Tekad Jokowi Menghapus Impor Sapi di Indonesia

Kupang - Kebutuhan daging sapi di Jakarta lebih dari 50 ribu ton pertahun atau sekitar 1.500 ekor sapi perhari. 70 Persen kebutuhan itu dipenuhi dari impor. Fakta ini membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin memutus impor daging sapi agar tidak ketergantungan kepada impor.

Untuk memutus impor sapi yang 'merajai' di Jakarta, Jokowi mengadakan kerjasama dengan beberapa daerah, seperti Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan, kualitas daging sapi lokal tidak kalah jauh dengan impor.

"Arahnya ke sana (memutus impor)," kata Jokowi saat berkunjung ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Oeba, Kupang, NTT, Selasa (29/4/2014).

Jokowi mengatakan, salah satu faktor pendorong kerjasama ini yaitu terjadinya kelangkaan daging sapi di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Harga daging sapi di Jakarta saat itu menembus angka Rp 130 ribu.

Untuk mengakali itu, lanjut Jokowi, memang impor menjadi salah satu alternatif, karena bisa datang dengan cepat. Namun, jika diteruskan, maka akan memutus produksi sapi di negeri sendiri.

"Orang Jakarta makan sapi banyak sekali. Waktu ada krisis daging, harga daging sampai Rp 130 ribu. Yang ditunjuk-tunjuk itu saya, sama tukang bakso, mie. Merek bilang, bisa bangkurt kalau terus-terusan bginin. Nah, kalau kita mau cepat impor, tapi produksi di dalam negeri bisa masalah. Impor mudah, tapi produksi lokal bisa jadi masalah," terang Jokowi.

Jokowi juga tidak terlalu mempermasalahkan mahalnya biaya mendatangkan sapi dari daerah lain ke Jakarta dibanding impor dari luar negeri. Menurutnya, masalah infrastruktur perhubungan harus segera diperbaiki, tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat.

"Infrastruktur konektifiti antara pulau ini yang harus dibenahi. Kita usulkan ke pemerintah pusat agar transportasinya murah. Tentu saja di transportasi airnya. Memang kita perlu benahi, manajemen distribusi logistik," kata Jokowi.

Pemprov DKI sendiri telah bekerja sama dengan Pemprov Lampung untuk masalah ketersediaan pangan dan daging di Jakarta. Terakhir dengan NTT, Jokowi menandatangani MOU juga untuk ketersediaan pasokan daging sapi di Jakarta.

MOU dengan Pemprov NTT ditandatangani di Desa Ponain, Amarasi, Kupang, NTT. Di NTT sendiri memiliki stok sekitar 900 ribu ekor sapi.

"Ya harus berani memulai. Memang diawal berat, tapi ke depan lebih mudah. Kedaulatan pangan akan sulit tercapai kalau kita tidak mempertajam sisi produksi kita," kata Jokowi.

Tinjau Sapi di Desa Ponain Kupang, Jokowi 'Diangkat' Jadi Warga Setempat

Kupang - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Desa Ponain di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melihat peternakan sapi milik warga di sana. Saat berkunjung, Jokowi disambut hangat oleh warga dan dipasangkan topi dan kain adat setempat.

Jokowi tiba di kantor lokasi peternakan di Desa Ponain, Amarasi, Kupang, NTT, sekitar pukul 12.30 WITA, Selasa (29/4/2014). Jokowi langsung disambut dengan musik dan tarian selamat datang. Salah seorang tokoh masyarakat setempat kemudian memasangkan ikat kepala Kain Destar dan sarung adat Amarasi.

"Dengan dipasangkannya ikat kepala Destar dan sarung adat Amarasi, maka Bapak Jokowi telah menjadi bagian dari masyarakat amarasi. Ini adalah tanda Pak Jokowi sudah diterima oleh masyarakat sini, sudah jadi bagian dari masyarakat Ponain," kata pembawa acara.

"Filosofinya yaitu, aku adalah kamu, kamu adalah aku," tambahnya.

Usai dipasangkan kain, Jokowi kemudian berkenalan dengan para tokoh masyarakat setempat yang mengenakan pakaian adat. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya meminta agar masyarakat bisa terus meningkatkan jumlah dan kualitas produksi sapi. Dengan adanya MOU, maka telah ada payung hukum untuk pengiriman sapi ke Jakarta.

"Setiap hari di Jakarta makan daging, kita di sini makan daging kalau ada pesta saja. Kita punya sapi, masyarakat di sana butuh daging, ayuk kita kerjasama.
Kita bangun kerjasama ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Rakyat NTT dan DKI akan mendapatkan manfaat," jelas Frans.

"Walaupun Pak Jokowi nanti jadi Presiden, kerjasama ini akan tetap lanjut karena ini kerjasama antara gubernur, antara daerah," tambah Frans.

Sementara itu, Jokowi menyambut baik kerjasama ini sebab kebutuhan daging di Jakarta sangat tinggi hingga mencapai 150 ton per hari atau setara dengan 1.500 ekor sapi.

"Suplai nasional daging sapi itu dari NTT saja. Potensi ada semua di NTT. Kenapa harus nengok sapi atau daging yang impor. Ada apa sih yang impor? Saya sister city nggak usah dengan luar negeri, dengan NTT saja. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut," kata Jokowi.

Gaya Santai Jokowi Tanggapi 'Tukang' Broadcast

Kupang - Gubernur DKI Jakarta Jokowi menanggapi santai isi pesan berantai yang menyudutkan dirinya terkait acara Musrenbangnas bersama seluruh gubernur se-Indonesia. Dia tak mau ambil pusing terkait hal tersebut.

Sejak siang, memang beredar pesan berantai soal ketidakhadiran Jokowi di acara rapat paripurna siang ini di kantor Setneg. Sang gubernur disebut tidak datang dan memilih ke NTT, padahal gubernur NTT ikut rapat.

