Kejagung segera melimpahkan berkas perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke pengadilan. Bagaimana tanggapan sang cagub DKI petahana?
"Kalau sudah masuk P21 ya biasanya akan cepat masuk di pengadilan. Tetapi saya belum ada surat pemanggilan," kata Ahok kepada wartawan di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Ahok tak mau komentar panjang soal hal ini. Termasuk soal pernyataan Jampidum Noor Rachmad yang menyatakan fakta yang teliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156 a KUHP.
"Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," kata Ahok.
Lalu apakah Ahok merasa kasus ini menganggu kampanyenya di Pilgub DKI? "Kalau bagi saya sendiri suruh cuti saja sudah penganggu bagi petahana seperti saya," katanya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesai menelaah kasus Basuki T Purnama dan segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Berdasarkan hasil analisa Kejagung, pidato Ahok di Kepulauan Seribu akan dikenakan dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP.
Pasal 156 KUHP berbunyi:
Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Adapun Pasal 156a menyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa
Secara Ekonomi, Siapa yang Diuntungkan dari Aksi Demo Besar di Jakarta?
Sejumlah ormas Islam menggelar demo besar-besaran pada 4 November lalu menuntut proses hukum penistaan agama pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demo besar juga kembali akan digelar pada Jumat (2/12/2016) mendatang.
Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, mengatakan banyak penumpang gelap pada aksi demo besar yang terjadi beberapa waktu lalu, tak hanya pihak oposisi yang membawa kepentingan politik, namun juga investor global yang diuntungkan dengan kondisi memburuknya ekonomi.
"Dalam era globalisasi yang ikut dompleng tidak hanya yang bersikap oposisi, tapi juga investor yang main saham, main nilai tukar rupiah. Bahkan mungkin mereka nimbrung juga ikut biayai," kata Ade dalam diskusi Dampak Ekonomi Demo di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (30/12/2016).
"Karena mereka dapat untung dari penjualan saham dan dolar. Wajar-wajar saja mereka juga menginginkan, mereka investasi besar, punya capital besar pada negara-negara berkembang, berharap dapat gain besar," tambahnya.
Menurut Ade, aksi mengambil keuntungan di tengah situasi politik yang tak kondusif, wajar terjadi di negara-negara berkembang di mana akan ada aliran dana keluar besar saat politik memanas.
"Ini kondisi yang nggak bisa ditiadakan. Kondisi global sudah seperti begitu, potensi ditunggangi kelompok di dalam, tapi juga di luar negeri yang punya kepentingan," ujar Ade. (ang/ang)
Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, mengatakan banyak penumpang gelap pada aksi demo besar yang terjadi beberapa waktu lalu, tak hanya pihak oposisi yang membawa kepentingan politik, namun juga investor global yang diuntungkan dengan kondisi memburuknya ekonomi.
"Dalam era globalisasi yang ikut dompleng tidak hanya yang bersikap oposisi, tapi juga investor yang main saham, main nilai tukar rupiah. Bahkan mungkin mereka nimbrung juga ikut biayai," kata Ade dalam diskusi Dampak Ekonomi Demo di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (30/12/2016).
"Karena mereka dapat untung dari penjualan saham dan dolar. Wajar-wajar saja mereka juga menginginkan, mereka investasi besar, punya capital besar pada negara-negara berkembang, berharap dapat gain besar," tambahnya.
Menurut Ade, aksi mengambil keuntungan di tengah situasi politik yang tak kondusif, wajar terjadi di negara-negara berkembang di mana akan ada aliran dana keluar besar saat politik memanas.
"Ini kondisi yang nggak bisa ditiadakan. Kondisi global sudah seperti begitu, potensi ditunggangi kelompok di dalam, tapi juga di luar negeri yang punya kepentingan," ujar Ade. (ang/ang)
Ahok: Pengadilan Sampai Putusan Bisa Satu atau Dua Tahun
Cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara soal rencana Kejagung melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan dirinya ke pengadilan. Ahok menuturkan, proses hukum bisa berjalan panjang dan lama.
"Iya kalau sudah masuk P21 biasanya berarti mungkin akan cepat di pengadilan. Saya belum ada pemanggilan. Kalau P21 berarti akan cepat di pengadilan," kata Ahok kepada wartawan di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Ahok pun merasa dirinya terganggu dengan proses hukum ini. "Kalau bagi saya cuti saja susun anggaran terganggu. Bukan soal kampanye, tetapi sebagai petahana ya terganggu," kata Ahok.
Namun Ahok akan menjalani proses hukum. Bahkan ia sudah bicara soal banding kalau pengadilan memutuskan dirinya bersalah.
"Kita akan gugat lagi. Kita akan banding, kita sudah bangun sistem. Pengadilan sampai putusan bisa memakan waktu setahun dua tahun," kata Ahok.
Berarti sudah ada rencana banding?
"Ya enggak tahu. Semua orang pasti berpikir begitu. Saya yakin kalau semua orang menyaksikan, tidak ada saya menistakan agama. Tidak ada sama sekali. Saya minta maaf kegaduhan ini sampai terjadi. Tidak ada sama sekali saya mengatakan seperti itu. Maka dari itu saya katakan orang-orang Jakarta tidak menonton total. Kamu kalau nonton 6-7 menit saja, dari menit 23 sampai 30 saja, kamu bisa melihat yang berbeda dari 6 detik. Saya kira itu yang saya harap dalam persidangan orang bisa menilai, itu saja," kata Ahok.
"Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," pungkasnya.
"Iya kalau sudah masuk P21 biasanya berarti mungkin akan cepat di pengadilan. Saya belum ada pemanggilan. Kalau P21 berarti akan cepat di pengadilan," kata Ahok kepada wartawan di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Ahok pun merasa dirinya terganggu dengan proses hukum ini. "Kalau bagi saya cuti saja susun anggaran terganggu. Bukan soal kampanye, tetapi sebagai petahana ya terganggu," kata Ahok.
Namun Ahok akan menjalani proses hukum. Bahkan ia sudah bicara soal banding kalau pengadilan memutuskan dirinya bersalah.
"Kita akan gugat lagi. Kita akan banding, kita sudah bangun sistem. Pengadilan sampai putusan bisa memakan waktu setahun dua tahun," kata Ahok.
Berarti sudah ada rencana banding?
"Ya enggak tahu. Semua orang pasti berpikir begitu. Saya yakin kalau semua orang menyaksikan, tidak ada saya menistakan agama. Tidak ada sama sekali. Saya minta maaf kegaduhan ini sampai terjadi. Tidak ada sama sekali saya mengatakan seperti itu. Maka dari itu saya katakan orang-orang Jakarta tidak menonton total. Kamu kalau nonton 6-7 menit saja, dari menit 23 sampai 30 saja, kamu bisa melihat yang berbeda dari 6 detik. Saya kira itu yang saya harap dalam persidangan orang bisa menilai, itu saja," kata Ahok.
"Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," pungkasnya.
Terima Keluhan dari Pengusaha, Ahok: Kenapa Dilaporkan Saat Saya Cuti?
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan keluhan soal izin domisili usaha dari seorang pengusaha. Saat mendengar keluhan tersebut Ahok sempat kaget. Mestinya keluhan itu disampaikan saat sebelum dia cuti. "Daerah kami diabu-abukan, izin domisili tidak dikabulkan. Padahal kami harus mengurus izin POM," ujar pengusaha Lourda Hutagalung di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).
