika bantuan senilai Rp 5 miliar untuk bamus dan bamusnya adalah Bamus Betawi. Ini Jakarta, Jakarta tidak bisa lepas dari Betawi," kata Sumarsono.

Menurut dia, pembangunan Jakarta harus disertai dengan suasana Betawi. Siapa pun kepala daerahnya, kata dia, tidak boleh melupakan jasa orang-orang Betawi, apalagi dalam konteks pembinaan dan pelestarian budaya Betawi.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Perda mengenai Pelestarian Budaya Betawi. Karena itu, tak ada alasan membatalkan hibah untuk Bamus Betawi.

"Tekadnya adalah untuk mengembangkan, melestarikan, mengayomi budaya Betawi. Kalau hanya jual kalender, minta sumbangan sana-sini, padahal ini Jakarta. Karena itulah, kami cairkan hibahnya," kata Sumarsono.

Pencairan hibah dilakukan dengan syarat. Pertama, Bamus Betawi tetap dengan sasarannya untuk pengembangan kebudayaan Betawi dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Kemudian, Bamus Betawi juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

"Mari kami jaga Jakarta dengan tanpa mengesampingkan kebudayaan Betawi," kata Sumarsono.

Sumarsono menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta karena saat ini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan wakilnyaDjarot Saiful Hidayat sedang cuti untuk melakukan kampanye pada Pilkada DKI 2017. Ahok ketika masih aktif membekukan dana hibah untuk Bamus Betawi itu karena ormas tersebut bermain politik.

Empat Hal yang Dipuji Sandiaga dari Pemerintahan Ahok

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor tiga, Sandiaga Uno memuji kinerja Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan calon gubernur nomor dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam empat hal, yakni pelayanan birokrasi, penanganan banjir, penanganan macet, dan infrastruktur.

Menurut Sandi, keempat hal inilah yang paling dirasakan dan dinikmati masyarakat dari pemerintahan Ahok.

"Pelayanan masyarakat itu semakin hari semakin menunjukkan arah yang tepat. Kedua, menurut saya, walaupun akhir-akhir ini agak terlihat mulai tertatih-tatih adalah penanganan banjir dan kemacetan. Dan terakhir menurut saya adalah segi infrasturkturnya," kata dia saat kunjungan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia, di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Meski dikenal kerap mengkritik Ahok, Sandi menyatakan dirinya juga tak akan segan untuk memuji terhadap kinerja yang memang dinilainya baik.

"Apa yang saya rasakan dan dirasakan masyarakat bagus itu ya harus dibilang bagus. Enggak semuanya jelek. Jangan karena berbeda kepentingan terus apa yang dilakukan semuanya jelek," ujar Sandi.

Sandi menyatakan kekurangan yang dinilainya terjadi dalam pemerintahan Ahok adalah kemampuan untuk mengatasi masalah pengangguran. Menurut Sandi, pemerintahan Ahok belum mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, kecuali dalam perekrutan petugas PPSU dan petugas-petugas non formal lainnya.

"Jadi ada suatu anggapan dalam masyarakat itu bahwa pembangunan sekarang ini iya ada kelihatan di depan mata kita. Tapi tidak langsung berdampak kepada mereka," ucap Sandi. (Baca: Jika Terpilih Jadi Wagub, Sandiaga Berikan Gajinya untuk Kaum Duafa)

Atas dasar itu, Sandi menyatakan jika nantinya dirinya Anies terpilih, ia menjanjikan akan mampu mengatasi masalah pengangguran. Selain tentunya melanjutkan program-program positif yang telah dijalankan Ahok.

"Kami berkomitmen kalau kami mendapatkan amanah, PPSU, Pasukan Oranye itu diteruskan. Ditambah jumlahnya dan dinaikkan gajinya. Malah kita mau mendidik mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha sampah yang bisa mengelola sampah yang bisa diintegrasikan dengan bank-bank sampah atausocial investment," ujar Ahok.