"Gubernur NTT hadiri Sidang Kabinet Paripurna dan Persiapan Musrenbangnas yang diperluas pada siang ini di kompleks Istana. Gubernur seluruh Indonesia hadir. Sangat menarik , gubernur DKI JOKOWI tdk hadir, alasannya sedang Kunjungan Kerja ke NTT. Kita semua berharap kunjungan kerja ke NTT sukses dan membawa kebaikan bagi warga Jakarta.. Kita doakan... (maaf bc)" demikian isi pesan broadcast yang beredar di masyarakat.

Ditanya soal ini, Jokowi tidak mau ambil pusing. Acara Musrenbang tersebut memang digelar besok. Tadi adalah rapat persiapan. Tak semua gubernur hadir, termasuk gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Musrembangnya besok kok, jam 09.00 WIB, di gedung Bidakara, Pancoran," kata Jokowi saat dikonfirmasi wartawan di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

"Nggak tahu bisa ada broadcast itu. Biasa saja," kata Jokowi.

Meski demikian, dirinya tidak merasa dirugikan dengan beredarnya isu itu, meski disinyalir pesan berantai itu terkait dengan dirinya sebagai bakal calon presiden. "Nggak ada pengaruhlah. Yang kerja ya kerja, yang tukang broadcast, ya tukang broadcast," kata Jokowi.

Pemprov DKI Siapkan Rp 1 T untuk Renovasi Pasar

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan meremajakan dan membangun kembali Pasar Senen yang terbakar. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta BAsuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memastikan sudah menganggarkan suntikan dana Rp 1 triliun kepada PD Pasar Jaya.

"Kita mau rehab besar-besaran. Kita bikin rusunawa terpadu, jadi di atasnya nanti ada rusun, kita sudah punya desain kok," ungkap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/4). 

Menurut Ahok, desain seperti itu bisa menjadi antisipasi pasar yang rawan kebakaran. Ahok mengatakan ada 47 pasar tradisional yang bangunannya sudah sangat tua dan belum diremajakan. Instalasi listrik dan pemasangan kabel yang asal-asalan di gedung itu bisa saja menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran.

Anggaran tersebut akan diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PD Pasar Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini. Dengan modal itu, Ahok ingin pembangunan dan peremajaan pasar tersebut dilakukan sendiri oleh Pemprov dan tak lagi diberikan ke pihak swasta.

"Saya kira nanti bisa selesai hampir setengah dari 47 pasar yang rawan itu. Jadi kita enggak mau lagi kerjasama dengan swasta, sehingga PD Pasar Jaya bisa memberikan (kios baru) kepada penjual yang benar-benar butuh dan dibayar secara harian," jelasnya.

Ke depan, Ahok juga meminta adanya ketegasan aparat kepada para penyewa kios. "Harus tegas, jadi pedagang-pedagang nggak boleh nyolok-nyolok listrik buat cas ini, cas itu, terus disambung-sambungin, makanya kita mau ketatin. Kita harus berani penertiban, karena kabel-kabel itu sudah tua juga kan," paparnya.

Jokowi: Saya Tidak akan Hapus Tunjangan Guru

Jakarta - Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, guru merupakan salah satu faktor penting perkembangan generasi bangsa. Jokowi meminta agar kualitas dan kesejahteraan guru harus ditingkatkan.

"Bapak mertua saya itu guru. Kalau guru dapat kesejahteraan lebih dan kualitasnya ditingkatkan, 100 persen saya setuju itu harus ditingkatkan lagi," kata Jokowi di Hotel Swiss-Belinn Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi menegaskan hal tersebut saat ditanya wartawan perihal kabar bahwa dirinya menolak apabila guru diberikan tunjangan. Secara tegas Jokowi membantah kabar tersebut.

"Isu negatif seperti itu harus diberikan penjelasan. Isu itu dibuat untuk memberikan sebuah persepsi bahwa Jokowi tidak pro pada guru. Padahal gaji sertifikasi itu baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata Jokowi.

Untuk membantah isu itu, Jokowi mengatakan tunjangan di Jakarta untuk guru saat ini sudah baik. "Dilihat saja tunjangan guru (di Jakarta) dibandingkan daerah lain," jelasnya.

Malah, lanjut Jokowi, akan diberikan tunjangan demografi bagi guru pada tahun 2025. Untuk itu diperlukan persiapan mulai saat ini.

"Nanti, 2025 akan ada bonus demografi. Kalau tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang mumpuni bagaimana? Ini yang harus disiapkkan dari saat ini," tutup Jokowi.

Ini Penyebab Ganjar Ngamuk Saat Lihat Pungli di Jembatan Timbang

Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang biasa dikenal sebagai sosok yang humoris, tiba-tiba marah besar. Bahkan dia sampai amplop berisi uang saat sidak di jembatan timbang Subah Batang dan melihat langsung praktik pungli. Apa yang membuat Ganjar naik pitam?

Ditemui usai acara di kantor Bank Jateng, Ganjar menceritakan awalnya ia mendapat aduan masyarakat soal jalan rusak dan salah satu penyebabnya karena tonase truk yang melebihi batas.

"Saya dapat laporan banyak soal jembatan timbang, awalnya dari situ. Kurang lebih dua minggu sebelum saya datang ke sana (Subah) saya bilang ke dinas (Dishubkominfo Jateng), saya bilang 'pak, tertibkan'," kata Ganjar di kantor Bank Jateng, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (29/4/2014).

Untuk membuktikan keseriusan Dishubkominfo Jateng terkait pungli di jembatan timbang, saat pulang dari tugas dinas di Banyumas dan Tegal hari Minggu (27/4) malam lalu, ia sengaja mampir ke jembatan timbang Subah, Batang. Ganjar marah ketika melihat ada kernet truk yang tiba-tiba menaruh uang di meja petugas jembatan timbang.

"Sampling saja, ternyata saya menemukan orang seperti tidak punya dosa seperti 'itu'," ujarnya.

Menurut Ganjar, dirinya berhak marah karena sudah dua minggu sebelumnya diingatkan. Menurutnya jika ia hanya menasihati dengan santun, maka perbaikan tidak akan jalan. Kemarahan tersebut dianggap wajar apalagi ia jelas-jelas menemukan amplop berisi uang di laci meja petugas jembatan timbang Subah.