Lourda pun melanjutkan karena hal tersebut, dia tidak bisa mengekspor produknya. Kemudian dia melanjutkan ada oknum yang menjanjikan kemudahan izin, namun dengan meminta sejumlah uang.
"Kalau kosmetik, kami tidak bisa ekspor. Lalu kami dikordinasikan pejabat setempat, sama saya ada permintaan Rp 200 juta," papar Lourda.
Ahok pun langsung menanggapi keluhan tersebut. Ahok menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun oknum PNS yang korupsi.
"Kalau oknum PNS menipu, kalau saya bilang tidak boleh, mau potong kepala saya sekalipun, tetap tidak boleh. Ini kan area abu-abu, gampang nggak lapor ke saya? Bisa nggak bertemu saya setiap hari?" balas Ahok.
Ahok melanjutkan seharusnya hal tersebut direkam dan dilaporkan langsung. Dia melanjutkan sudah mengumpulkan puluhan ribu kasus serupa.
"Harusnya direkam, saya langsung pecat sebagai PNS. Saya sudah mengumpulkan 30 ribu lebih kasus. Harusnya ramai-ramai buat surat lapor ke saya," lanjut Ahok.
Tak lama kemudian, Lourda masih berdebat kepada Ahok. Lalu, Ahok berdiri sambil keheranan mengapa hal tersebut baru dilaporkan setelah dirinya cuti.
"Ibu sabar dulu, kenapa ibu datang ke saya setelah saya cuti? Bapak-ibu tahu nggak, setiap hari setengah 8 saya siapkan kursi untuk menerima keluhan di Balai Kota selama menjabat, saya bingung kenapa baru lapor sekarang," beber Ahok.
Karena dibatasi oleh waktu, debat antara Ahok dan Lourda dihentikan. Di akhir, Lourda pun menyalami Ahok dan berfoto bersama.
Dukung Ahok, Lita Zen Cs Nyanyikan Inikah Cinta di Rumah Lembang
Penyanyi Lita Zen dari Elfa's Singer meramaikan suasana Rumah Lembang, di Menteng, Jakarta Pusat pagi ini. Dengan suara merdunya, Lita memberi dukungan dan semangat kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat lagu.
Lita tiba di Rumah Lembang, Rabu (30/11/2016) didampingi beberapa artis tanah air seperti Anna Shirley, Ivan Saba, dan Nindy Ellesse. Mereka yang datang menggunakan kemeja berwarna putih berkalung kain kotak-kotak langsung naik ke panggung.
Saat memasuki panggung, Anna sempat salah memanggil Ahok. Dia menyebut Ahok dengan nama Basuki Abdullah.
"Senang sekali saya bertemu di sini bertemu Pak Basuki Abdullah, eh Pak Ahok maksudnya," kata Anna.
Ahok pun membalas ucapan Anna dengan nada bercanda. "Saya harus potong ayam dulu nih," canda Ahok.
Tak lama setelah itu, Ivan dan Lita memegang mik dan menyanyikan lagu 'Inikah Cinta' karangan M.E. Lagu itu merupakan salah satu tembang populer di Indonesia pada akhir tahun 1990.
Lagu tersebut berlantun sekitar lima menit. Ahok pun tidak ketinggalan ikut bernyanyi mengikuti alunan nada.
Suasana di Rumah Lembang pun langsung meriah dengan nyanyian tersebut. Usai bernyanyi, Ahok foto bersama mereka.
"Terimakasih ya," kata Ahok sambil tersenyum.
Tak lama setelah itu, keluarga Soerjosoemarno juga datang untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Tampak Ibunda dari Japto, Dolly Zegerius duduk di samping Ahok untuk berbincang sebentar dan berfoto bersama sebelum turun dari panggung.
Lita tiba di Rumah Lembang, Rabu (30/11/2016) didampingi beberapa artis tanah air seperti Anna Shirley, Ivan Saba, dan Nindy Ellesse. Mereka yang datang menggunakan kemeja berwarna putih berkalung kain kotak-kotak langsung naik ke panggung.
Saat memasuki panggung, Anna sempat salah memanggil Ahok. Dia menyebut Ahok dengan nama Basuki Abdullah.
"Senang sekali saya bertemu di sini bertemu Pak Basuki Abdullah, eh Pak Ahok maksudnya," kata Anna.
Ahok pun membalas ucapan Anna dengan nada bercanda. "Saya harus potong ayam dulu nih," canda Ahok.
Tak lama setelah itu, Ivan dan Lita memegang mik dan menyanyikan lagu 'Inikah Cinta' karangan M.E. Lagu itu merupakan salah satu tembang populer di Indonesia pada akhir tahun 1990.
Lagu tersebut berlantun sekitar lima menit. Ahok pun tidak ketinggalan ikut bernyanyi mengikuti alunan nada.
Suasana di Rumah Lembang pun langsung meriah dengan nyanyian tersebut. Usai bernyanyi, Ahok foto bersama mereka.
"Terimakasih ya," kata Ahok sambil tersenyum.
Tak lama setelah itu, keluarga Soerjosoemarno juga datang untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Tampak Ibunda dari Japto, Dolly Zegerius duduk di samping Ahok untuk berbincang sebentar dan berfoto bersama sebelum turun dari panggung.
Ahok yang Kalem Tanggapi Kritikan Lawan, Bersemangat Ketika Paparkan Program
Calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalem saat menanggapi kritik atau 'serangan' dari pesaingnya di Pilgub DKI. Namun dia akan menggebu-gebu dan bersemangat ketika bicara soal program kerjanya untuk menata Ibu Kota.
Sikap kalem Ahok terlihat saat menanggapi kritik calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan. Pada Senin (28/11/2016) kemarin Anies menilai program Ahok selama menjadi gubernur DKI hanya sekitar 35 persen yang jalan, sisanya macet.
Ahok nampak lebih kalem ketika diminta taggapannya oleh wartawan atas kritikan tersebut. "Ya nggak apa apa, biasa kalau seorang yang mau jadi gubernur ya bisa saja mengkritik" kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Tak hanya itu, Ahok pun juga menanggapi singkat soal program Anies bersama Sandiaga Uno yang ingin membangun stadion sekelas 'kandang' kesebelasan MU Old Trafford. Ahok mengaku sudah merencanakan pembangunan stadion Persija di Taman BMW.
"Saya nggak tahu dia (Anies) mau membangun di mana. Yang jelas di Taman BMW kita juga mau bikin dan desain sudah ada," lanjut Ahok.
Begitu pun soal program bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk setiap RW yang dicanangkan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Ahok mengatakan sebaiknya ditanyakan kepada timses Agus-Sylvi saja. "Tanyakan ke Timsesnya," ucap Ahok kalem.
Ahok nampak bersemangat dan menggebu-gebu ketika diminta menjelaskan soal program kerjanya dalam menata Jakarta. Dalam hal penanganan masalah banjir misalnya, Ahok dengan semangat memaparkan bahwa dia sudah selesai membangun 50 waduk. Itu belum cukup, dia juga berencana membangun 39 waduk lagi agar Jakarta benar-benar terbebas dari banjir.
"Kita yang baru membuat banyak embung atau waduk, kita sedang beli tanah, kita tambah lagi 39. Kita sudah selesaikan 50 waduk termasuk Pluit, dan kita tambah 39 lagi untuk menurunkan banjir," kata Ahok dengan penuh semangat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Baca juga: Ahok Akan Bangun 39 Waduk untuk Atasi Banjir, Dari Mana Sumber Dananya?
