KUA-PPAS Dirombak Plt Sumarsono, Ahok: Saya Enggak Bisa Apa-apa

 Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya bisa 'pasrah' dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2017 yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono.

Ahok mengaku hanya dapat menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait cuti kampanye yang digugatnya. Salah satu isi gugatan Ahok yang dibawa ke MK yakni soal penandatanganan APBD yang dilakukan oleh pejabat pengganti dirinya selama masa kampanye.

Padahal dia meyakini sesuai Undang-undang dan konstitusi yang berhak menandatangani APBD hanyalah kepala daerah bersangkutan.

"Saya sih enggak bisa apa-apa. Apalagi kita lagi cuti (kampanye). Makanya saya berharap putusan MK bisa sesuai dengan UUD 45. Wakil gubernur pun tidak berhak mengubah anggaran. Itu yang saya bawa ke MK," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

"Sebetulnya saya bawa (gugatan) ke MK itu bukan mau cuti (kampanye) atau tidak cuti. Sebetulnya yang saya pertanyakan itu dia paksa saya libur 3,5 bulan ketika sedang menyusun APBD. Sedangkan KUA-PPAS sudah saya susun. Masa pas saya masuk di bulan Februari saya mengerjakan APBD yang dikerjakan Plt?" ujarnya.

Salah satu perubahan pada KUA-PPAS yakni terkait anggaran dana hibah Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebesar Rp 5 miliar pada tahun depan. Padahal selama ini Ahok mengaku tidak pernah melakukan kompromi dengan pihak mana pun dalam menyusun anggaran.

Kendati demikian, Ahok mengatakan tidak dapat melakukan apa-apa sebab dirinya saat ini masih menjalani cuti kampanye hingga 11 Februari 2017 mendatang.

"Saya kan begitu cuti tidak campur tangan. Cuma yang saya pertanyakan itu UUD 45 mengatur, Undang-Undang Keuangan Daerah mengatur, Pemerintah Daerah mengatur. Bagaimana mungkin saya mesti tanggung jawab APBD 2017 yang bukan saya yang susun. Kalian tahu sendiri saya menjaga ini selama 4 tahun begitu ngotot tidak ada kompromi dengan oknum manapun," tegas Ahok.