"Kalau saya tidak marah, saya dengan santun-santun, biasanya ora melaku (tidak jalan)," tandas Ganjar.

Ganjar menganggap praktik pungli yang ia saksikan langsung itu layaknya seorang bandit. Terlihat dari cara meletakkan uang ke meja petugas yang kadang dengan cara dilemparkan menunjukkan hal itu sudah jadi kebiasaan.

"Cara lempar itu kebiasaan banget. Letakkan terus pergi. Jadi apa ya.. ya bandit lah ini," pungkasnya.

“Monorel Dibangun di Area Publik, Jika Mangkrak Bagaimana?”

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa proyek monorel Jakarta tidak menggunakan dana APBD sehingga jika bermasalah tidak akan menimbulkan kerugian pada kas keuangan daerah. Namun, kata dia, proyek tersebut dibangun di atas area publik. Kalau bermasalah, maka akan tetap merugikan kepentingan orang banyak.

“Ini kan urusan dia, duit dia. Ya kalau di halaman dia dan di tanah dia sendiri, saya tidak akan ambil pusing. Tapi ini kan di halaman kita. Kalau mangkrak gimana?” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Basuki juga mengeluhkan PT JM yang meminta kelonggaran build operated transfer (BOT) atau penyerahan pengoperasian layanan monorel, dari awalnya 30 tahun menjadi 50 tahun. Padahal, sesuai perjanjian awal, PT JM harus menyerahkan pengoperasian layanan monorel kepada Pemerintah Provinsi DKI paling lambat 30 tahun setelah pengoperasian.

“Dia minta 50 tahun, peraturan cuma perbolehkan 30 tahun. Itu kan butuh kajian yang banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pernah membantah jika disebut terburu-buru melanjutkan proyek pembangunan monorel. Ia pun meminta agar mangkraknya pembangunan monorel tidak terlalu dipermasalahkan karena pembangunan monorel tidak menggunakan dana APBD, tetapi murni dana milik PT JM.

“Mau groundbreaking seribu kali juga enggak apa-apa, wong ini bukan duit kita kok. Bukan APBD, kok ribut,” ujarnya di balaikota pada Selasa (25/2/2014). [Kompas.com]

Jokowi Teken MoU dengan Pemprov NTT di Peternakan Sapi

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi bekerja sama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) di bidang peternakan. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di peternakan sapi, Ponain, Amarisi, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (29/4/2014).

“Biasanya penandatanganan MoU dilakukan di kantor gubernur, tapi Pak Jokowi bilang kepada saya, jangan di kantor, sekalian saja di tempat ternak sana,” ujar Frans mengenang pertemuan enam bulan silam dengan Jokowi.

Bertempat di teras sebuah rumah peternakan sederhana di desa yang terletak 60 menit dari Kota Kupang, peresmian kerja sama antara dua pemerintahan tersebut disaksikan ratusan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, muda-mudi, hingga anak-anak.

Tokoh adat setempat sempat memasang kain lilit di kepala dan kain sarung khas di pinggang Jokowi sebagai tanda penerimaan tamu.

Peternakan tersebut cukup rindang, meski cuaca panas karena berada di atas perbukitan. Menurut salah seorang warga, tidak ada persiapan khusus untuk menyambut acara itu. Halaman teras tetap penuh kotoran sapi sehingga berbau. Tempat duduk Jokowi pun hanya kursi plastik.

Dalam sambutan, Frans mengatakan bahwa DKI Jakarta sangat membutuhkan pasokan daging. “Mereka semua di sana makan daging. Kalau kita hanya pesta saja toh. Tapi, Pak Jokowi tidak punya sapi, tapi hanya kita yang punya sapi. Lantas, di sana ada yang membutuhkan, mari sudah, kita kerja sama,” ujar Frans.

Frans yakin kerja sama yang baru dilaksanakan pertama kalinya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di NTT. Frans juga berpesan agar masyarakat NTT, khususnya di Desa Ponain, desa peternak, semakin banyak memelihara sapi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan, enam bulan silam Jakarta dilanda krisis daging sapi. Harga daging melonjak mulai Rp 120.000 hingga Rp 130.000. Sejumlah pihak pun menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

“Tukang bakso itu nunjuk-nunjuk saya. Pak, gimana ini harganya mahal, kita bisa bangkrut. Saya berpikir, tidak bisa begini terus. Kalau mau cepat ya impor, tapi masalahnya kan bukan di situ. Saya lihat potensi sapi di NTT ada. Makanya kita kerja sama ini,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerja sama yang hendak disasarnya adalah menambah pasokan daging sapi ke Jakarta dengan menambah populasi sapi di NTT. Pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta pun direncanakan bukan dalam bentuk sapi utuh lagi, melainkan dalam bentuk daging potong agar lebih efisien. Distribusi itu sesuai rencana akan dipegang penuh Perusahaan Daerah Pasar Jaya.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, dapat berpengaruh positif pada banyak hal. Pertama, memeratakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menjadikan Jakarta kota efisien. Ketiga, menekan impor daging sapi. Keempat, mengembangkan komoditas lokal, dan lain-lain. [Kompas.com]

BTP Tawari Korban Kebakaran Pasar Senen Pindah ke Tanah Abang

Ahok.Org – Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menawari pedagang yang jadi korban kebakaran di Pasar Senen untuk pindah ke Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini banyak pedagang yang bertahan berjualan di sekitar lokasi kebakaran itu.

“Tergantung mereka mau apa tidak, sebagian kan gak suka dan mau tetap di daerah itu. Mereka lebih memilih di pelataran-pelataran blok lain yang ada di Senen,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Ahok mengatakan, Pemprov DKI tak bisa memaksa para pedagang Senen untuk pindah ke Tanah Abang.
“Terserah mereka maunya ke mana. Dia mau dekat situ ya kita perbaiki. Bulan Juli kita sudah mesti mulai pembangunan,” katanya.