Sikap kalem Ahok terlihat saat menanggapi kritik calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan. Pada Senin (28/11/2016) kemarin Anies menilai program Ahok selama menjadi gubernur DKI hanya sekitar 35 persen yang jalan, sisanya macet.
Ahok nampak lebih kalem ketika diminta taggapannya oleh wartawan atas kritikan tersebut. "Ya nggak apa apa, biasa kalau seorang yang mau jadi gubernur ya bisa saja mengkritik" kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Tak hanya itu, Ahok pun juga menanggapi singkat soal program Anies bersama Sandiaga Uno yang ingin membangun stadion sekelas 'kandang' kesebelasan MU Old Trafford. Ahok mengaku sudah merencanakan pembangunan stadion Persija di Taman BMW.
"Saya nggak tahu dia (Anies) mau membangun di mana. Yang jelas di Taman BMW kita juga mau bikin dan desain sudah ada," lanjut Ahok.
Begitu pun soal program bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk setiap RW yang dicanangkan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Ahok mengatakan sebaiknya ditanyakan kepada timses Agus-Sylvi saja. "Tanyakan ke Timsesnya," ucap Ahok kalem.
Ahok nampak bersemangat dan menggebu-gebu ketika diminta menjelaskan soal program kerjanya dalam menata Jakarta. Dalam hal penanganan masalah banjir misalnya, Ahok dengan semangat memaparkan bahwa dia sudah selesai membangun 50 waduk. Itu belum cukup, dia juga berencana membangun 39 waduk lagi agar Jakarta benar-benar terbebas dari banjir.
"Kita yang baru membuat banyak embung atau waduk, kita sedang beli tanah, kita tambah lagi 39. Kita sudah selesaikan 50 waduk termasuk Pluit, dan kita tambah 39 lagi untuk menurunkan banjir," kata Ahok dengan penuh semangat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Baca juga: Ahok Akan Bangun 39 Waduk untuk Atasi Banjir, Dari Mana Sumber Dananya?
Charta Politika: 33,3 Persen PNS Pilih Agus, 29,6 Persen Dukung Ahok
Survei Pilkada DKI Jakarta yang dirilis Lembaga Charta Politika menunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih banyak yang memilih pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni daripada calon lainnya. Padahal, biasanya PNS lebih dekat dengan calon petahana.
"Sebanyak 33,3 persen PNS di Jakarta lebih memilih pasangan Agus-Sylvi. Sedangkan PNS yang memilih Ahok-Djarot hanya 29,6 persen," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya saat melakukan rilis survei di kantornya, Jl. Cisanggiri III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2019).
Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan tempat lain yang lebih memilih pertahana. "Biasanya PNS itu kan lebih dekat dengan petahana tapi kenapa jumlah pemilihnya lebih sedikit," kata Yunarto.
Jumlah PNS Jakarta yang disurvei oleh Charta Politika Indonesia sebesar 3,7 persen dari total responden sebanyak 733. Survei dilakukan pada 17-24 November 2016.
Sedangkan untuk pegawai swasta, lebih banyak memilih pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat. Ada 26,7 persen responden yang mengaku berkerja swasta.
"Pekerja swasta yang memilih Ahok-Djarot sebesar 31,1%. Kemudian, memilih Agus-Sylvi sebesar 30,1%, dan Anies-Sandiaga sebesar 21%," kata Yunarto.
Selain itu, 2,2% responden yang tidak bekerja lebih banyak memilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"37,5% orang tidak bekerja memilih Anies-Sandiaga. Sedangkan yang memilih Agus-Silvi sebanyak 31,3%, dan Ahok-Djarot sebesar 18,8%," kata Yunarto.
Lembaga Charta Politika merilis survei elektabilitas tiga pasangan di Pilgub DKI 2017. Elektabilitas pasangan Agus-Sylvi tercatat paling tinggi dan hanya beda tipis dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Responden ditanya, bila Pilkada dilakukan hari ini, maka pasangan Agus-Sylvi menang dengan 29,5%, disusul Ahok-Djarot dengan 28,9% dan Anies-Sandi dengan 26,7 %. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 14,9 %," kata Yunarto.
Survei ini dilakukan pada 17-24 November 2016 atau setelah Ahok berstatus sebagai tersangka. Jumlah sampel sebanyak 733 dari 800 yang direncanakan. Metode acak bertingkat dengan margin eror 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
"Sebanyak 33,3 persen PNS di Jakarta lebih memilih pasangan Agus-Sylvi. Sedangkan PNS yang memilih Ahok-Djarot hanya 29,6 persen," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya saat melakukan rilis survei di kantornya, Jl. Cisanggiri III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2019).
Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan tempat lain yang lebih memilih pertahana. "Biasanya PNS itu kan lebih dekat dengan petahana tapi kenapa jumlah pemilihnya lebih sedikit," kata Yunarto.
Jumlah PNS Jakarta yang disurvei oleh Charta Politika Indonesia sebesar 3,7 persen dari total responden sebanyak 733. Survei dilakukan pada 17-24 November 2016.
Sedangkan untuk pegawai swasta, lebih banyak memilih pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat. Ada 26,7 persen responden yang mengaku berkerja swasta.
"Pekerja swasta yang memilih Ahok-Djarot sebesar 31,1%. Kemudian, memilih Agus-Sylvi sebesar 30,1%, dan Anies-Sandiaga sebesar 21%," kata Yunarto.
Selain itu, 2,2% responden yang tidak bekerja lebih banyak memilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"37,5% orang tidak bekerja memilih Anies-Sandiaga. Sedangkan yang memilih Agus-Silvi sebanyak 31,3%, dan Ahok-Djarot sebesar 18,8%," kata Yunarto.
Lembaga Charta Politika merilis survei elektabilitas tiga pasangan di Pilgub DKI 2017. Elektabilitas pasangan Agus-Sylvi tercatat paling tinggi dan hanya beda tipis dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Responden ditanya, bila Pilkada dilakukan hari ini, maka pasangan Agus-Sylvi menang dengan 29,5%, disusul Ahok-Djarot dengan 28,9% dan Anies-Sandi dengan 26,7 %. Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 14,9 %," kata Yunarto.
Survei ini dilakukan pada 17-24 November 2016 atau setelah Ahok berstatus sebagai tersangka. Jumlah sampel sebanyak 733 dari 800 yang direncanakan. Metode acak bertingkat dengan margin eror 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Mengamati Program Antikorupsi Para Cagub DKI, Mana yang Paling Konkret?
Semangat antikorupsi mutlak perlu dimiliki para calon kepala daerah, tak terkecuali para calon di Pilgub DKI 2017. Ada Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Siapa yang paling unggul dalam hal program pemberantasan korupsi?
Peneliti dari The Indonesian Institute dan Indonesia Budget Center mencoba mengamati lewat diskusi 'Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta', di Perpustakaan The Indonesian Institute, Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
"Berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004-2015, terdapat 17 gubernur dan 49 wali kota/bupati dan wakil rakyat yang terjerat korupsi. Sedangkan di tahun 2015 saja, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Bahkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan pada periode 2004-2012, terdapat 290 kepala daerah terlibat kasus hukum," kata peneliti The Indoneseian Institute, Arfianto Purbolaksono.
Direktur Indonesian Budget Center Roy Salam menukik ke poin lebih konkret yaitu persoalan penjagaan anggaran dari para pencoleng duit rakyat. Langkah ini perlu dikemukakan ke calon pemilih. Inilah pentingnya transparansi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawal pemerintahan. Dia menilai satu demi satu calon gubernur dalam kaitannya dengan program pemberantasan korupsi.
