Pemprov DKI Serahkan Raperda APBD 2017 Sebesar Rp 70,28 Triliun ke DPRD

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan Raperda APBD 2017 kepada DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan, total Rancangan APBD (RAPBD) 2017 sama dengan nilai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang telah disepakati bersama eksekutif dengan legislatif.

"Total RAPBD tahun anggaran 2017 mencapai Rp 70,28 triliun atau meningkat 4,65 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2016 sebesar Rp 67,16 triliun," kata Sumarsono, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Pendapatan daerah tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau meningkat 3,21 persen dibanding APBD 2016 sebesar Rp 59 triliun.

Adapun pendapatan daerah itu terdiri dari; pajak daerah sebesar Rp 35,23 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 650 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 453,33 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebesar Rp 5,12 triliun.

Kemudian dana perimbangan sebesar Rp 18,66 triliun, yang terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp 15,02 triliun dan dana alokasi khusus sebesar Rp 3,64 triliun.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 774,40 miliar yang terdiri dari hibah untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp 763,30 miliar dan hibah PT Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp 11,09 miliar.

"Belanja daerah tahun 2017 direncanakan sebesar Rp 63,47 triliun atau meningkat 5,89 persen dari APBD 2016 sebesar Rp 59,94 triliun," kata Sumarsono. (Baca: Sumarsono: Jangan Merasa APBD Itu Dimiliki Eksekutif Saja...)

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 27,93 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 35,54 triliun. Penerimaan pembiayaan pada RAPBD 2017 sebesar Rp 9,38 triliun yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 yang diproyeksikan akan mencapai Rp 5,7 triliun dan pinjaman untuk proyek MRT sebesar Rp 3,68 triliun.

Kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,81 triliun yang akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 6,79 triliun untuk 5 BUMD.

Serta pembayaran utang pokok sebesar Rp 17,19 miliar. KetuaDPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, paripurna pandangan DPRD atas raperda APBD 2017 akan dilaksanakan Rabu (30/11/2016) esok.

"Kemitraan berjalan baik dan punya kesepahaman untuk pembangunan DKI Jakarta," kata Prasetio.