Ahok mencoba mendengarkan keinginan pedangang di Pasar Senen. “Mangkanya kadang-kadang kita terlalu demokratis tapi mereka bisa lebih galak. Susah kan, jadi tanya saja maunya apa,” katanya.

Pasar Senen terbakar hebat pada Jumat (25/4) lalu. Puluhan mobil pemdam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar pasar tersebut. Akibat kebakaran ini dua ribuan kios di pasar tersebut hangus terbakar. [Detikcom]

Dikabarkan Mangkir dari Rapat di Istana, Apa Kata Jokowi?

KUPANG, KOMPAS.com -- Sebuah Broadcast Message (BM) melalui layanan BlackBerry Messenger (BBM) beredar di publik. Isinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disebut tidak hadir dalam sidang kabinet paripurna dan persiapan Musrenbang Nasional di Istana Negara yang dihadiri oleh semua gubernur se-Indonesia. 

Berikut isi BM tersebut: 
"Gubernur NTT hadiri Sidang Kabinet Paripurna dan Persiapan Musrenbangnas yang diperluas pada siang ini di kompleks Istana. Gubernur seluruh Indonesia hadir. Sangat menarik , gubernur DKI JOKOWI tdk hadir, alasannya sedang Kunjungan Kerja ke NTT. Kita semua berharap kunjungan kerja ke NTT sukses dan membawa kebaikan bagi warga Jakarta.. Kita doakan... (maaf bc)". 

Hari Selasa (29/4/2014), Jokowi tengah berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi hendak menandatangani kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemprov NTT yang diwakili oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di bidang peternakan.

Mendapat kabar soal BM tersebut, Selasa sore, Jokowi hanya tertawa. "Ya enggak ada pengaruh apa-apalah. Yang kerja ya kerja, yang broadcast ya broadcast," ujarnya.

Jokowi mengatakan, acara Musrenbang Nasional bukan digelar Selasa ini, melainkan Rabu (30/4/2014) pukul 09.00 WIB, dan diadakan di Menara Bidakara, bukan di Istana Negara seperti yang tertulis dalam BM itu. Jokowi pun mengaku bersedia hadir dalam acara pertemuan antara gubernur se-Indonesia dengan Presiden itu.

Tifatul: Semua Parpol Sekarang Sedang 'Andi Lau'

Jakarta - Parpol-parpol masih melakukan gerilya politik memilah dan memilih mitra untuk membangun koalisi jelang pilpres. Hingga saat ini, baru Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang jelas berkoalisi dengan PDIP mendukung capres Jokowi. Parpol lain masih belum menemukan kawan politik. 

Anggota majelis syuro PKS Tifatul Sembiring menyebut keadaan partai-partai saat ini dalam kondisi 'Andi Lau'. Maksudnya?

"Ini kan kita lihat realitas politik dulu, paling akan mengerucut tiga (capres), Prabowo, Ical, Jokowi. Pasti komunikasi, kita semua kan berada di dalam tataran menengah. Jadi 'Andi Lau', antara dilema dan galau. Kita kan ada di dalam dilema dan galau," ujar Tifatul di gedung Setneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014). 

Maksudnya PKS 'Andi Lau'? tanya lagi wartawan. 

"Semua parpol," lanjut Tifatul. 

Tifatul mengatakan, sejauh ini PKS belum memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra. Komunikasi yang dilakukan PKS, kata mantan Presiden PKS ini, adalah merespons surat yang dikirim Prabowo Subianto dengan membentuk tim lima sebagai bentuk tindak lanjut. 

"Surat itu sudah dibacakan dalam sidang majelis syuro, sudah dibentuk tim dan akan berbicara masalah seperti apa perkembangannya, tapi PKS juga bicara dengan seluruh komponen," kata Tifatul.

Selain Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informasi ini mengatakan capres Golkar Aburizal Bakrie sudah menyampaikan ajakan berkoalisi secara lisan. 

"Satu surat dari prabowo, tapi secara lisan Ical juga mengajak berkoalisi. Nanti dari hasil pembicaraan akan dibawa lagi ke majelis syuro," tuturnya.

Jokowi: Ada Seleksi Menteri, Lebih Banyak dari Profesional

Kupang, - Calon presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) selalu menegaskan jika jadi presiden nanti, ia tak akan bagi-bagi jatah kursi menteri dengan parpol koalisinya. Dia akan memilih sendiri menteri dengan penilaian kapasitas dan kualitas.

Jokowi mengatakan, dirinya mempersilakan jika ada partai yang bekerjasama dengan PDIP untuk mengajukan nama sebagai menteri. Namun keputusan tetap ada di tangannya, dan nama tersebut harus melewati berbagai tes. Jangan berharap banyak untuk dapat 'jatah' kursi menteri.

"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi bahkan menegaskan kemungkinan terbesar nama menteri akan berasal dari luar partai. "Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi.

"Siapapun (untuk koalisi) silakan. Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri," tambahnya.

Sementara itu, untuk urusan calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya maju pada Pilpres kali ini, Jokowi belum mau memberi jawaban. Dia meminta agar publik bersabar menunggu siapa sosok yang akan dipilihnya nanti.

"Ditunggu lah, sabar dikit. Belum rampung. Sekarang sudah dua (nama). Tapi ditunggu, sabar," kata Jokowi yang bersiap kembali ke Jakarta ini.

Dari Mucikari Hingga Tanda Tangan Palsu, Ini 5 Pemicu Kemarahan Risma

Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikenal suka turun ke lapangan dan tegas dalam mengurus masalah pemerintahan. Jika ada hal yang tidak sesuai, Risma langsung menegur hingga kadang meluapkan amarah. Apa saja pemicunya?

Risma memang selama ini dikenal tegas dan tanpa kompromi dalam bekerja. Dia juga bukan tipe pemimpin yang duduk di belakang meja. Urusan teknis yang tak sesuai dengan petunjuknya bisa jadi sorotan.