"Menurut saya calon nomor satu (Agus) masih umum. Calon dua (Ahok) sudah cukup tegas mencantumkan. Calon yang ketiga (Anies) sebenarnya ada, tetapi kurang 'getar' dalam menuliskan visi pemberantasan korupsi," kata Roy.
Dia menilai Ahok adalah cagub yang paling tegas mencantumkan program pemberantasan korupsi. Sementara Anies dinilai sudah punya semangat antikorupsi namun kurang artikulatif. Agus disorotnya masih terlalu umum menjelaskan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan transparansi anggaran.
"Karena tidak relevan apabila kita berbicara antikorupsi tetapi tidak ada keterbukaan di dalamnya. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengawasi politik anggaran di daerah sehingga semangat antikorupsi bisa terwujud," kata Roy.
Persoalan anggaran di Jakarta dinilainya adalah persoalan yang harus terus dijaga. Masalah pengawalan anggaran tak pernah selesai.
"Misalnya birokrasi korup, masalah ini adalah masalah yang sangat perlu diatasi," kata Roy.
Dia menilai program lelang jabatan adalah cara tepat menjamin kualitas dan integritas pejabat-pejabat di Pemprov DKI. Pemberlakuan kebijakan tunjangan kinerja daerah (TKD) juga dinilainya baik. Bila ada aparat pemerintahan melakukan pelanggaran, maka TKD akan dihapus. Ini, kata Roy, bisa mendorong semua aparatur sipil bersih dalam bekerja.
Namun perlu juga ada mekanisme saling kontrol (checks and balances) antara eksekutif dengan DPRD DKI. Pemerintahan yang baik haruslah didukung oleh DPRD yang bersih.
"Gubernur dan DPRD harus sama-sama kuat untuk saling mengawasi," kata Roy.
Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Reza Hermanto, menyoroti satu per satu visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon. Kesimpulan Reza agak sama dengan Roy Salam, bahwa visi dan misi Agus-Sylviana Murni agak terlalu umum dan belum terlalu menyentuh program pemberantasan korupsi.
"Visinya menuju Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Misinya mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang lebih hijau, lingkungan yang sehat. Sasarannya antara lain meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan pelayanan publik yang baik dan bersih. Peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi. Program Aksinya adil dan sejahtera. Pasangan ini terlalu general dalam menyusun program. Dengan kata lain masih belum konkrit," sorot Reza.
Bagaimana dengan visi misi dan program Ahok-Djarot Saiful Hidayat? Dia menemukan ada program yang sudah 'agak menginjak bumi' soal pemberangusan pencoleng duit rakyat.
"Melanjutkan dan memperkuat kerjasama dengan institusi terkait pemberantasan korupsi. Program kerja Ahok menurut saya lebih konkret terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Reza.
Untuk Anies-Sandiaga Uno, Reza mengamati pasangan nomor urut tiga ini punya fokus terkait pemberantasan korupsi. Ada yang menarik dalam konsep Anies dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun Reza menilai sifatnya berlu lebih inovatif.
"Masih belum ada program inovasi terbaru terkait pemberantasan korupsi. Program-program kerja juga masih general. Akan tetapi yang menarik calon ketiga memiliki konsep penyelenggaraan good governance. Program kebijakan ini perlu diapresiasi namun masih perlu konkretisasi program," kata Reza.
Peneliti dari The Indonesian Institute dan Indonesia Budget Center mencoba mengamati lewat diskusi 'Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta', di Perpustakaan The Indonesian Institute, Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
"Berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004-2015, terdapat 17 gubernur dan 49 wali kota/bupati dan wakil rakyat yang terjerat korupsi. Sedangkan di tahun 2015 saja, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Bahkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan pada periode 2004-2012, terdapat 290 kepala daerah terlibat kasus hukum," kata peneliti The Indoneseian Institute, Arfianto Purbolaksono.
Direktur Indonesian Budget Center Roy Salam menukik ke poin lebih konkret yaitu persoalan penjagaan anggaran dari para pencoleng duit rakyat. Langkah ini perlu dikemukakan ke calon pemilih. Inilah pentingnya transparansi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawal pemerintahan. Dia menilai satu demi satu calon gubernur dalam kaitannya dengan program pemberantasan korupsi.
"Menurut saya calon nomor satu (Agus) masih umum. Calon dua (Ahok) sudah cukup tegas mencantumkan. Calon yang ketiga (Anies) sebenarnya ada, tetapi kurang 'getar' dalam menuliskan visi pemberantasan korupsi," kata Roy.
Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta (Foto: Galang Aji Putro/detikcom)
|
Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta (Foto: Galang Aji Putro/detikcom)Dia menilai Ahok adalah cagub yang paling tegas mencantumkan program pemberantasan korupsi. Sementara Anies dinilai sudah punya semangat antikorupsi namun kurang artikulatif. Agus disorotnya masih terlalu umum menjelaskan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan transparansi anggaran.
"Karena tidak relevan apabila kita berbicara antikorupsi tetapi tidak ada keterbukaan di dalamnya. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengawasi politik anggaran di daerah sehingga semangat antikorupsi bisa terwujud," kata Roy.
Persoalan anggaran di Jakarta dinilainya adalah persoalan yang harus terus dijaga. Masalah pengawalan anggaran tak pernah selesai.
"Misalnya birokrasi korup, masalah ini adalah masalah yang sangat perlu diatasi," kata Roy.
Dia menilai program lelang jabatan adalah cara tepat menjamin kualitas dan integritas pejabat-pejabat di Pemprov DKI. Pemberlakuan kebijakan tunjangan kinerja daerah (TKD) juga dinilainya baik. Bila ada aparat pemerintahan melakukan pelanggaran, maka TKD akan dihapus. Ini, kata Roy, bisa mendorong semua aparatur sipil bersih dalam bekerja.
Namun perlu juga ada mekanisme saling kontrol (checks and balances) antara eksekutif dengan DPRD DKI. Pemerintahan yang baik haruslah didukung oleh DPRD yang bersih.
"Gubernur dan DPRD harus sama-sama kuat untuk saling mengawasi," kata Roy.
Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Reza Hermanto, menyoroti satu per satu visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon. Kesimpulan Reza agak sama dengan Roy Salam, bahwa visi dan misi Agus-Sylviana Murni agak terlalu umum dan belum terlalu menyentuh program pemberantasan korupsi.
"Visinya menuju Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Misinya mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang lebih hijau, lingkungan yang sehat. Sasarannya antara lain meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan pelayanan publik yang baik dan bersih. Peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi. Program Aksinya adil dan sejahtera. Pasangan ini terlalu general dalam menyusun program. Dengan kata lain masih belum konkrit," sorot Reza.
Bagaimana dengan visi misi dan program Ahok-Djarot Saiful Hidayat? Dia menemukan ada program yang sudah 'agak menginjak bumi' soal pemberangusan pencoleng duit rakyat.
"Melanjutkan dan memperkuat kerjasama dengan institusi terkait pemberantasan korupsi. Program kerja Ahok menurut saya lebih konkret terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Reza.
Untuk Anies-Sandiaga Uno, Reza mengamati pasangan nomor urut tiga ini punya fokus terkait pemberantasan korupsi. Ada yang menarik dalam konsep Anies dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun Reza menilai sifatnya berlu lebih inovatif.
"Masih belum ada program inovasi terbaru terkait pemberantasan korupsi. Program-program kerja juga masih general. Akan tetapi yang menarik calon ketiga memiliki konsep penyelenggaraan good governance. Program kebijakan ini perlu diapresiasi namun masih perlu konkretisasi program," kata Reza.