Beberapa momen terekam saat Risma tegas pada anak buahnya. Ada yang terjadi baru-baru ini, ada juga yang sudah lama berlalu. Berikut sejumlah momen saat Risma bertindak tegas:

Teriakan Huuu

Walikota Surabaya Tri Rismaharini sempat marah di hadapan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Risma tidak senang dengan teriakan huu... dari CPNS.

Saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin dalam sambutannya mengatakan jika CPNS itu akan dimagangkan selama sebulan di kantor kelurahan dan kecamatan seluruh Kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan.

Para CPNS yang hadir itu langsung berteriak 'Huu....u..'

Setelah kepala BKD menyampaikan laporan, giliran Walikota Risma menyampaikan pidato. Dalam sambutannya, Risma menyanyangkan teriakan Hu...

"Saya sakit hati Anda mengatakan seperti itu. Apakaha hina magang di kantor kelurahan," ujar Risma, di Ruang Sawunggaling Pemkot Surabaya Jalan Jimerto, Selasa (1/3/2011).

Menurut Risma CPNS yang bertugas sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga strategis lainnya lebih beruntung dengan tenaga lainnya yang bertugas sebagai tukang sapu, tukang menggali makam.

Saat magang di kantor kelurahan maupun kecamatan, CPNS tidak hanya mempelajari proses administrasi maupun pelayanan KTP atau lainnya. Tapi juga dapat memanfaatkan untuk pengembangan ilmu dibidangnya masing-masing.

Damprat Mucikari Penjual Gadis Belia

Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap pelaku perdagangan gadis belia. Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini menyempatkan diri bertemu dengan para korban dan tersangka.

Begitu melihat tersangka Yulianis, Risma langsung mendampratnya habis-habisan.

"Kamu mati rasa ya. Hatimu itu dimana. Kamu itu juga perempuan, kok kayak gitu," damprat Risma sambil berteriak di ruang lobby Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (29/6/2012).

Risma mengatakan bahwa jika bukan karena Yuliais, maka para korban tidak akan berbuat seperti itu. Yulianis telah menghancurkan masa depan anak-anak tersebut. Menurutnya jika ingin hancur, lebih baik Yulianis hancur sendiri, jangan mengajak anak-anak tak berdosa itu.

"Kamu itu ngakali Tuhan. Manusia itu milik Tuhan kok kamu jual," tambah Risma masih tetap emosi.

Yuianis yang sebelumnya bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) itu hanya diam saja mendapat dampratan seperti itu. Pembelaan Yulianis yang mengatakan bahwa ia menyesal tak dipercaya oleh Risma.

"Semenjak saya resign 2 bulan lalu, saya baru sekali ini melakukannya. Dia datang ke saya karena butuh uang. Sekarang saya menyesal," kata Yulianis memelas.

"Saya tak percaya. saya tahu orang macam kamu. Saya akan runut kejahatan kamu," teriak Risma

Ngambek Soal Surat Ijo

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ngambek lantaran kecewa dituding tidak memperjuangkan warga yang unjuk rasa menuntut penghapusan Surat Ijo.

Peristiwa itu terjadi saat ratusan warga unjuk rasa di depan Balaikota Surabaya, Rabu (7/11/2012). Dalam aksinya, warga mendesak agar walikota memenuhi tuntutan warga dengan menghapus surat ijo dan menggantinya dengan sertifikat hak milik.

Warga yang unjukrasa di pintu sisi timur juga membawa poster yang diantaranya bertuliskan 'Hanya di Surabaya 1 objek dikenakan 2 jenis pajak: pajak bumi dan bangunan, retribusi atau sewa tanah hapus surat ijo, Surabaya sudah banyak menerima penghargaan tapi warganya masih menyewa tanah pemkot'.

Risma menemui massa dan menyatakan sudah berusaha untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, pengunjuk rasa justru mempertanykan kapan status hak milik bagi rumah warga yang berdiri di atas lahan Surat Ijo itu terealisasi. Mendengar itu, Risma semakin emosi. Risma pun jadi ngambek saat pengunjuk rasa meminta Risma agar tidak mengobral janji saja.

"Kalau bapak tidak percaya, saya tinggal," kata Risma. Ia pun bergegas meninggalkan warga yang unjuk rasa.

Warga yang sudah kecewa pun makin lantang. "Kami cuma meminta kepastian waktu. Dadi walikota kok koyo ngono. Nek gak onok wong cilik yo gak mungkin dadi (jadi walikota kok seperti itu. Kalau tidak ada rakyat kecil ya dia tidak mungkin jadi walikota," teriak salah satu pendemo.

Ikut Padamkan Api

11 Ruko di Pacific Megah di Dupak Surabaya terbakar hebat pada 4 November 2013 lalu. Wali Kota Tri Rismaharini langsung turun tangan memadamkan api.

Risma yang saat itu memakai helm berwarna hitam terlihat berlari-lari sambil teriak. Dia memberi pengarahan agar petugas bisa bertindak cepat.

Risma juga sempat marah pada salah satu supir truk yang menghalangi masuknya mobil pemadam kebakaran ke lokasi.
"Sampean jalan (mobilnya)!" kata Risma dengan nada tinggi dengan menggunakan pengeras suara.

Risma juga terlihat berteriak-teriak kepada petugas dari dinas pemprov Surabaya yang dibawanya untuk menolong para korban kebakaran.

Lapor ke DPR, TTD-nya Dipalsukan

Risma marah tanda tangannya dipalsukan terkait penandatangan surat pengangkatan Wisnu Saktibuana sebagai wakilnya. Risma merasa dirinya tidak dilibatkan dalam menentukan 'pasangannya' di pemerintahan itu.

Risma lantas datang ke DPR RI karena diundang oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkait proses pemilihan Wakil Wali Kota. Risma menyampaikan keinginannya agar dugaan adanya cacat prosedur dalam proses pemilihan tersebut diusut tuntas.

"Saya ingin sampaikan bahwa saya mohon diklarifikasi di Komisi II untuk klarifikasi proses pemilihan wakil itu yang saya nerima tembusannya," kata Risma di Ruangan Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Risma yang memakai batik cokelat dan jilbab warna senada ini menegaskan bahwa ia tak paham tentang dukung-mendukung. Ia datang karena mendapatkan undangan ke DPR RI.