Anies: Tentang Pembersihan Sungai Ahok Baik Sekali, Kami Ingin Teruskan
Anies Baswedan mengaku akan meneruskan program yang telah dijalankan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salah satunya adalah tentang pembersihan sungai.
"Yang baik kita teruskan. Misalnya Pak Ahok tentang pembersihan sungai sudah baik sekali dan kita ingin teruskan," kata Anies di kantor Persatuan Wartawan Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Calon gubernur DKI nomor urut 3 itu juga tidak sungkan menyebut program yang dilakukan Ahok sebagai contoh suatu program yang baik. "Kemudian pelayanan langsung kepada masyarakat yang sudah dijalankan dengan baik bahkan kita merasa ini contoh," jelas Anies.
Kandidat yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini berjanji akan menjadikan pelayanan publik lebih simpel. Seandainya terpilih nanti ia ingin mengajak seluruh pihak ikut serta dalam program-programnya.
"Banyak hal-hal yang sudah dikerjakan dan kita ingin justru mindsetnya yang kita ubah. Kalau selama ini dikerjakan oleh pemerintah, kalau besok kita akan mengajak seluruh komponen untuk terlibat," ungkap Anies.
Dia mencontohkan dalam memberikan pelajaran kepada anak di kampung-kampung. Ia menjelaskan akan mengajak mahasiswa dan juga kalangan profesional untuk langsung bergerak bersama pemerintah.
"Bukan kemudian kita mengerahkan pegawai dari Pemda, merekrut pegawai, bukan. Kita akan panggil para mahasiswa, kita akan panggil para profesional untuk mari kita sama-sama bekerja di kampung-kampung mengajar anak-anak kita," ujarnya.
Ketika ditanya tentang banyaknya permasalahan Jakarta yang belum selesai, Ia menolak untuk melimpahkan kesalahan itu pada Ahok. Menurutnya masalah di Jakarta sudah terjadi bertahun-tahun sebelum Ahok menjadi Gubernur.
"Jangan bebankan seakan-akan semua masalah ini pada pak Basuki. Pak basuki baru jadi gubernur 2 tahun masalah yang ada di Jakarta ini sudah puluhan tahun jadi jangan sekali-kali kalau ada melihat masalah itu salah nya pak Basuki," tegas Anies membela lawan politiknya itu.
"Yang baik kita teruskan. Misalnya Pak Ahok tentang pembersihan sungai sudah baik sekali dan kita ingin teruskan," kata Anies di kantor Persatuan Wartawan Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Calon gubernur DKI nomor urut 3 itu juga tidak sungkan menyebut program yang dilakukan Ahok sebagai contoh suatu program yang baik. "Kemudian pelayanan langsung kepada masyarakat yang sudah dijalankan dengan baik bahkan kita merasa ini contoh," jelas Anies.
Kandidat yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini berjanji akan menjadikan pelayanan publik lebih simpel. Seandainya terpilih nanti ia ingin mengajak seluruh pihak ikut serta dalam program-programnya.
"Banyak hal-hal yang sudah dikerjakan dan kita ingin justru mindsetnya yang kita ubah. Kalau selama ini dikerjakan oleh pemerintah, kalau besok kita akan mengajak seluruh komponen untuk terlibat," ungkap Anies.
Dia mencontohkan dalam memberikan pelajaran kepada anak di kampung-kampung. Ia menjelaskan akan mengajak mahasiswa dan juga kalangan profesional untuk langsung bergerak bersama pemerintah.
"Bukan kemudian kita mengerahkan pegawai dari Pemda, merekrut pegawai, bukan. Kita akan panggil para mahasiswa, kita akan panggil para profesional untuk mari kita sama-sama bekerja di kampung-kampung mengajar anak-anak kita," ujarnya.
Ketika ditanya tentang banyaknya permasalahan Jakarta yang belum selesai, Ia menolak untuk melimpahkan kesalahan itu pada Ahok. Menurutnya masalah di Jakarta sudah terjadi bertahun-tahun sebelum Ahok menjadi Gubernur.
"Jangan bebankan seakan-akan semua masalah ini pada pak Basuki. Pak basuki baru jadi gubernur 2 tahun masalah yang ada di Jakarta ini sudah puluhan tahun jadi jangan sekali-kali kalau ada melihat masalah itu salah nya pak Basuki," tegas Anies membela lawan politiknya itu.
Agus Yudhoyono: Pertemuan dengan HMI Tak Terkait Pilgub DKI
Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono mengadakan pertemuan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Agus mengaku pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilgub DKI 2017.
"Tidak sama sekali (membahas Pilgub DKI)," kata Agus seusai acara di Bangi Kopitiam, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
Agus mengatakan pertemuan tersebut didasari oleh niat yang baik. Niat baik tersebut adalah mendapatkan masukan dan aspirasi dari pemuda untuk kemajuan Jakarta.
(Baca juga: Bertemu HMI, Agus Yudhoyono Serap Aspirasi)
"Saya datang dengan niat yang baik untuk diskusi. Enggak bicara apa-apa terkait hal tersebut (Pilgub DKI)," ujar Agus.
"Kita justru mau dapat sesuatu yang positif yang bisa diberikan pemuda untuk kemajuan Jakarta. Ini yang saya apresiasi," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Batko HMI Jabodetabek Karawang dan Banten, Robi Syahrir. Robi meyakinkan bahwa HMI tetap independen. Pilihan anggota HMI dikembalikan lagi kepada pribadi di bilik suara.
"Persoalan dukungan, kita sudah memahami asas bebas dan rahasia hanya di bilik suara. HMI independen tidak memilih keberpihakan. Kami serahkan ke kader masing-masing," ujarnya di lokasi yang sama.
"Tidak sama sekali (membahas Pilgub DKI)," kata Agus seusai acara di Bangi Kopitiam, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).
Agus mengatakan pertemuan tersebut didasari oleh niat yang baik. Niat baik tersebut adalah mendapatkan masukan dan aspirasi dari pemuda untuk kemajuan Jakarta.
(Baca juga: Bertemu HMI, Agus Yudhoyono Serap Aspirasi)
"Saya datang dengan niat yang baik untuk diskusi. Enggak bicara apa-apa terkait hal tersebut (Pilgub DKI)," ujar Agus.
"Kita justru mau dapat sesuatu yang positif yang bisa diberikan pemuda untuk kemajuan Jakarta. Ini yang saya apresiasi," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Batko HMI Jabodetabek Karawang dan Banten, Robi Syahrir. Robi meyakinkan bahwa HMI tetap independen. Pilihan anggota HMI dikembalikan lagi kepada pribadi di bilik suara.
"Persoalan dukungan, kita sudah memahami asas bebas dan rahasia hanya di bilik suara. HMI independen tidak memilih keberpihakan. Kami serahkan ke kader masing-masing," ujarnya di lokasi yang sama.
Tentang Foto Botol Equil di Depan Kapolri dan Ahok yang Disangka Miras
Dari pagi hingga sore, banyak pengguna internet yang membahas foto Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Basuki T Purnama. Fokusnya bukan tentang keduanya, namun pada botol air mineral yang disangka minuman keras.
Pangkal ramainya pembahasan soal botol itu dimulai oleh akun Facebook Jack, yang menyebut botol hijau dalam pertemuan Kapolri dan Ahok sebagai botol minuman keras. Foto tersebut diunggah Jack pada Kamis (24/11) lalu ke grup Facebook 'Beranda Tolak Jokowi & Ahok'. Dalam caption foto tersebut, Jack menulis:
"biar foto yg berbicara..
atas ketidak adilan yg terjadi di indonesia.
acara minum2 MIRAS bersama. akibat sering gaul sama aHOK.