"Saya gak ngerti dukungan. Saya gak tahu. Saya dapat undangan, saya datang, saya sampaikan masalahnya. Bagi saya jabatan itu besok saya bisa mati, nanti sore bisa mati. Kalau nanti sore Tuhan mencabut saya siap, besok siap," ucap Risma.

Tak Andalkan APBD, Banyuwangi Terbaik Soal Perencanaan Pembangunan

Jakarta -Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah ini diberikan untuk kabupaten/kota dengan perencanaan pembangunan terbaik.

Hanya ada 12 kabupaten/kota yang terpilih dari tota 529 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari enam kabupaten/kota yang meraih penghargaan tingkat Utama atau perencanaan terbaik. Sebanyak enam kabupaten/kota lain meraih penghargaan tingkat Pratama atau perencanaan yang baik.

Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Armida mengatakan penghargaan ini diharapkan bisa melecut daerah untuk mendesain pembangunan kabupaten/kota secara lebih baik.

"Ke depan harus semakin banyak daerah yang punya perencanaan baik, komprehensif, terukur, dan tentu saja dapat dilaksanakan," ujar Armida.

Ia menambahkan tim penilai penghargaan ini terdiri atas para pakar, termasuk melibatkan tim independen yang dipimpin Prof Herman Haeruman dari IPB Bogor.

"Penghargaan ini harus jadi insentif bagi pemda untuk mewujudkan desain pembangunan yang baik demi perwujudan kesejahteraan rakyat," kata Armida.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, desain pembangunan harus bersumber pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah mesti memiliki bank data yang kuat. 

"Data dan analisis yang salah terhadap permasalahan masyarakat, akan menghasilkan program buang-buang uang saja. Itu yang kami hindari. Data permasalahan harus presisi, sehingga program yang kami lakukan bisa menjawab kebutuhan publik," ujar alumnus studi kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.

Perencanaan pembangunan, kata Anas, juga harus berani menerabas kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran.

"APBD itu kapasitas fiskalnya terbatas, kalau cuma mengandalkan APBD ya itu-itu saja program pembangunan. Makanya di Banyuwangi kita terobos, kita perbanyak inovasi dengan skema public private partnership. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik luas untuk optimalkan pembangunan," katanya.

Mekanisme Penilaian

Terkait penilaian penghargaan, mekanisme penilaian penghargaan ini dilakukan secara berjenjang mulai tahap evaluasi dokumen perencanaan hingga verifikasi lapangan. 

Ada empat kriteria penilaian, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta keterukuran. Kriteria-kriteria itu menjelaskan mulai dari bagaimana keterkaitan perencaan kabupaten/kota dengan provinsi, konsistensi terhadap isu-isu yang digarap dalam prorgam, memenuhi aspek pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment, serta mempunyai keterukuran hasil pembangunan.

Setelah evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Kementerian PPN/Bappenas memverifikasi dengan sejumlah parameter, di antaranya apakah perencanaan tersebut sudah memenuhi aspek penyerapan aspirasi tingkat bawah (bottom-up), pelibatan berbagai unsur publik seperti LSM dan mahasiswa dalam perencanaan, sampai inovasi program pembangunan.

Induk Perusahaan Bakrie Ini Untung Rp 665 Miliar, Melonjak 15.000%

Foto: Reuters

Jakarta -PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) meraup laba Rp 665 milar dalam tiga bulan pertama 2014, melonjak 15.267% dibandingkan posisi tahun sebelumnya periode yang sama Rp 4,32 miliar.

Pendapatan Perseroan juga naik menjadi Rp 2,5 triliun di triwulan I-2014, naik 291% dari sebelumnya 860,99 miliar. Ke depan, emiten berkode BNBR ini akan lebih fokus pada perkuatan bidang usaha berbasis manufaktur dan pengembangan infrastruktur.

Kedua bidang usaha tersebut dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi besar bagi kinerja Perseroan dan diharapkan semakin besar di masa mendatang.

Sepanjang triwulan I-2014 ini, kedua bidang usaha yang dijalankan oleh unit-unit usaha non-listed BNBR itu menyumbang 82% dari seluruh pendapatan Perseroan senilai Rp 2,5 triliun, dan 72% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan senilai Rp 665 miliar.

“Kelihatannya memang demikian. Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang mana harga komoditas masih cenderung stagnan, kita akan lebih fokus ke market lokal dan regional. Bisnis di bidang usaha manufaktur dan infrastruktur sangat menjanjikan," kata Direktur Utama BNBR Bobby Gafur Umar, dalam siaran pers, Selasa (29/4/2014).

Kiprah Grup Bakrie di industri manufaktur dimulai dengan industri pipa baja di tahun 1959, saat ini divisi industri manufaktur terus berkembang menjadi PT Bakrie Building Industries (BBI) yang memproduksi aneka bahan bangunan untuk kebutuhan usaha properti dan konstruksi, PT Bakrie Autoparts (dahulu bernama PT Bakrie Tosanjaya) yang memproduksi komponen otomotif.

Selain itu ada PT Bakrie Metal Industries (BMI) yang meliputi PT Bakrie Pipe Industries (BPI) yang memproduksi pipa berbahan baku besi dan baja. Selain pipa baja, BMI juga menangani bisnis konstruksi baja dan fabrikasi di bawah unit PT Bakrie Construction (BCons). Semuanya adalah unit usaha BNBR non listed

Di bidang infrastruktur, unit usaha Perseroan yakni PT Bakrie Oil & Gas Infrastucture telah mulai membangun jaringan pipa tahap pertama, di jalur sumur gas Kepodang ke Tambak Lorok di Jawa Tengah. Melalui PT Bakrie Toll Indonesia, Grup Bakrie juga sudah memulai tahapan pembebasan lahan sebagai langkah awal pembangunan jalan tol ruas Cimanggis-Cibitung.

Selain itu, masih ada PT Bakrie Power yang menangani pembangunan infrastruktur energi dengan proyek PLTU Tanjung Jati A. Bobby optimistis semua unit usaha Perseroan tersebut akan di masa mendatang.

PT Bakrie Metal Industries (konsolidasi dari BPI dan BCons) di tiga bulan pertama tahun ini meraup pendapatan Rp 1,3 triliun, meningkat 277% dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun 2013. Catatan peningkatan perolehan laba bersih perusahaan ini juga positif, mencapai Rp 181,5 miliar, meningkat hingga 1.836% jika dibandingkan periode waktu yang sama tahun 2013 lalu.

PT Bakrie Autoparts mencatatkan perolehan pendapatan sebesar Rp 207,6 miliar, meningkat 4% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013 lalu yang tercatat Rp 199,1 miliar. Pada periode waktu tersebut, perusahaan ini juga meraup laba bersih Rp 2,7 miliar. 

Sementara BPI memperoleh pendapatan Rp 147,5 miliar dan laba bersih Rp 10,7 miliar yang mencerminkan sekitar 85% dari target perolehan laba bersih sepanjang tahun 2014.

Jokowi: Siapapun Silakan Gabung, Tapi Jangan Urusan Kursi Menteri

Kupang, - Capres PDIP Jokowi membuka pintu koalisi seluas-luasnya. Namun Jokowi mengingatkan, membicarakan koalisi dengan dirinya jangan pernah menyinggung bagi-bagi kursi menteri.

"Siapapun silahkan (bergabung). Kita terbuka kok. Tapi jangan urusan kursi, urusan menteri," kata Jokowi kepada wartawan di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).

Jokowi juga menerangkan, selama ini dirinya intens melakukan komunikasi politik baik dengan ketua umum partai, maupun dengan elit partai. Menurutnya, semakin sering bertemu, maka akan semakin baik hubungan.

"Sudah ketemu semuanya. Mau ketemu senior partai, ketua partai, capres, kan gak masalah. Kadang ke rumah kita, atau kita yang ke sana. Semakin sering ketemu kan semakin baik. Kita ini ke depan kan mau melangkah bersama, agenda bersama," kata Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung pembicaraan koalisi dengan Golkar. Golkar hanya ingin koalisi di parlemen pasca Pilpres. Jokowi tak masalah Golkar mengusulkan nama menteri, asalkan partai beringin tidak malu.

"Nyodorin nama ya nggak apa. Tapi, kamu kalau gak ikut kerjasama (di kabinet) terus masukin nama, apa gak malu kamu?" sindirnya.

Ini Alasan Wakapolri Larang Kapolres dan Istri Miliki Ajudan

Jakarta - Polri melarang kapolres memiliki ajudan. Tujuannya, agar para anggota lebih fokus pada pelayanan dan operasional. Hanya tingkat kapolda saja yang berhak didampingi ajudan.

"Mabes Polri prioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, personel Polri 80 persennya ada di Polres dan Polsek. Nah, yang di Polres ini jangan dijadiin ajudan. Optimalkan saja untuk pelayanan," kata Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti saat dihubungi wartawan, Selasa (29/4/2014).

Menurut Badrodin, aturan ini berlaku sejak lama. Bila kapolres hendak memakai jasa sopir atau sekretaris pribadi, cukup diambil dari PNS saja

"Dari dulu yang diizinkan pakai ajudan itu cuma kapolda. Kapolres ndak usah. Kalau mau pakai sopir atau Sespri (sekretaris pribadi), (Kapolres) cukup pakai PNS saja. Biar anggota yang sudah dikerahkan ke polres-polsek ini diberdayakan untuk operasional," jelasnya.

Kapolres Kepulauan Meranti, Riau, AKBP Pandra Arsyad sebelumnya mengatakan, dia tak lagi memiliki ajudan. Penyebabnya, ada surat edaran dari wakapolri yang melarang hal tersebut.

"Sekarang saya tidak punya ajudan lagi. Ajudan saya sudah saya tugaskan di salah satu polsek," kata Pandra.

Masih menurut Pandra, dengan surat arahan itu juga, kini juga tidak ada lagi ajudan yang biasanya juga melekat kepada istri kapolres. "Kalau kapolres saja sudah tak boleh pakai ajudan, tentunya juga itu berlaku untuk istri juga," kata Pandra.

Ahok Tak Mau Dipanggil KPK Gara-gara Proyek Monorel

Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok tak mau gegabah soal revisi perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) terkait kelanjutan proyek monorel. Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak mau bermasalah soal hukum di kemudian hari gara-gara perjanjian tersebut, salah satunya adalah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak ingin ada sesuatu kesalahan, yang akhirnya-akhirnya malah membuat Pemprov DKI nanti jadi ada masalah hukum," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2014)

Ahok menegaskan tidak ingin keputusan yang telah ditandatangani saat ini, menjadi masalah hukum pada suatu hari setelah tak lagi menjabat sebagai wakil gubernur.

"Ya kan kami saling menjaga kan. Beliau (Jokowi) lindungi saya, saya lindungi beliau. Jangan sampai kita sudah tua kita malah dipanggil. Masak pas ulang tahun dipanggil KPK, ya kan nggak enak," tegas Ahok.

Ahok mengatakan ada beberapa permintaan dari PT JM yang sulit dipenuhi oleh Pemda DKI Jakarta misalnya soal pemanfaatan ruang komersial di setiap stasiun, hingga perubahan waktu konsesi dari 30 tahun menjadi 50 tahun.

"Saya nggak ngerti PT JM itu maunya apa. Kalau JM bicara mau bangun 3 lantai di atas semua jalur itu, berarti tiang lama juga nggak bisa pakai," katanya.

Ia juga mengatakan akan kembali mendalami masa lalu dari PT JM, apalagi pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, telah mencabut izin pembangunan monorel untuk PT JM

"Saya mau teliti dulu. Kenapa Pak Fauzi Bowo membuat keputusan tahun 2011, ini Gubernur loh yang mutus. Kalau pun itu sepihak dari kita apa kita boleh hidupin lagi. Nah, itu nanti jadi masalah," katanya.