.
hukum hanya tajam kebawah
tumpul keatas."
Foto: Facebook
|
Foto: FacebookFoto tersebut diambil saat Tito masih berpangkat Irjen dan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Pada postingannya itu, Jack menuding Tito dan Ahok meminum miras karena di atas meja terdapat jamuan minuman botol berwarna hijau, padahal itu adalah botol air mineral 'Equil'.
Postingan Jack ini mendapat beragam komentar. Beberapa netizen mempercayai postingan Jack, namun banyak pula yang menertawai hingga mengoreksinya.
"Orang benci itu apapun akan dlakukany utk mnjatuhkan dan mempermalukan orgny yg dibencinya.. Kasian bgt hdp si pembenci itu y Ada pepatah mengatakan.. iri dengki tanda tak mampu," tulis akun Awen Edogawa Ly.
"Dasar norak, kampungan
Salah gaul ya mz?
Jelas2 ini Equil, kok dibilang miras
Jangan2 TS minum miras tp yg dibeli equil
Ga malu apa sma yg pernh minum miras? 😂😂😂," tulis Mei Valmai.
Ada pula netizen yang mengoreksinya dengan memperbesar foto botol Equil pada gambar yang sama, dengan menambahkan tulisan "Dibesarin dikit ya biar lebih jelas, promo dikit biarin deh."
Foto: Facebook
|
Foto: Facebook"Koreksi di foto itu saja sudah cukup," kata Rikwanto.
Beredar Surat Arahan Presiden Jokowi Soal Kunjungan Kerja Pejabat
Presiden Joko Widodo meminta pejabat di lingkungan istana agar tak berlebihan saat melakukan kunjungan kerja. Itu pun, sebaiknya hanya melakukan kunjungan yang penting-penting saja.
Surat tertanggal 29 November 2016 tersebut beredar di kalangan wartawan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi tak membenarkan ataupun membantah adanya surat tersebut.
"Waduh sudah sampai ke media," kata Parmono saat dikonfirmasi detikcom, Senin (29/11/2016).
Isi surat di antaranya jika pejabat pusat melakukan kunjungan ke luar negeri atau daerah, maka tidak perlu mengajak rombongan yang terlalu banyak. Berikut isi surat yang ditandatangani Pramono Anung tersebut tersebut selengkapnya:
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden dalam sidang Kabinet paripurna tanggal 2 November 2016, memberikan arahan kepada Menteri atau pejabat sebagai berikut:
1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.
2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan
3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.
4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.
5. Menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cindera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi.
Arahan Presiden tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Surat tertanggal 29 November 2016 tersebut beredar di kalangan wartawan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat dikonfirmasi tak membenarkan ataupun membantah adanya surat tersebut.
"Waduh sudah sampai ke media," kata Parmono saat dikonfirmasi detikcom, Senin (29/11/2016).
Isi surat di antaranya jika pejabat pusat melakukan kunjungan ke luar negeri atau daerah, maka tidak perlu mengajak rombongan yang terlalu banyak. Berikut isi surat yang ditandatangani Pramono Anung tersebut tersebut selengkapnya:
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden dalam sidang Kabinet paripurna tanggal 2 November 2016, memberikan arahan kepada Menteri atau pejabat sebagai berikut:
1. Tidak menerima pihak-pihak yang memperkenalkan diri sebagai saudara, keluarga, atau teman dari Presiden atau mengatasnamakan Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menyampaikan pesan kepada Menteri atau pejabat yang bersangkutan.
2. Menteri atau pejabat harus selektif dalam melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar negeri dan fokus pada hal-hal yang penting, tidak membeli barang-barang mewah di negara yang dikunjungi, dan jangan terlalu banyak membawa rombongan
3. Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi.
4. Menteri atau pejabat yang melaksanakan tugas atau kunjungan kerja tidak menggunakan patroli pengawalan yang panjang dan sirine yang berlebihan, yang dapat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas lainnya.
5. Menyampaikan kepada pasangan (istri/suami) untuk tidak menerima pemberian/cindera mata dari pejabat atau pihak-pihak di negara/daerah yang dikunjungi untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi dan tidak membebani pejabat di negara/daerah yang dikunjungi.
Arahan Presiden tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Dukung Raperda Reklamasi Dilanjutkan, Plt Gubernur: Jangan Tinggalkan Masalah
Pemerintah DKI Jakarta kembali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Bila melihat kembali ke belakang, mandeknya pembahasan Raperda tak lepas dari banyaknya pro kontra.
Ada dua Raperda yang kini pembahasanya hendak dilanjutkan di tahun 2017 yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (Soni) sendiri tidak mempermasalahkan pro-kontra yang selama ini hadir terutama dari masyarakat pesisir dan aktivis lingkungan.
"Yang pro dan kontra bermasalah tidak berarti harus kemudian dibiarkan ditinggal. Jangan meninggalkan suatu masalah, itu bom waktu," kata Soni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Menurutnya Raperda tersebut harus dibahas sebagai fondasi dan kepastian hukum. "Yang penting adalah memberikan kepastian hukum terhadap sesuatu yang menggantung dan problem," ungkap Soni.
Dia juga tidak mempersoalkan apabila ketika dibahas bersama DPRD nantinya Raperda ini tidak disahkan. "Soal nanti dibahas kemudian tidak disetujui, itu lain lagi persoalan. Tapi kita punya niat untuk menyiapkan regulasinya, saya kira gitu intinya," jelasnya lebih lanjut.
(Baca juga: Ini yang Membuat Ahok Yakin Bangkitkan Pembahasan Raperda Reklamasi)
Sebagai informasi, pembahasan Raperda terkait reklamasi ini tak kunjung selesai selepas KPK mencokok salah satu anggota DPRD DKI waktu itu, Mohamad Sanusi, kaitannya dengan pembahasan Raperda itu. Sanusi tertangkap tangan telah menerima suap dari PT Agung Podomoro Land. Uang sebesar Rp 2 miliar diberikan terkait pembahasan raperda reklamasi.
Selain Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL juga ditetapkan sebagai tersangka. Kini, Ariesman sudah divonis tiga tahun bui.
(Baca juga: Ahok Kirim Surat ke DPRD Minta Raperda Reklamasi Dilanjutkan, Ini Syarat KPK)
Di sisi lain, KPK telah memberi syarat bila pembahasan Raperda reklamasi hendak diteruskan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada 4 kriteria berdasarkan kajian yang dimiliki KPK, yaitu:
1. Reklamasi harus memiliki kajian lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif sebelum suatu proyek dimulai.
2. Proyek reklamasi tidak boleh bertentangan dengan sejumlah Undang-undang seperti UU Lingkungan Hidup, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Tata Ruang, dan lain-lain.
3. Reklamasi harus memenuhi kriteria-kriteria sosial dan tidak mengorbankan atau merugikan rakyat kecil.
4. Reklamasi harus diinisiasi oleh pemerintah dan harus dibangun untuk kepentingan publik dan bukan untuk menampung kepentingan orang per orang atau perusahaan-perusahaan tertentu saja.
Ada dua Raperda yang kini pembahasanya hendak dilanjutkan di tahun 2017 yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (Soni) sendiri tidak mempermasalahkan pro-kontra yang selama ini hadir terutama dari masyarakat pesisir dan aktivis lingkungan.
"Yang pro dan kontra bermasalah tidak berarti harus kemudian dibiarkan ditinggal. Jangan meninggalkan suatu masalah, itu bom waktu," kata Soni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Menurutnya Raperda tersebut harus dibahas sebagai fondasi dan kepastian hukum. "Yang penting adalah memberikan kepastian hukum terhadap sesuatu yang menggantung dan problem," ungkap Soni.
Dia juga tidak mempersoalkan apabila ketika dibahas bersama DPRD nantinya Raperda ini tidak disahkan. "Soal nanti dibahas kemudian tidak disetujui, itu lain lagi persoalan. Tapi kita punya niat untuk menyiapkan regulasinya, saya kira gitu intinya," jelasnya lebih lanjut.
(Baca juga: Ini yang Membuat Ahok Yakin Bangkitkan Pembahasan Raperda Reklamasi)
Sebagai informasi, pembahasan Raperda terkait reklamasi ini tak kunjung selesai selepas KPK mencokok salah satu anggota DPRD DKI waktu itu, Mohamad Sanusi, kaitannya dengan pembahasan Raperda itu. Sanusi tertangkap tangan telah menerima suap dari PT Agung Podomoro Land. Uang sebesar Rp 2 miliar diberikan terkait pembahasan raperda reklamasi.
Selain Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL juga ditetapkan sebagai tersangka. Kini, Ariesman sudah divonis tiga tahun bui.
(Baca juga: Ahok Kirim Surat ke DPRD Minta Raperda Reklamasi Dilanjutkan, Ini Syarat KPK)
Di sisi lain, KPK telah memberi syarat bila pembahasan Raperda reklamasi hendak diteruskan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada 4 kriteria berdasarkan kajian yang dimiliki KPK, yaitu:
1. Reklamasi harus memiliki kajian lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif sebelum suatu proyek dimulai.
2. Proyek reklamasi tidak boleh bertentangan dengan sejumlah Undang-undang seperti UU Lingkungan Hidup, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Tata Ruang, dan lain-lain.
3. Reklamasi harus memenuhi kriteria-kriteria sosial dan tidak mengorbankan atau merugikan rakyat kecil.
4. Reklamasi harus diinisiasi oleh pemerintah dan harus dibangun untuk kepentingan publik dan bukan untuk menampung kepentingan orang per orang atau perusahaan-perusahaan tertentu saja.
Besok, Kejagung putuskan nasib berkas perkara Ahok
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus meneliti berkas perkara Gubernur DKIJakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Kelengkapan berkas perkara Ahok bakal diputuskan paling lambat, Rabu (30/11) besok.
"Sampai sekarang masih diteliti. Kami akan segera menentukan sikap. Paling lambat besok pagi. Sekarang masih terus bekerja untuk meneliti," kata Kapuspenkum M Rum di Kejagung, Jakarta, Selasa (29/11).
M Rum membantah adanya kendala atau tekanan untuk memutuskan lengkap apa tidaknya berkas perkara Ahok. Dia beralasan, timnya ingin memaksimalkan waktu agar keputusan yang diambil berdasarkan kinerja yang optimal.
"Enggak ada kendala, batas waktu dua pekan. Kita coba minimalkan dan optimalkan kerja kita karena banyak imbauan lebih cepat lebih baik dilimpahkan ke Pengadilan," ujar dia.
Siang tadi, mobil dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat mendatangi Kejagung. Namun, belum diketahui apakah Tito berada di Kejagung apa tidak.
Saat dikonfirmasi hal itu, M Rum mengaku tidak mendapat informasi terkait kedatangan Tito. Dia hanya menegaskan pihaknya masih terus meneliti berkas perkara Ahok.
"Saya kurang dapat info tentang itu (Kapolri Tito mendatangi Kejagung). Tapi yang jelas kami terus meneliti kelengkapan berkas formil dan materiil itu," pungkas M Rum.
"Sampai sekarang masih diteliti. Kami akan segera menentukan sikap. Paling lambat besok pagi. Sekarang masih terus bekerja untuk meneliti," kata Kapuspenkum M Rum di Kejagung, Jakarta, Selasa (29/11).
M Rum membantah adanya kendala atau tekanan untuk memutuskan lengkap apa tidaknya berkas perkara Ahok. Dia beralasan, timnya ingin memaksimalkan waktu agar keputusan yang diambil berdasarkan kinerja yang optimal.
"Enggak ada kendala, batas waktu dua pekan. Kita coba minimalkan dan optimalkan kerja kita karena banyak imbauan lebih cepat lebih baik dilimpahkan ke Pengadilan," ujar dia.
Siang tadi, mobil dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat mendatangi Kejagung. Namun, belum diketahui apakah Tito berada di Kejagung apa tidak.
Saat dikonfirmasi hal itu, M Rum mengaku tidak mendapat informasi terkait kedatangan Tito. Dia hanya menegaskan pihaknya masih terus meneliti berkas perkara Ahok.
"Saya kurang dapat info tentang itu (Kapolri Tito mendatangi Kejagung). Tapi yang jelas kami terus meneliti kelengkapan berkas formil dan materiil itu," pungkas M Rum.
Anies sindir Ahok, pemimpin yang tak pernah bicara dengan rakyat
Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut seorang pemimpin hendaknya menggunakan kata-kata yang santun. Sebab kata-kata yang tetap dalam penyampaiannya akan membiaskan maksud yang ingin disampaikan.
"Menurut saya kekuatan kata-kata itu penting. Kata-kata itu penting," kata Anies di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11) sore.
Cagub nomor urut 3 ini sempat menyindir sikap Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilainya tak pernah berkomunikasi kepada rakyat secara langsung.
"Berapa kali kita menyampaikan pesan, enggak ada. Tanya, Pak kapan pemimpin kita ngomong sama rakyat terakhir kali? Enggak ada. Yang ada adalah ngomong di depan-depan sana disiarkan oleh televisi. Pemimpin tak lagi berbicara dengan rakyatnya," tutur Anies.
Anies mengaku, hampir sebulan terakhir dirinya blusukan dari kampung ke kampung dan mencoba mendengarkan keluhan warga Jakarta. "Saya sekarang ngerasain nih keliling sana-sini ngomong sama rakyat nih," ucap Anies.
Tak hanya dengan masyarakat kelas bawah, Ahok juga dinilainya tak pernah melakukan komunikasi dengan para CEO perusahaan di Jakarta.
"Terus sekalian panggil kapan terakhir para CEO di Jakarta dipanggil oleh gubernur dan dikatakan kita ingin Jakartanya seperti ini, ada warga di sini kita kerjain sama-sama. Enggak pernah," sambung Anies.
"Kita ini jalan saja sendiri-sendiri. Leadership itu enggak memberikan direction," singkat Anies.
"Menurut saya kekuatan kata-kata itu penting. Kata-kata itu penting," kata Anies di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11) sore.
Cagub nomor urut 3 ini sempat menyindir sikap Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilainya tak pernah berkomunikasi kepada rakyat secara langsung.
"Berapa kali kita menyampaikan pesan, enggak ada. Tanya, Pak kapan pemimpin kita ngomong sama rakyat terakhir kali? Enggak ada. Yang ada adalah ngomong di depan-depan sana disiarkan oleh televisi. Pemimpin tak lagi berbicara dengan rakyatnya," tutur Anies.
Anies mengaku, hampir sebulan terakhir dirinya blusukan dari kampung ke kampung dan mencoba mendengarkan keluhan warga Jakarta. "Saya sekarang ngerasain nih keliling sana-sini ngomong sama rakyat nih," ucap Anies.