Seperti yang diketahui, rencana pembangunan tiang-tiang monorel telah terhenti sejak tahun 2004 lalu. Padahal, tiang-tiang tersebut sudah di bangun di kawasan kuningan hingga senayan. Hingga saat ini tercatat ada 160 tiang monorel di kawasan tersebut.

Pada 19 September 2011 lalu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo secara resmi menghentikan masa perjanjian terhadap konsesi PT Jakarta Monorel sebagai pengembang dan investor monorel. Dampak penghentian perjanjian itu, pihak PT Jakarta Monorel meminta penggantian biaya investasi Rp 600 miliar.

Foke pada waktu itu menegaskan akan mengganti sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan jika ganti rugi dapat dibayarkan kepada investor monorel maksimal Rp 204 miliar.

Pada era Gubernur DKI Jakarta di bawah Jokowi proyek dilanjutkan melalui PT JM dengan meneruskan izin yang sebelumnya sudah dicabut. Pada pertengahan Oktober 2013,proyek monorel sudah groundbreaking, namun kini belum ada perkembangan yang berarti.

IPDN Sebut Cipratan Tanah Liat, RS Cicendo: Cairan Pembersih Lantai

Bandung - Kabar adanya perkelahian antar praja putri IPDN yang mengakibatkan lima orang menjadi korban karena tersiram air keras, dibantah pihak kampus. IPDN menyatakan mereka terkena cipratan tanah liat. Namun keterangan dari RS Cicendo berbeda. Kelima praja putri tingkat dua itu terkena cairan pembersih lantai.

Humas RS Mata Cicendo mengungkapkan lima praja putri IPDN datang kemarin siang karena mengeluh infeksi di matanya. "Kemarin sekitar pukul 12.00 WIB ada 5 orang mahasiswa IPDN yang datang," ujar Humas RS Mata Cicendo, Yetti Kusniati saat ditemui wartawan di RS Mata Cicendo, Jalan Cicenso, Selasa (29/4/2014).

Ia mengatakan, kelima perempuan muda tersebut diperiksa di Bagian Infeksi dan Imunologi dibawah Dr Susi Heryati, SpM. "Setelah dilakukan pemeriksaan, dua orang dibawa ke bagian IGD untuk dilakukan tindakan spooling (disemprot) untuk membersihkan matanya," terangnya.

Yetti mengaku tidak mengetahui persis infesksi apa yang dialami oleh kelima praja tersebut. Namun ia sempat mengatakan, cairan yang masuk bukanlah cairan kimia.

"Pasien tidak bercerita, kami hanya melakukan pembersihan saja karena takut ada apa-apa. Katanya sih itu cairan pembersih lantai. Tapi yang pasti bukan cairan kimia," tutur Yetti.

Kelima praja putri tersebut pun langsung pulang setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan. "Kalau tidak salah sih ada yang mengantar, pembinanya," ungkapnya.

Data diri kelima praja putri tersebut tak bisa diberikan Yetti tanpa izin yang bersangkutan dan pimpinan RS.

Sebelumnya polisi mendapat kabar adanya perkelahian antar praja putri tingkat dua atau madya pada Minggu (27/4/2014) lalu. "Kabarnya ada praja baku hantam dan siram-siraman di IPDN. Enggak tahu siram-siraman air apa," ucap Kapolsek Jatinangor Kompol Roedy de Vries saat menyambangi kampus IPDN Jatinangor, hari ini.

Namun pihak IPDN menutup diri. Meski begitu Roedy mengaku akan terus menelusuri kasus ini.

Detik-detik Salat Jumat Menegangkan Bagi 10 WNI Kala Polisi Ceko Menggerebek Masjid

Polisi Ceko saat menggerebek di Islamic Foundation, Jumat lalu (Foto: cezkenoviny.cz)

Jakarta - Ada sekitar dua lusin polisi Ceko yang datang dengan senjata api laras panjang ke sebuah masjid di pusat Kota Praha. Mereka meminta semua jamaah masjid yang hendak menggelar salat Jumat untuk tiarap di lantai.

"Ada sekitar 100 orang di dalam masjid. Karena ruangan sempit, kami akhirnya bersujud," jelas Staf KBRI Praha Bidang Pensosbud, Wahono Yulianto, saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (29/4/2014). 

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/4) sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Salat Jumat padahal hendak dimulai. Ada 10 WNI yang terdiri dari 9 staf KBRI dan seorang mahasiswa Indonesia ada di masjid itu, termasuk Wahono.

"Polisi masuk saat azan," imbuh Wahono.

Tak lama, seorang warga Ceko berdebat dengan polisi. Namun polisi bergeming. Jamaah masjid diperiksa. Yang membawa anak kecil, orangtua, dan yang sakit diminta keluar.

"Mereka mencari seorang yang mempublish buku yang dilarang di Ceko," imbuh Wahono yang baru 2,5 bulan bertugas di Ceko.

Staf KBRI kemudian berbicara dengan polisi Ceko. Sesuai Konvensi Wina mereka memiliki kekebalan diplomatik. Tetapi, polisi Ceko hanya mengizinkan 6 orang saja WNI keluar, sisanya tetap bertahan di dalam masjid

"Kami bernegosiasi, kami ingin semua bisa keluar. Sekitar jam 4 sore baru semua diperbolehkan keluar," jelas Wahono.

Setelah itu, Wahono mengecek apakah masih ada WNI di dalam masjid. Karena di Ceko tengah menjelang musim semi, musim wisatawan. Dan setelah hasil cek menyatakan tak ada WNI di masjid, semua pergi ke KBRI.

"Kita salat zuhur saja akhirnya," terang dia.

Selama ini tak pernah ada peristiwa seperti ini di Ceko. Seorang staf lokal KBRI yang sudah 30 tahun di Ceko juga mengaku ini baru kejadian pertama.
"Ada kekhawatiran, tindakan itu berlebihan," tutup Wahono.