Tak hanya dengan masyarakat kelas bawah, Ahok juga dinilainya tak pernah melakukan komunikasi dengan para CEO perusahaan di Jakarta.
"Terus sekalian panggil kapan terakhir para CEO di Jakarta dipanggil oleh gubernur dan dikatakan kita ingin Jakartanya seperti ini, ada warga di sini kita kerjain sama-sama. Enggak pernah," sambung Anies.
"Kita ini jalan saja sendiri-sendiri. Leadership itu enggak memberikan direction," singkat Anies.
Akui hartanya Rp 21 miliar, Agus sebut gabungan dengan Annisa Pohan
Calon Gubernur (Cagub) Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya mau buka suara soal harta kekayaannya yang mencapai Rp 15.291.805.024 dan USD 511.322 atau setara Rp 6.647.186.000 jika dikurs dengan nilai Rp 13.000 per 1 USD. Secara total, Agus Yudhoyonomemiliki kekayaan lebih dari Rp 21 miliar.
"Kapan dirilisnya? Saya belum lihat. Apa yang saya laporkan benar. Jadi tidak ada yg perlu dikhawatirkan," terangnya kepada wartawan di bilangan SCBD,Jakarta Selatan, Selasa (29/11).
Agus menjelaskan, harta kekayaan yang dimiliki adalah harta bersama dengan sang istri yaitu Annisa Pohan.
"Saya dan istri saya satu paket, kita kan suami istri. Dan ingat, Annisa istri saya itu kan pekerja seni yang sudah jauh bekerja sebelum menikah dengan saya," tambahnya.
Disinggung asal muasal harta hibah yang tercantum di daftar kekayaannya, Agus menolak menjawab. "Ah bukan forum inilah untuk menjelaskan itu (harta kekayaan)," tutup Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta merilis daftar kekayaan para cagub dan cawagub. Agus Harimurti Yudhoyono tercatat memiliki kekayaan Rp 15.291.805.024 dan USD 511.322 atau senilai Rp Rp 6.647.186.000 jika dikurs dengan nilai Rp 13.000 per 1 USD. Total Agus memiliki kekayaan lebih dari Rp 21 miliar.
Dari data KPUD DKI, Agus tercatat memiliki bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan, nilainya Rp 1.063.195.000. Agus juga memiliki tanah dan bangunan seluas 208 meter dan 60 meter di Jakarta Selatan senilai Rp 3.127.530.000. Keduanya hasil sendiri.
Mantan Mayor TNI ini juga memiliki tanah seluas 978 meter di Kabupaten Bogor, yang berasal dari hasil sendiri dan hibah. Perolehan dari tahun 2005 sampai 2016 dengan NJOP Rp 2.581.920.000.
Agus juga memiliki sebuah mobil Toyota Vellfire buatan tahun 2012 dengan nilai jual Rp 550.000.000. Agus juga memiliki PT EXQUISITE INDONESIA, yang merupakan usaha sendiri dari tahun 2010 hingga 2016 dengan nilai jual Rp 360.000.000.
Dia juga memiliki sejumlah barang berharga seperti logam mulia dari warisan dan hibah tahun 2011 sampai 2016 senilai Rp 199.800.000. Ada juga batu mulia hasil sendiri, warisan dan hibah dengan nilai jual Rp 40 juta.
Pospera dan MKGR gelar konser 'save Jokowi dan NKRI' di Batam
Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepulauan Riau bersama Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menggelar konser damai 'Save Presiden Jokowi dan NKRI' di Batam, Selasa (29/11) malam. Acara yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB, di Joglo, Tiban III, Kecamatan Sekupang, akan dihadiri seluruh relawan yang sudah bergabung di Posko Pendaftaran Relawan Pospera dan Ormas MKGR Kepri membela Jokowi dan NKRI.
Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.comPembina Pospera yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, tokoh Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Gubernur, Kapolda, Danrem 003 dan pejabat jajaran Polda Kepri, serta TNI juga diagendakan berpartisipasi dalam acara ini.
"Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi, dari 3 ribu orang yang ditargetkan ternyata sampai hari ini sudah 10 ribu orang masyarakat Kepri yang sudah mendaftar, sebagai relawan," kata Ketua Dewan Pembina Pospera Kepri Rizki Faisal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Rizki mengatakan, doa bersama serta tausiah oleh Ustadz Jamaludin Nur akan dilakukan sebelum acara konser damai yang dihadiri sejumlah artis ibu kota. Rizki menambahkan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa yang mencintai Presiden Jokowi.
"Mari kita bersama memajukan bangsa ini tanpa harus menyikut antara satu dengan lainnya. Kita adalah sama, perbedaan diantara kita justru menjadi kekayaan yang jika bersinergi akan menjadi kekuatan yang besar dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia," tuturnya.
Penggerak massa Ormas MKGR Tanjungbalai Asahan, Salim Gotek mengatakan, tiap-tiap warga negara wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai macam yang datang dari berbagai ancaman.
Salim Gotek alias Pakde, datang bersama Ade Ambon dan Kochi yang mewakili Gerakan Jaga Jokowi dari Medan untuk mendukung gerakan yang didorong Pospera Kepri. Mereka mengaku akan melakukan gerakan serupa di tempat asal mereka.
"Sebagai warga negara Indonesia, tidak ada alasan kita tidak membela NKRI. Untuk itu kita datang ke Batam melihat langsung posko penggalangan relawan Save Presiden Republik Indonesia Jokowi Save NKRI yang dibuka Pospera Kepri, kami juga sudah berkoordinasi untuk melakukan hal yang sama," pungkasnya.
Mau Diskon Rp 250,000? Beli tiket pesawat-nya di Pergi.comPembina Pospera yang juga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, tokoh Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Gubernur, Kapolda, Danrem 003 dan pejabat jajaran Polda Kepri, serta TNI juga diagendakan berpartisipasi dalam acara ini.
"Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi, dari 3 ribu orang yang ditargetkan ternyata sampai hari ini sudah 10 ribu orang masyarakat Kepri yang sudah mendaftar, sebagai relawan," kata Ketua Dewan Pembina Pospera Kepri Rizki Faisal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Rizki mengatakan, doa bersama serta tausiah oleh Ustadz Jamaludin Nur akan dilakukan sebelum acara konser damai yang dihadiri sejumlah artis ibu kota. Rizki menambahkan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa yang mencintai Presiden Jokowi.
"Mari kita bersama memajukan bangsa ini tanpa harus menyikut antara satu dengan lainnya. Kita adalah sama, perbedaan diantara kita justru menjadi kekayaan yang jika bersinergi akan menjadi kekuatan yang besar dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia," tuturnya.
Penggerak massa Ormas MKGR Tanjungbalai Asahan, Salim Gotek mengatakan, tiap-tiap warga negara wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai macam yang datang dari berbagai ancaman.
Salim Gotek alias Pakde, datang bersama Ade Ambon dan Kochi yang mewakili Gerakan Jaga Jokowi dari Medan untuk mendukung gerakan yang didorong Pospera Kepri. Mereka mengaku akan melakukan gerakan serupa di tempat asal mereka.
"Sebagai warga negara Indonesia, tidak ada alasan kita tidak membela NKRI. Untuk itu kita datang ke Batam melihat langsung posko penggalangan relawan Save Presiden Republik Indonesia Jokowi Save NKRI yang dibuka Pospera Kepri, kami juga sudah berkoordinasi untuk melakukan hal yang sama," pungkasnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)